DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 07 Agustus 2018, 12:44 WIB

Kolom

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Fajar B. Hirawan - detikNews
Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Di tengah masa masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2019, 4-10 Agustus 2018, masyarakat diributkan dengan beberapa capaian ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi atau janji yang telah disampaikannya di masa kampanye Pilpres 2014 lalu. Salah satu indikator ekonomi yang seringkali dibahas dan diributkan oleh pihak oposisi adalah pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target awal, yaitu 7 persen atau bahkan meleset sedikit dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hingar bingar terkait realisasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintah yang dianggap jauh dari janji di awal masa pemerintahannya makin bising disuarakan oleh pihak oposisi beberapa hari belakangan ini.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil di kisaran angka 5 persen dalam 3 tahun terakhir, dan memiliki tren meningkat meskipun tipis. Bagi pihak oposisi, pencapaian yang tidak begitu menggembirakan ini menjadi sasaran tembak yang begitu empuk guna melemahkan posisi pemerintah yang berkuasa saat ini, khususnya di bidang ekonomi. Namun, jika dikaji lebih mendalam, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami perbaikan yang begitu signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Yang sangat menonjol adalah pertumbuhan investasi dan ekspor yang masing- masing tumbuh 6,15 dan 9,09 persen pada 2017, dibandingkan pertumbuhan kedua komponen tersebut pada 2016 yang hanya sebesar 4,47 dan -1,57 persen.

Sementara itu, terkait dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, pemerintah Indonesia telah berhasil menjaga pertumbuhan komponen ini di kisaran 5 persen. Kondisi ini dapat terealisasi karena pemerintah mampu menjaga angka inflasi di bawah 4 persen sesuai dengan target APBN serta masih dalam kisaran target Bank Indonesia, yaitu 2,5-4,5 persen. Terlebih lagi, menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana biasanya harga-harga cenderung merangkak naik, pada 2018 ini pemerintah mampu menekan kenaikan harga-harga bahan pangan sehingga mampu meredam angka inflasi pada masa tersebut.

Awal 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan Pertama 2018 tetap menunjukkan stabilitasnya di angka 5,06 persen, dan yang paling mengejutkan adalah pertumbuhan ekonomi berdasarkan provinsi menunjukkan Papua sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di angka 28,93 persen. Mayoritas provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, sedangkan hanya beberapa provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, dalam perspektif Asia rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 3 tahun terakhir ini masih lebih baik dibandingkan Thailand, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, memang benar adanya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai target APBN bahkan jauh dari janji politik Jokowi di masa kampanye Pilpres 2014. Namun, apakah memang kita hanya gemar berkutat dengan kuantitas atau besaran tanpa mempertimbangkan kualitas jika kita membahas isu mengenai pertumbuhan ekonomi? Tidaklah bijak sepertinya jika kita hanya terfokus pada besaran atau kuantitas dari angka-angka dari indikator ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi. Kualitas dari pertumbuhan ekonomi jelas lebih penting dibandingkan kuantitas yang beberapa hari belakangan ini sering disuarakan oleh pihak oposisi yang sepertinya senang mengkritik tanpa menggunakan data yang valid.

Kemudian, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan yang berkualitas? Secara umum, saya sangat yakin bahwa masyarakat secara umum paham betul makna dari pertumbuhan yang berkualitas. Namun, dari kacamata saya minimal dapat mendefinisikannya sebagai pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan di Indonesia, baik penduduk miskin maupun kaya. Penduduk miskin dalam hal ini dapat memperoleh bantuan sosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan penduduk kaya dapat menjalankan bisnisnya tanpa ada hambatan berarti bahkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Apa yang terjadi di Indonesia dalam 3 tahun belakangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Meskipun cenderung stabil di kisaran angka 5 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan, bahkan berdasarkan data BPS Maret 2018, angka kemiskinan Indonesia berhasil mencapai single digit, yaitu 9,82 persen.

Dari sisi ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen juga telah mampu menurunkan angka pengangguran ke angka 5,13 persen pada Februari 2018. Angka ini masih berada dalam kisaran target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019, yaitu sebesar 5-5,2 persen. Memang masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait dengan perkembangan teknologi digital, yang kemungkinan besar akan mengubah struktur tenaga kerja di Indonesia.

Penanganan permasalahan ketenagakerjaan akibat terjadinya transformasi struktural, yang diindikasikan mulai terjadi sejak 2008 di Indonesia atau bahkan di Asia Pasifik perlu menjadi prioritas bagi pemerintahan Jokowi. Karena, digitalisasi di sektor ekonomi tidak dapat tertahan lagi dan pemerintah perlu menjadikan hal ini sebagai momentum untuk penguatan ekonomi nasional.

Sebagai penutup, pada tahun politik 2018-2019 ini sah-sah saja jika ada hujatan, kritik, atau ketidakpuasan terhadap capaian ekonomi Indonesia saat ini. Namun, perlu diingat, kritik tersebut perlu bersifat konstruktif dan perlu dipertimbangkan kondisi riil yang terjadi, baik dalam konteks global maupun nasional. Perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi global, khususnya negara-negara yang telah menjadi pasar tradisional Indonesia untuk ekspor, seperti Cina dan Amerika Serikat sedang terjadi dan hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara lain di dunia.

Kita justru perlu mengapresiasi kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi karena mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang optimal di tengah ketidakpastian perekonomian global yang terjadi saat ini. Konsistensi dan terukurnya kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Fajar B. Hirawan peneliti Departemen Ekonomi CSIS dan Pengajar SGPP Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed