DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 07 Agustus 2018, 11:30 WIB

Kolom

Poros Alternatif dan Deradikalisasi Pilpres

Rico Marbun - detikNews
Poros Alternatif dan Deradikalisasi Pilpres Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - 'In man-Out Man' adalah strategi politik yang awalnya dikembangkan oleh Murray Chotiner, seorang konsultan politik yang sangat dekat dengan Presiden ke- 37 Amerika Serikat Richard Nixon. Premis utama strategi ini adalah negative voting. Dalam premis ini, kandidat A akan dipilih karena publik sangat tidak menyukai kandidat B. Jadi, kampanye akan penuh dengan gelombang dan mobilisasi opini negatif tentang lawan. Strategi ini mulanya didesain untuk menjatuhkan petahana, dan hanya akan efektif bila hanya ada dua pasang kandidat dalam kompetisi.

Sedang Berjalan

Disadari atau tidak, skenario in man-out man sedang berjalan. Kemunculan tagar '2019 Ganti Presiden' yang diikuti dengan mobilisasi kekuatan sosial yang masif adalah salah satu indikasi. Dari survei yang kami lakukan pertengahan Juli, ada 44.68% publik yang mengaku setuju dengan gerakan '2019 Ganti Presiden' versus 39,24% yang tidak setuju. Bila terus menggelinding, mencari nama definitif penantang Jokowi menjadi tidak relevan. Sebab siapapun penantang tidaklah lebih penting ketimbang menjatuhkan petahana. Rasa "Keterancaman" massal terhadap petahana adalah kuncinya.

Namun, meski efektif, ada ongkos sosial yang harus dibayar demi keberhasilan strategi ini. Yakni, pembelahan dan radikalisasi sosial. Ada dua katalis utama yang memicu pematangan 'keterancaman massal', yakni menguatnya politik identitas dan keresahan atas situasi ekonomi. Membaca pertarungan politik di Indonesia dengan kacamata perluasan atau pembatasan peran pemerintah dalam ruang publik seperti yang lazim dilakukan di negara Barat tidaklah tepat. Dalam setiap periode politik sejak lahirnya Republik hingga Reformasi ada satu tema yang kerap berulang: perluasan atau pembatasan agama dalam ruang publik dan politik. Di sinilah faktor politik identitas menemukan perannya.

Survei Median menemukan, saat ini ada 43.3% publik yang menganggap agama dan politik tidak bisa dipisahkan versus 33,9% yang setuju ada pemisahan antara agama dan politik. Keterancaman terhadap nilai inilah yang membuat pemeluk agama Islam justru merasa petahana bersikap tidak adil terhadap nilai agama yang dianut (45.4% pemilih muslim merasa tidak adil vs 32.9% merasa adil). Ini jelas paradoks; lazimnya pemeluk agama minoritaslah yang merasa diperlakukan tidak adil.

Jika politik identitas adalah faktor intrinsik, situasi ekonomi yang tidak baik menjadi faktor ekstrinsik yang berperan sebagai variabel pengganda. Meski publik mengakui keberhasilan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, beban utang, tingginya harga barang kebutuhan pokok dan listrik, serta sulitnya mencari pekerjaan adalah suara keresahan publik yang dominan terekam dalam jajak pendapat. Dari jawaban spontan publik, ada 42% masalah yang dikeluhkan publik masuk ke dalam tema ekonomi.

Belajar dari Pilpres Prancis

Bila diperhatikan, situasi jelang Pilpres 2019 mirip dengan dinamika sosial yang terjadi di Prancis jelang Pilpres 2017 silam. Gelombang kanan radikal ultranasionalis yang digerakkan oleh Marie Le Pen membuat kehebohan bukan hanya di Prancis tapi juga Eropa. Gelombang arus pengungsi dari negara-negara konflik, tingkat pengangguran yang sangat tinggi (sekitar 10%), dan pertumbuhan ekonomi yang minim (1,2%) menjadi bahan bakar yang tepat bagi Le Pen menggulirkan isu identitas dan ekonomi untuk menumbangkan kubu status quo.

Pernyataan Le Pen atas ibadah salat yang dilakukan di pinggir jalan mirip dengan pendudukan Nazi, dan kehadiran imigran serta pengungsi dari negara konflik hanyalah pemborosan uang yang harusnya digunakan untuk warga asli Prancis adalah sebagian isu yang berhasil menemukan momentum.

Namun, akhirnya baik Le Pen dan kubu status quo berhasil dikalahkan oleh Emmanuel Macron, politisi Tengah Liberal yang baru berusia 39 tahun. Apa kuncinya? Sistem dan dinamika politik di Prancis masih memberi ruang kemunculan Macron sebagai arus alternatif di antara kubu ekstrem yang tengah bertarung. Pria yang menjadi presiden termuda Prancis itu berhasil menghentikan pembelahan sebab ia memiliki kesempatan politik untuk memobilisasi pemilih moderat dari kedua kubu yang sedang bertarung.

Poros Alternatif

Dalam tarik-menarik gelombang pembatasan dan perluasan agama dalam politik, ceruk moderasi sebenarnya masih ada. Sebab bila dibedah lebih lanjut, dari 100% masyarakat Indonesia, bila dipecah menjadi kutub kanan (setuju terhadap peran agama dalam politik) dan kiri (menolak agama dalam politik), ada 43% yang bersikap di tengah. Sebanyak 43% ini memilih untuk tetap menghargai nilai demokrasi dan otoritas negara atas hukum, sambil tetap berharap ada moralitas nilai agama yang menjadi napas hukum. Jadi, tidak hitam putih.

Kelompok pemilih pertengahan inilah yang bisa dimanfaatkan oleh poros alternatif untuk menderadikalisasi pilpres, dan menjadikan strategi in man-out man kehilangan daya tarik. Gelombang deradikalisasi ini pada akhirnya akan memaksa semua kelompok yang bertarung untuk bertarung di ruang ide dan gagasan.

Dalam konteks ini sebenarnya sistem dan manuver yang hanya meniscayakan dua kubu dalam pilpres justru akan menyuburkan gelombang pembelahan yang mulai pasang. Bila saja adu otot politik masih menyisakan sedikit ruang bagi kelompok moderat, bangsa secara keseluruhan akan terselamatkan dari efek samping pertarungan pilpres yang memecah.

Rico Marbun MSc Direktur Eksekutif Median (Media Survei Nasional)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed