DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 12 Juli 2018, 11:36 WIB

Kolom

Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Wawan Andriyanto - detikNews
Subsidi Listrik Tepat Sasaran Ilustrasi: Mindra Purnomo/Tim Infografis
Jakarta -
Subsidi listrik merupakan sejumlah dana yang dibayar oleh pemerintah kepada PT. PLN (Persero) yang dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan untuk tegangan rendah dengan tarif dasar listrik dikalikan dengan jumlah kWh yang dikonsumsi para pelanggan. Subsidi untuk konsumen listrik dapat diberikan kepada konsumen yang kurang mampu, misalnya konsumen dengan kapasitas terpasang kurang dari 450 VA dan 900 VA, dimana pemakaian listriknya di bawah kebutuhan listrik minimum.

Subsidi listrik pada umumnya mempunyai dampak negatif, yaitu munculnya distorsi dalam pemilihan alternatif penggunaan energi, dan tarif dasar listrik yang dibayar pelanggan pada umumnya di bawah harga pokok produksi. Sedangkan subsidi kepada pelanggan atau kelompok tertentu memiliki beberapa kelemahan, yaitu pemerintah harus menanggung beban subsidi. Dan, hanya dinikmati oleh pelanggan yang kurang mampu, sementara masyarakat yang belum mendapat akses listrik tidak memperoleh subsidi.

Pada 2015, subsidi listrik paling besar dinikmati oleh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang mencapai Rp 49,32 Triliun (87%). Namun demikian, pada dua golongan pelanggan ini masih terdapat rumah tangga yang tidak layak disubsidi. Sehingga pada 2017 pemerintah memandang perlu memulai pengalihan dana subsidi kepada masyarakat miskin dan tidak mampu khususnya di golongan pengguna 900 VA.

Menurut Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin, dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4.058.186 rumah tangga yang layak diberikan subsidi. Data rumah tangga miskin dan tidak mampu ini berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, subsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan juga mengakomodasi pengaduan. Pemerintah membangun mekanisme pengaduan bagi rumah tangga atau masyarakat yang merasa berhak untuk mendapatkan subsidi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 29 Tahun 2016. Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan akses listrik dengan tarif yang murah. Serta, membantu mengentaskan kemiskinan.

Dengan diberlakukannya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, pemerintah telah menyediakan golongan tarif baru, yakni R-1 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu/RTM). Golongan tarif ini diperuntukkan bagi rumah tangga dengan daya 900 VA yang masuk dalam kategori mampu atau tidak termasuk dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Bagi rumah tangga daya 900 VA yang tidak termasuk dalam Data Terpadu, sejak 1 Januari 2017 dialihkan ke golongan tarif baru tersebut yaitu R-1 900 VA (RTM) dan disesuaikan secara bertahap setiap dua bulan menuju tarif keekonomiannya (tarif yang harga jualnya sama dengan golongan tarif rumah tangga R1/1300 VA)

Tarif Listrik

Dengan keputusan tidak ada kenaikan, tarif listrik per April 2018 untuk golongan pelanggan bersubsidi: rumah tangga 450 VA tetap sebesar Rp 415 untuk pemakaian listrik per kilo Watt hour (kWh). Dan, rumah tangga 900 VA tidak mampu tetap sebesar Rp 586 untuk pemakaian listrik per kWh. Sedangkan, untuk golongan pelanggan yang tidak disubsidi, tarif listrik yang akan dikenakan sebagai berikut: Tegangan Rendah (TR) Rp 1.467,28 per kilo kWh, golonggan 900 VA - RTM Rp 1.352 per kWh, tarif listrik Tegangan Menengah (TM) Rp1.114,74 per kWh, tarif listrik Tegangan Tinggi (TT) Rp 996,74 per kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus Rp 1.644,52 per kWh.

Adapun 13 golongan pelangan yang tarifnya listriknya saat ini sudah tidak disubsidi lagi adalah: (1) R1 Rumah tangga kecil di tegangan rendah, daya 900 VA - RTM. (2) R1 Rumah tangga kecil di tegangan rendah, daya 1300 VA. (3) R1 Rumah tangga kecil di tegangan rendah, daya 2200 VA. (4) R1 Rumah tangga menengah di tegangan rendah, daya 3500 s.d 5500 VA. (5) R3 Rumah tangga besar di tegangan rendah, daya 6600 VA ke atas. (6) B2 Bisnis menengah di tegangan rendah, daya 6600 VA s.d 200 kVA. (7) B3 Bisnis besar di tegangan rendah, daya di atas 200 kVA. (8) P1 Kantor pemerintah di tegangan rendah, daya 6600 VA sd 200 kVA. (9) I3 Industri menengah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA. (10) I4 Industri besar di tegangan tinggi, daya 30 MVA ke atas. (11) P2 Kantor pemerintah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA. (12) P3 Penerangan jalan umum di tegangan rendah. (13) L Layanan khusus.

Tepat Sasaran

Agar subsidi tepat sasaran, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pelaporan dan pendataan kembali bagi masyarakat melalui update data di Kemensos dan PLN melalui 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun sekali karena pelanggan yang sudah meninggal tetapi masih mendapat subsidi listrik, atau orangtua, anak, dan cucu masih mendapatkan subsidi padahal yang seharusnya dapat hanya orangtuanya saja. Atau, bisa kebalikan, masyarakat yang ditinggal mati suami sehingga butuh listrik subsidi karena tidak ada sebagai tulang punggung di keluarga, kondisi ekonomi keluarga menurun.

Kedua, memberikan subsidi listrik kepada masyarakat yang memiliki kartu keluarga miskin. Sebaiknya, tarif listrik tidak dibedakan. Berapa pun daya yang dipasang pelanggan, semua tarifnya sama. Masyarakat penerima subsidi diberikan potongan harga ketika mereka hendak membayar tarif sambil menunjukkan kartu keluarga miskin. Kita juga perlu menggugah kesadaran masyarakat yang tak layak menerima subsidi. Masyarakat golongan ini harus sadar bahwa subsidi yang mereka terima selama ini bisa dialihkan untuk program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Ketiga, iklan layanan listrik subsidi di televisi sehingga dapat mengenai ke seluruh lapisan masyarakat atas dan bawah, serta tata cara pengaduannya. Saat ini masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan syarat-syarat mendapatkan subsidi. Keempat, pelanggan yang mampu yang masih pakai listrik dengan daya yang disubsidi oleh pemerintah di-sweeping, dan pelanggan atau masyarakat yang mencuri listrik ditindak tegas. Karena harusnya listrik bisa lebih murah, malah listrik seolah-olah jadi mahal, karena masyarakat yang mampu dapat fasilitas murah dari pemerintah.

Kelima, pemberlakuan diskon tarif listrik. Untuk pukul 22.00 sampai pukul 06.00 pemakaian listrik diskon hingga 50%. Pelanggan dapat menikmati listrik murah dengan penggunaan jam tertentu. Keenam, belajar kebijakan tarif dasar listrik (TDL) dari Jepang. Di Jepang, TDL telah ditetapkan awal tahun bahwa TDL untuk industri akan dinaikkan. Industri mendapatkan keuntungan yang besar dengan subsidi listrik yang diberikan pemerintah.

Kebijakan mencabut subsidi listrik bagi industri berkebalikan 180 derajat dengan negara-negara industri. Jepang pada kondisi krisis listrik pasca tsunami justru mementingkan dan menjaga pasokan listrik ke industri. Meski biaya produksi listrik meningkat dua kali lipat karena beralih dari nuklir ke gas dan batubara, namun pemerintah Jepang tidak menaikkan harga listrik untuk industri. Justru beban kenaikan produksi listrik dibebankan kepada pengguna rumah tangga. Dari kasus Jepang kita bisa belajar bahwa Jepang lebih mengutamakan menjaga stabilitas produksi industrinya. Sehingga perekonomian mereka tetap stabil.

Selain itu mereka juga menekan tingkat konsumsi listrik di sektor rumah tangga sehingga produksi listrik mereka efisien, dan penggunaan bahan bakar fosil dari cadangan strategis mereka bisa ditahan. Indonesia memang tidak bisa begitu saja mencontoh kebijakan tersebut. Industri di Indonesia tidak seperti industri di Jepang. Industri di Jepang merupakan industri milik lokal yang mendunia. Keuntungannya sepenuhnya menjadi keuntungan negara.

Sedangkan, Indonesia industrinya mayoritas dimiliki oleh pihak asing. Keuntungan yang didapat sebagian besar akan keluar dari Indonesia. Sehingga, pemberian subsidi kepada industri yang dimiliki asing justru akan merugikan negara dan tidak tepat sasaran. TDL untuk industri sebaiknya tetap disubsidi, namun, hanya diberikan kepada industri yang dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan industri yang dimiliki pihak asing dikenakan tarif tanpa subsidi. Kebijakan ini juga akan berimbas positif pada mekanisme investasi asing ke dalam negeri. Para investor asing akan berusaha menggandeng investor lokal untuk berbagi kepemilikan untuk mendapatkan 'privilage' negara, salah satunya di tarif listrik.

Wawan Andriyanto mahasiswa Magister Management Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed