Kolom

Retaknya Modal Sosial Pembangunan di Era Digital

Ervan Ismail - detikNews
Senin, 06 Agu 2018 14:03 WIB
Jakarta - Pembangunan di era digital atau industri 4.0 memiliki tantangan besar terutama bagaimana mengerakkan partisipasi masyarakat untuk menyukseskannya. Salah satu di antaranya adalah perlu adanya modal sosial yang di sebagian masyarakat dicirikan dengan adanya kebersamaan dan gotong royong. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (network), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Modal sosial yang kental dan tangguh dicirikan antara lain oleh tumbuh dan berkembangnya unsur keterpercayaan sosial (social trust), adanya tatanan/budaya saling menghargai dan memberi pengakuan atas perbedaan antarwarga masyarakat, tumbuh dan berkembangnya demokratisasi, solidaritas mekanik dan organik, serta adanya pemimpin masyarakat yang berperilaku positif dan menjadi acuan masyarakat dalam berperilaku yang dianut secara bersama (shared behavior) (Santoso, 2012). Wilayah yang mempunyai tingkat modal sosial yang tinggi ditandai dengan banyaknya penduduk yang terlibat dalam organisasi sukarela dan jaringan antarwarga yang kuat. Jaringan semacam ini sangat berperan dalam menggalang masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan ekonomi.

Namun, beberapa tahun terakhir sejak Pilkada Gubernur DKI 2012 mulai terlihat gejala retaknya modal sosial dalam proses pembangunan baik di level daerah maupun nasional. Hampir sebagian besar kebijakan dan program, pemerintah selalu mendapatkan komentar negatif sampai dengan penentangan dari sebagian masyarakat. Kemudian akan dilanjutkan dengan adu meme, lelucon, sampai dengan teks berisi makian yang hanya akan mereda ketika muncul isu baru yang menjadi kontroversi lanjutan. Demikian seterusnya dan sampai sekarang masih berlangsung fenomena yang sama sebagaimana diperlihatkan di level Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Joko Widodo pada tingkat nasional.

Berdasarkan riset terbaru We Are Social awal 2018, dari total populasi Indonesia 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 persen. Peringkat teratasnya diisi oleh Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram, Line, BBM, dan Twitter. Di arena inilah umumnya para pegiat pro-kontra bertarung dan berlomba untuk memproduksi isu konten, saling menyindir, mengejek, menghina, merusak kredibilitas, memperbesar pengaruh dan pengikutnya. Apalagi sebagian besar media sosial ini juga bisa saling terkoneksi (konvergen) satu sama lain termasuk dengan media konvensional yang berbasis digital.

Di arena pertempuran digital yang bebas dan tak bertuan itu moral, etika, dan pengawasan seolah menjadi barang mewah. Dengan bungkus kebebasan berpendapat, berekspresi, bercanda (lelucon), kreativitas anak muda, karya seni, dan sebagainya seringkali memicu kontroversi yang kebanyakan jika berperkara secara formal cenderung menguntungkan pihak penguasa.

Keriuhan Digital

Situasi tersebut, mengacu pada Nicole A. Cooke, membawa masyarakat dalam era "post-truth", yakni "sebuah era di mana audiens lebih percaya informasi yang membangkitkan emosi atau keyakinan pribadi yang sudah ada, untuk menentang pencarian dan bersedia menerima informasi yang dipandang faktual serta objektif."

Dalam era digital berkembang fenomena di mana keyakinan akan menegasikan fakta. Media sosial juga merangkum para pemilik akun dalam gelembung-gelembung penyaring (juga diacu sebagai "echo chambers"), yang merupakan hasil dari perawatan secara hati-hati atas feed di media sosial sehingga para pemilik akun tersebut dikelilingi oleh orang-orang berpikiran serupa dan informasi yang kongruen dengan keyakinan yang ada.

Sebagian karena memang sudah merasuk ke dalam, tertanam ke aspek terdalam afeksi berupa perasaan pernah "kalah" sehingga kehilangan kemampuan untuk menggunakan kognisi ataupun rasionalitas. Penyalurannya melalui katarsis berupa kegembiraan jika sudah mampu membungkus hinaan dalam bentuk ragam kreativitas akan semakin membawa masing-masing kelompok tenggelam dalam militansi kebenaran versi masing-masing.

"Truth" sesungguhnya juga sulit muncul akibat rendahnya social trust karena selalu dianggap menjadi tafsiran salah satu pihak. Kalaulah "truth" itu memang ada, ia akan diupayakan menjadi kabur atau dimunculkan keraguan akan kebenarannya melalui fake news, mis-information, dan dis-information. Menurut Ralph Keyes, post-truthfulness membangun sebuah bangunan sosial yang rapuh berdasarkan pada kewaspadaan. Mengikis fondasi kepercayaan yang mendasari peradaban yang sehat.

Dan, situasi ini seperti tidak ada ujungnya. Sehingga beberapa pihak gelisah dan memberikan berbagai istilah keprihatinan seperti perpecahan, terbelahnya bangsa, yang pada gilirannya akan melemahkan social trust antarmasyarakat sebagai unsur utama modal sosial untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kemampuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat ke pertarungan digital ini luar biasa efektif jika dibandingkan dengan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.

Pesan komunikasi pembangunan apapun dari pemerintah selalu dianggap salah bagi satu pihak dan disanjung setinggi langit dari pihak lainnya. Bahkan tidak jarang muncul ahli ekonomi dadakan, ahli kesehatan dadakan, dan ahli-ahli dadakan lainnya. Public figure seperti seniman bahkan intelektual secara terbuka menceburkan diri dalam keriuhan di dunia digital. Mungkin kemampuan komunikasi politik mereka cukup baik untuk menggantikan peran yang seharusnya dilakukan oleh anggota parlemen melalui perdebatan-perdebatan di ruang legislatif.

Kepentingan Bersama

Beberapa program pembangunan dan kebijakan pemerintah yang memerlukan dukungan atau partisipasi masyarakat seringkali mengalami hambatan dan tertunda akibat rendahnya modal sosial. Padahal zaman sekarang mazhab percepatan pembangunan di banyak negara condong pada bentuk partisipasi masyarakat. Pendekatan top down sering dipersepsikan sudah kurang sesuai dengan perkembangan zaman.

Di sinilah pentingnya modal sosial berupa social trust berperan untuk menyukseskan program-program pemerintah pusat dan daerah. Terutama yang berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pengurangan tingkat kesenjangan kaya-miskin yang belum terimbas dari masifnya pembangunan infrastruktur.

Pembangunan bertautan dengan matra sosial, khususnya modal sosial yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara. Negara-negara yang dikategorikan sebagai "high trust societies", menurut Fukuyama, cenderung memiliki keberhasilan ekonomi yang mengagumkan. Sebaliknya, "low trust societies" cenderung memiliki kemajuan dan perilaku ekonomi yang lebih lamban dan inferior.

Kunci dari modal sosial adalah trust atau kepercayaan. Dengan trust, orang-orang bisa bekerja sama dengan baik. Karena ada kesediaan di antara mereka untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Trust bagaikan energi yang dapat membuat kelompok masyarakat atau organisasi dapat bertahan. Trust yang rendah mengakibatkan banyak energi terbuang karena dipergunakan untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan.

Perlu upaya dari pihak berkuasa untuk meredakan ketegangan dan merangkul kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan dan orientasi politik, termasuk mereka yang memilih diam karena malas atau enggan ekspresif. Bukan dengan mengeraskan sikap, mempertontonkan kenikmatan berkuasa, selalu menyalahkan orang lain, mengancam, atau ingin meminggirkan dengan berbagai cara.

Memang diperlukan kebesaran hati melalui komunikasi yang persuasif secara langsung maupun di media sosial. Tidak hanya di tingkat para elite tetapi juga perlu diturunkan ke level horisontal rakyat terbawah sehingga meskipun tidak menyenangkan tapi setidaknya memperlihatkan adanya sikap ketulusan dan keinginan mengajak saling bekerja sama untuk pembangunan bersama. Para komunikator, opinion leader, cyber troops, buzzer, endorser, atau apapun sebutannya perlu diajak untuk berada dalam garis yang sama untuk berupaya membangun social trust. Paling tidak harus ada yang memulainya.

Ervan Ismail mahasiswa S3 Komunikasi Pembangunan IPB

(mmu/mmu)