DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 23 Juli 2018, 11:28 WIB

Kolom Kang Hasan

Penjara, Wajah Reformasi Kita

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Penjara, Wajah Reformasi Kita Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Pada 2006 saya menulis artikel dengan judul yang sama dengan judul artikel ini. Waktu itu Tomy Soeharto baru saja ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Ia ditahan di sebuah rutan. Ruang tahanannya segera diubah menjadi ruang mewah. Segala macam fasilitas ada di situ.

Saya tulis bahwa Reformasi boleh saja dianggap sudah berjalan. Di antaranya dengan perubahan sistem politik, demokratisasi, penghormatan atas hak asasi manusia, dan sebagainya. Tapi, itu boleh dibilang wajah permukaan dari Reformasi. Perubahan itu belum serta merta menyentuh hal-hal yang lebih dalam, salah satunya adalah terwujudnya keadilan.

Tomy Soeharto ditahan, pada zaman itu adalah sebuah kemajuan. Beberapa tahun sebelumnya hal itu mustahil bisa dilakukan. Keluarga Soeharto pada masa itu adalah kelompok orang-orang yang tidak tersentuh hukum. Jangankan ditahan, dipanggil ke kantor polisi saja pun tidak mungkin. Tapi, sekali lagi, penangkapan Tomy Soeharto itu baru sebatas permukaan. Di penjara ia diperlakukan berbeda. Selama perlakuan berbeda itu masih ada, maka tidak terjadi Reformasi secara substansial.

Setelah 12 tahun berlalu, setara dengan 20 tahun umur Reformasi, keadaan penjara belum juga berubah. Di penjara sebagian terpidana tidak hanya mendapat fasilitas istimewa, tapi juga bisa mengendalikan perdagangan narkotika. Orang-orang berduit tak perlu terus mendekam dalam penjara. Mereka bisa berkeliaran seperti orang bebas.

Kenapa itu bisa terjadi? Korupsi. Para pengelola penjara banyak yang bisa disuap. Dengan uang yang mereka terima, mereka akan melakukan apapun yang diinginkan oleh narapidana pembayar. Maka, hal-hal yang secara nalar normal seharusnya tidak terjadi, dapat terjadi di penjara.

Apakah kita semua tidak tahu soal itu? Kita tahu. Fakta-fakta ini sudah sering diberitakan. Kalau kita orang awam saja tahu, para sipir penjara tentu tahu. Dirjen Pemasyarakatan tentu juga tahu. Menkumham pasti tahu. Presiden juga tahu. Orang-orang yang berwenang tahu, tapi tidak tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan itu. Atau, mereka memang tidak menginginkan hal itu diubah.

Agar adil harus ditegaskan bahwa aparat penjaga penjara itu korup, tapi mereka bukan satu-satunya yang korup. Seluruh jajaran birokrasi kita mengidap penyakit yang sama. Kepolisian dan kejaksaan, bagian paling hulu dalam alur penegakan hukum kita juga korup. Birokrasi berbagai kementerian juga korup. Korupnya aparat penjaga penjara hanyalah serpihan kecil dari birokrasi raksasa yang korup.

Birokrasi raksasa ini berdiri begitu kokoh, sehingga tidak jarang bahkan seorang menteri pun sulit menyentuhnya. Artinya, menteri dengan komitmen yang kuat pun sulit untuk memperbaikinya. Apalagi kalau menterinya kebetulan korup juga.

Rezim berganti. Setidaknya selama 15 tahun terakhir kita menikmati iklim politik yang stabil. Program-program Reformasi dijalankan. Tapi, masih belum sanggup menyentuh hal-hal mendasar. Reformasi birokrasi lebih sering berwujud kata-kata dalam sambutan, atau huruf-huruf yang tercetak di atas dokumen, ketimbang perubahan substansial. Bagi kita orang awam cara mendeteksinya sederhana. Selama polisi di jalan masih menerima uang suap, maka Reformasi masih belum bergerak maju secara berarti.

Korupsi dalam tubuh birokrasi hanya bisa diberantas dengan Reformasi yang lebih terstruktur, menjadi sebuah sistem yang benar-benar membatasi ruang gerak aparat yang korup. Tapi, itu pun masih belum menjamin hasil yang memuaskan. Yang lebih substansial adalah Reformasi manusia.

Maksudnya bagaimana? Bayangkan Anda sedang berkendara. Anda biasa melanggar peraturan lalu lintas. Saat melanggar, Anda tertangkap oleh polisi. Anda enggan mengikuti proses persidangan yang rumit, juga enggan membayar denda yang mahal. Jalan pintasnya adalah, Anda membayar polisi agar Anda dibebaskan.

Secara substansi Anda tidak berbeda dengan seorang narapidana yang menyogok sipir tadi. Bedanya tipis saja. Anda melakukannya di luar tembok penjara.Hanya itu bedanya.

Selama sipir penjara masih terima suap, maka bisa kita katakan bahwa kita belum masuk ke fase substansial dalam perjalanan Reformasi. Artinya, wajah penjara adalah wajah Reformasi kita. Tapi, sebenarnya tidak hanya itu. Wajah penjara juga adalah wajah kita. Selama kita masih melanggar peraturan lalu lintas kemudian membayar polisi untuk menyelesaikannya, maka sipir penjara yang menerima suap juga masih akan terus ada. Keduanya terhubung oleh dua hal: aparat yang masih mau terima suap, dan rakyat yang masih mau menyuap. Singkatnya, kita semua menciptakan sistem ini.

Jadi, sebenarnya ada ironi pada diri kita. Kita semua dongkol pada setiap kejadian korupsi. Kita gondok dengan aparat yang menerima suap. Tapi, pada saat yang sama kita juga melakukan penyuapan. It takes two to tango. Tidak mungkin ada aparat yang terima suap kalau tidak ada penyuap.

Penjara itu hanyalah wajah kita di cermin.

Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed