Divestasi Saham Freeport dan Kemiskinan di Papua

Divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI) ke Pemerintah Indonesia yang diwakili PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada 12 Juli 2018 lalu perlu mendapat acungan jempol. Sesudah kurang lebih 51 tahun berlalu akhirnya Presiden Joko Widodo dan pasukannya berhasil menanamkan panji kedaulatan NKRI atas salah satu sumber kekayaan alam terbesar dari genggaman tangan Freeport McMoran. Namun, di balik prestasi gilang-gemilang itu, satu tanda tanya besar yang terlintas kemudian erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat Papua pasca peristiwa bersejarah tersebut.

Bagaimana tidak, 50 tahun lebih Freeport McMoran mengeruk kekayaan emas, tembaga dan mineral lainnya dari bumi Papua, faktanya tingkat kemiskinan yang tinggi, kapabilitas SDM yang rendah, serta aksesibilitas yang minim jadi simbol bagi tanah Papua. Persoalan mendasar nan pelik yang masih terjadi di Papua sampai hari ini.

BPS mencatat pada kondisi 2017, jumlah penduduk miskin di Papua mencapai 897,69 ribu orang. Mereka ini terkategorikan miskin lantaran rata-rata pengeluaran bulanan untuk memenuhi kebutuhan baik makanan dan non makanan di bawah garis kemiskinan Rp 457.541 /orang/bulan. Dengan estimasi jumlah penduduk di Papua pada 2017 sekitar 3,26 juta orang, maka sekitar 27 dari tiap 100 orang atau 1 di antara 4 orang di Papua adalah orang miskin.

Di Papua, penyakit kemiskinan begitu masif menggerogoti wilayah pedalaman. Sekitar 1 dari 3 orang hidup dalam keadaan serba berkekurangan. Situasi itu sangat berbanding terbalik dengan kecemerlangan kehidupan orang kota di Papua --hanya 4 dari 100 orang yang hidup miskin. Kemungkinan mereka itu membawa kultur kemiskinan dari pedalaman dan bermigrasi ke kota untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Demikian akutnya penyakit kemiskinan di pedalaman, ditengarai sebabnya berhulu pada variasi topografi alam yang sangat menyulitkan proses pembangunan. Perkara itu membuat kemiskinan yang membelit tanah Papua terbilang sulit untuk dientaskan. Sehingga mudah disimpulkan, beberapa daerah yang sulit aksesnya sangat identik dengan tingginya tingkat kemiskinan. Mudah diduga, sebab musababnya bermuara karena wilayah-wilayah itu minim akses pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan taraf kapabilitas penduduk yang memilukan.

Kemiskinan di Papua, bila tidak segera dituntaskan berpotensi membuka makin lebar celah keterbelakangan. Taraf pendidikan penduduk yang rendah hingga tingginya angka buta huruf saat ini akan semakin melengkapi daftar pilu bangsa ini di masa mendatang. Hal tersebut tentu tak kita harapkan lantaran sumber kekayaan alam yang dimiliki tanah ini seharusnya mampu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sungguh betapa memprihatinkan tatkala melihat fakta bahwa 43,30 persen penduduk miskin nan produktif di Papua hanya berijazah SD/SMP. Bahkan 4 sampai 5 orang miskin malah tak pernah tamat SD. Dan, tentu saja kasus tersebut cenderung didominasi kabupaten-kabupaten di Papua yang terbilang remote. Seperti di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan Puncak di mana 7 sampai 8 orang penduduk miskin nan produktif tidak lulus SD.

Fakta itu kian memilukan tatkala data BPS menyebutkan sekitar 16,99 persen penduduk usia 15-24 tahun yang miskin berlabel buta huruf. Sebabnya diduga terjadi lantaran masih ada sekitar 22,61 persen anak miskin usia 7-12 tahun tidak bersekolah. Bahkan di Kabupaten Yahukimo dan Paniai, 40 persen lebihnya berstatus serupa. Artinya jelas bahwa masih tingginya kasus buta huruf pada kalangan masyarakat tidak mampu di Papua karena partisipasi sekolah yang rendah. Mengapa? Tentu karena aksesibilitas anak-anak yang rendah terhadap fasilitas pendidikan, utamanya yang di pedalaman.

Data BPS dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014 menunjukkan bahwa baru 40,63 persen desa di Papua tersedia SD. Fakta itu membuat anak-anak di pedalaman harus jalan kaki menembus hutan bahkan beberapa ada yang harus dayung perahu dulu untuk sekedar mampu calistung. Sebab sekolah jauh dari tempat kampung mereka bermukim.

Tak hanya minim kapabilitas, masyarakat miskin di Papua juga miskin akses terhadap lapangan pekerjaan. Kebanyakan dari mereka khususnya yang di pedalaman cenderung menggantungkan hidupnya pada hasil-hasil alam dari kebun dan laut. Hal tersebut diperkuat fakta bahwa sektor pertanian yang selama ini menjadi pusat kemiskinan justru menjadi ladang bagi 70,57 persen penduduk miskin di Papua untuk sekedar bertahan hidup.

Pertumbuhan ekonomi yang menyentuh level 9,21 persen pada 2016 seakan tak mampu berbicara banyak mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Bahkan kontribusi 35,50 persen sektor pertambangan dan penggalian (salah satunya dari PT FI) bagi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua mengalami hal serupa. Ditengarai salah satunya sebab kue ekonomi itu seakan dinikmati masyarakat lapisan menengah ke atas.

Dampak dari hal tersebut tentu jadi pukulan telak bagi masyarakat lapisan bawah sebab membuat peluang untuk keluar dari jurang kemiskinan kian mengecil. Poverty Gap Indeks (P1) yang terbilang tinggi pada 2017 sebesar 7,49 persen seolah mempertegas bahwa posisi ekonomi masyarakat lapisan bawah cukup jauh dari ambang batas untuk keluar dari kemiskinan. Meskipun capaian tersebut terbilang menurun dibandingkan posisinya pada 2016, namun pengalaman sebelumnya sejak 2014 lalu perlu dijadikan cermin. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada 2014 sebesar 6,84 persen melejit sebesar 2,53 persen menjadi 9,37 persen pada 2016.

Melihat situasi kemiskinan tersebut maka sangat diperlukan keseriusan, komitmen, dan kerja keras pemerintah dalam pengentasannya. Emas, tembaga, dan mineral lainnya yang dimiliki Papua seyogianya dapat menyejahterakan orang Papua.

Mereka tentu sangat berharap pundi-pundi keuntungan dari penjualan hasil-hasil dari dalam perut bumi mereka sepenuhnya dapat dipergunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan penunjang perekonomian. Bukan malah digunakan untuk mengenyangkan para elite. Penguatan sektor pertanian dengan prinsip memberikan "kail bukan ikan" serta efektivitas program pengentasan kemiskinan, seperti program-program bantuan sosial yang didesain pemerintah selama ini dan ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas penduduk miskin perlu ditingkatkan.

Rafly Parenta Bano, SST Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke