DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 12 Juli 2018, 12:17 WIB

Kolom

Urgensi Mitigasi Nilai Tukar Rupiah

Eko Setiobudi - detikNews
Urgensi Mitigasi Nilai Tukar Rupiah Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Nilai tukar rupiah kembali menyentuh angka Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah menyentuh di atas Rp 14.000. Politisasi dan kepanikan masyarakat cukup kentara dalam berbagai laman media sosial. Tahun politik semakin memperkeruh "nuansa batiniah" masyarakat, pasalnya melemahnya nilai tukar sudah menjadi komoditas politik di tahun politik. Sebut saja munculnya meme Rp 14.000 dalam berbagai viral media sosial menjadi salah satu indikatornya.

Nilai tukar dalam beberapa waktu terakhir cenderung terus berfluktuasi atau volatilitas. Situasi yang tidak menguntungkan bagi perekonomian termasuk APBN karena asumsi-asumsi makro ekonomi yang semuanya mengacu pada patokan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sektor yang berdampak secara langsung akibat melemahnya nilai tukar ini adalah sektor industri khususnya manufaktur. Sekitar 90% bahan baku industri manufaktur khususnya elektronik dan komputer berasal dari impor. Dan, sebagaimana lazimnya pelemahan nilai tukar, akan diikuti dengan efek domino seperti kenaikan inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat.

Sektor manufaktur selama ini menjadi salah satu andalan kontribusi bagi PDB. Data BPS menyebutkan bahwa kontribusi industri khususnya di subsektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika pada 2016 tumbuh sebesar 3,87% dengan memberikan kontribusi sebesar 4,93% terhadap total PDB nasional. Pada 2017 sektor industri masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB nasional dengan pencapaian 20,16%.

Beragam faktor menjadi penyebab utama melemahnya nilai tukar rupiah. Sebut saja kenaikan The Fed Fund Rate, kenaikan harga minyak mentah dunia, permintaan dolar AS yang meningkat karena emiten secara musiman membagikan dividen, dan banyaknya importir memegang dolar AS kebutuhan impor bahan baku, dan barang konsumsi menjelang Lebaran.

Sebagai negara yang menganut skema sistem nilai tukar mengambang bebas (freely floating exchange rate), kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah lumrah terjadi. Dan, bukan yang pertama atau baru sekali ini saja. Hukum pasar yang mengacu pada prinsip demand dan supplay memang menghendaki minimnya peran negara/pemerintah dalam perekonomian, termasuk salah satunya adalah sistem nilai tukar mata uang asing.

Kejadian melemahnya nilai tukar yang terus berulang --sekaligus selalu berargumentasi pada faktor eksternal-- seolah memberikan sinyal bahwa negara kita cukup lemah dalam melakukan mitigasi risiko dan dampaknya.

Meskipun menganut sistem nilai tukar mengambang, idealnya negara sudah memiliki skema untuk menjaga stabilitas nilai tukar, sebagai bagian integral dari upaya pemerintah untuk melindungi perekonomian nasional (menjaga inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli, dll) akibat gejolak nilai tukar. Khususnya melakukan perlindungan terhadap sektor manufaktur, lebih khusus subsektor industri elektronik dan komputer yang sebagian besar bahan bakunya adalah impor.

Melemahnya nilai tukar bisa terjadi kapan saja. Pemerintah perlu membuat mitigasi serta dampak dan risikonya secara komprehensif dan simultan baik dalam konteks mikro maupun makro. Termasuk melakukan penugasan dan tanggung jawab terhadap instansi-instansi pemerintah/negara yang ikut terlibat dalam menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Ini penting, karena fakta menunjukkan jika terjadi pelemahan nilai tukar, pemerintah dan publik selalu mendorong BI untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar, seperti mendorong BI untuk menaikkan suku bunga dan lain sebagainya. Sehingga kesan publik bahwa tugas menjaga stabilitas nilai tukar semata-mata menjadi tugas BI. Dan, jika dalam jangka panjang nilai tukar tidak juga mengalami penguatan pasca intervensi oleh BI, maka kepercayaan publik terhadap BI juga akan mulai tergerus, yang dalam jangka panjang sangat mungkin terjadi delegitimasi kekuasaan.

Fakta-fakta yang demikian justru menggambarkan lemahnya mitigasi risiko dan dampaknya oleh pemerintah. Yang sekaligus menggambarkan tidak adanya rencana atau program kerja yang komprehensif dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar. Mitigasi risiko dan dampaknya harus dilakukan pemerintah melalui bauran kebijakan, antara lain meliputi; pertama, menjaga stabilitas neraca perdagangan.

Data BPS menyebutkan pada Januari 2018, nilai neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 0,68 miliar dolar AS, Februari juga mengalami defisit sebesar 0,12 miliar dolar AS, Maret surplus 1,09 miliar dolar AS, dan April kembali defisit 1,63 miliar dolar AS. Tren defisit neraca perdagangan yang demikian seharusnya sudah menjadi menjadi signal alert bagi nilai tukar. Sehingga melemahnya nilai tukar bisa diantisipasi sejak awal.

Kedua, perlunya menambah pasokan dolar AS di pasar, dengan meningkatkan net open position (NOP) atau posisi devisa neto. Meskipun menjadi kebijakan jangka pendek, namun kadangkala "operasi pasar" dengan menggelontorkan dolar AS di pasar sesekali memang diperlukan untuk melakukan penetrasi di market.

Ketiga, diberlakukannya MEA harus dijadikan wahana bagi pemerintah untuk mengontrol perekonomian di ASEAN. Bukan hanya dalam perdagangan saja, MEA harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan integrasi bukan semata-mata integrasi ekonomi, tetapi integrasi kebijakan fiskal dan perbankan. Dengan total pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang mencapai 7,1% dengan menciptakan 14 juta lapangan kerja baru, PDB dari sekitar 625 juta penduduk adalah 2,6 triliun dolar AS, harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk menjdi leader.

Kontekstualisasinya dengan nilai tukar meliputi dua hal, yakni menyangkut stabilitas neraca perdagangan dan peluang penyatuan mata uang tunggal ASEAN. Meskipun isu penyatuan mata uang tunggal banyak ditolak oleh para pakar, namun dengan integrasi ekonomi, integrasi kebijakan fiskal, dan integrasi perbankan maka sangat mungkin penyatuan mata uang akan menjadi satu instrumen penguatan nilai tukar termasuk dampaknya bagi nilai tukar mata uang negara-negara anggota MEA.

Keempat, pembatasan utang luar negeri. Tren utang luar negeri yang terus meningkat tentunya berdampak pada kebutuhan mata uang dolar AS yang juga terus meningkat. Pelemahan rupiah sekaligus harus dijadikan momentum untuk membatasi konsumsi utang. Kalaupun harus utang, alangkah baiknya bersumber dari dalam negeri, seperti penjualan SUN.

Jika mitigasi risiko dan dampaknya sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan komprehensif, maka secara tidak langsung pemerintah sebenarnya bukan hanya sedang menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi sedang melakukan perlindungan terhadap industri lokal, khususnya manufaktur dengan mayoritas bahan bakunya dari impor. Sehingga proyeksi kontribusi sektor industri manufaktur terhadap total PDB pada 2018 yakni sekitar 30% dapat terealisasi.

Eko Setiobudi Factory Manager di PT Tridharma Kencana


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed