DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 25 Juli 2018, 13:18 WIB

Kolom

Berubahnya Tata Ruang Jalur Pantura

Deddy Bratakusumah - detikNews
Berubahnya Tata Ruang Jalur Pantura Ilustrasi: Mindra Purnomo/Tim Infografis
Jakarta -
Tersambungnya jalan tol Trans Jawa dari Merak sampai Surabaya (meski sebagian masih bersifat fungsional) telah mendatangkan suka cita bagi para pemudik Lebaran 2018 beberapa bulan yang lalu. Kemacetan dan kepadatan yang masih terjadi masih dalam ambang kewajaran, mengingat volume kendaraan yang meningkat. Mudik yang sebelumnya harus ditempuh berjam-jam bahkan berhari-hari, kini tinggallah cerita masa lalu. Bahkan ke depan manakala semua ruas jalan tol sudah operasional, waktu tempuhnya akan lebih cepat lagi.

Namun demikian, kondisi ini ternyata telah pula mendatangkan duka cita bagi para usahawan dan pegiat ekonomi kerakyatan di sepanjang Jalan "Daendels". Mereka tidak lagi kecipratan rezeki tahunan dari arus mudik. Kajian oleh Bank Indonesia perwakilan Cirebon menunjukkan bahwasanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, semenjak dibukanya ruas jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali), beberapa bidang usaha pada Jalur Pantura telah mengalami penurunan bahkan kebangkrutan. Misalnya saja, hampir 70% restoran tutup, hampir 30% warung kecil mengalami penurunan pendapatan, dan 70% SPBU mengalami penurunan omzet. Fenomena serupa akan kita dapatkan sepanjang Pantura, manakala jalan tol Trans Jawa telah beroperasi secara penuh.

Pola Ruang Koridor Pantura

Koridor Pantura meliputi beberapa kota dan kabupaten di dalam wilayah adminstratif Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Koridor ini selama beberapa dekade telah tumbuh dengan sangat pesat dengan berporoskan Jalan "Daendels". Sejumlah kawasan perumahan bahkan kota baru dan kawasan industri serta niaga "menghadap" atau berada pada sisi jalan ini. Bahkan rumah penduduk pada beberapa lokasi berimpitan dengan sempadan jalan dan gorong-gorong jalan. Akibatnya pola ruang pada Koridor Pantura bersifat linier (memanjang).

Pola perkembangan ruang yang bersifat linier mengakibatkan "bersatunya" kota-kota dan kawasan di sepanjang Jalur Pantura. Buktinya, manakala kita berkendara dari Merak sampai Cikampek di Jalur Pantura, penyatuan ini sudah dapat dirasakan. Kota Jawa yang diramalkan beberapa dekade lalu, saat ini secara kasat mata telah terwujud. Penyatuan kota dan kawasan yang dikenal sebagai Kota Megapolitan, suatu pola pertumbuhan kota yang sangat raksasa. Di beberapa negara, Megapolitan telah menimbulkan permasalahan terutama biaya yang sangat besar dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan.

Perkembangan permukiman yang "terbentuk" sepanjang Jalur Pantura tumbuh akibat kegiatan sosial dan ekonomi bahkan politik. Pertumbuhannya nyaris tanpa perencanaan pemanfaatan ruang yang baik dan sesuai dengan peraturan serta kaidah ilmu yang memadai. Kalau pun ada, hanya bersifat parsial, lokal, bahkan sporadis. Tak dapat dipungkiri hampir setiap pemilik lahan di sepanjang Jalur Pantura dapat membangun atau mendirikan apa saja, baik dengan izin maupun secara liar.

Perubahan Paradigma

Dengan munculnya jalan tol Trans Jawa, akan terjadi perubahan pola pertumbuhan kawasan, baik secara alami maupun terpaksa. Bangkrutnya beberapa bidang usaha sepanjang Jalur Pantura akan mengubah pola ruang. Perubahan akan dan telah terjadi dengan sangat mendasar. Perubahan seperti ini dapat dikategorikan sebagai perubahan yang bersifat paradigmatis (paradigm shift). Suatu perubahan yang dibarengi dengan perubahan pola pikir bahkan budaya.

Pemakai jalan tol tidak bisa sembarangan berhenti, kecuali darurat. Mereka hanya diperbolehkan berhenti di area istirahat (rest area), atau keluar dari jalan tol (outramp) yang terdekat. Karenanya, kawasan yang akan berkembang atau dapat dikembangkan berpusat di sekitar outramp. Paradigma ini yang harus segera dicermati oleh pemerintah daerah yang terkena "dampak" pembangunan jalan tol Trans Jawa.

Pemerintah daerah harus segera menyiapkan perubahan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW yang diperbaharui seyogianya mengubah pola perkembangan linier menjadi terpusat (nucleated). Pusat pertumbuhan ini, atau juga sering dikenal sebagai growth center, dibuat dengan mempertimbangkan akses keluar dan masuk jalan tol.

Pusat pertumbuhan yang direncanakan harus bersifat mixed use (bauran), artinya semua kegiatan ekonomi masyarakat, baik kecil, menengah, maupun besar harus dapat terakomodasi. Demikian juga apabila pusat pertumbuhan dimaksud diperuntukkan bagi kawasan industri, semua skala industri harus terakomodasi. Selain kawasan bisnis dan industri, harus pula direncanakan kawasan permukiman yang juga bersifat bauran, untuk berbagai derajat ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, perubahan pola ruang kawasan akibat tol Trans Jawa bersifat paradigmatis, yang harus segera diantisipasi dengan melakukan perubahan RTRW pada daerah terdampak. Pemerintah daerah harus menjaga jangan sampai kawasan sekitar akses jalan tol telanjur dikuasai oleh para pemodal skala besar yang sudah barang tentu bermotifkan keuntungan. Jalan tol seyogianya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara adil untuk meraih kemakmuran.

Deddy S. Bratakusumah praktisi pemerintahan dan perencana pembangunan kota dan wilayah


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed