DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 10 Juli 2018, 14:08 WIB

Kolom

Masa Depan Perlindungan HAM di Papua

In'amul Mushoffa - detikNews
Masa Depan Perlindungan HAM di Papua Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Di antara provinsi lain di Indonesia, Papua adalah wilayah dengan pelanggaran HAM terbanyak. Laporan terbaru Amnesty International Indonesia mencatat antara Januari 2010 sampai Februari 2018 ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua, dengan memakan 95 korban jiwa. Dalam 34 kasus diduga dilakukan kepolisian, 23 kasus dilakukan militer, dan 11 kasus keduanya diduga terlibat bersama-sama. Satu kasus melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagian besar korban, 85 dari mereka, merupakan warga etnis Papua.

Amnesty Internasional menggunakan definisi pembunuhan di luar hukum sebagai pembunuhan-pembunuhan di luar hukum yang sengaja dilakukan berdasarkan perintah, atau melalui keterlibatan pemerintah. Menariknya, dibandingkan dengan kasus pembunuhan di luar hukum yang berkaitan dengan aktivitas politik yang hanya 28 kasus, kasus pembunuhan di luar hukum yang tidak berkaitan dengan aktivitas politik atau menuntut referendum mencapai 41 kasus.

Jenis pembunuhan di luar hukum yang tidak berkaitan dengan aktivitas politik terjadi saat aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebih untuk menangani demonstrasi damai, insiden kerusuhan, dan upaya untuk menangkap tersangka kriminal, atau sebagai bentuk kesalahan personal oknum aparat keamanan. Sedangkan tipe pembunuhan di luar hukum yang berkaitan dengan aktivitas politik terjadi saat aparat keamanan menghadapi demonstrasi damai yang politis, terutama upacara pengibaran bendera atau perkumpulan keagamaan pada peringatan tertentu.

Laporan Amnesty Internasional Indonesia tersebut --meski dengan cakupan, waktu, pendekatan dan metode yang berbeda-- senada dengan yang dirilis Setara Institute bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua bukan hanya menimpa aktivis politik, tetapi juga warga sipil. Pada 2016, sebanyak 2.214 warga sipil mengalami penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan. Hanya 489 orang di antaranya yang merupakan aktivis politik.

Kedua laporan itu menunjukkan bahwa Papua masih menjadi wilayah dengan kondisi perlindungan hak sipil politik yang paling buruk. Utamanya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat. Sekalipun aktivitas itu tak berkaitan dengan tuntutan kemerdekaan atau referendum.

Pertanyaannya, kenapa kasus pelanggaran HAM yang tak berkaitan dengan aktivitas politik di Papua jauh lebih banyak? Faktor-faktor bisa kita runut pada titik mana pelanggaran HAM itu terjadi.

Dalam banyak laporan, pelanggaran HAM di Papua biasa terjadi dalam momen-momen untuk memprotes pembangunan. Secara konseptual, hal ini berkaitan erat dengan pembangunan model kapitalisme pinggiran yang terus diterapkan di Papua. Dalam pembangunan model ini, pemerintah menggantungkan modal investasi dari luar, baik asing maupun domestik untuk mengoptimalkan eksploitasi sumber daya alam papua. Penikmat pembangunan jenis ini biasanya bukanlah penduduk asli. Dalam arti lain, pembangunan ini bersifat asimetris.

Logika pembangunan tersebut mengandaikan maraknya industri-industri besar swasta yang sepenuhnya berorientasi profit. Karena didesak oleh kompetisi, industri swasta itu akan merasa lebih diuntungkan jika mengandalkan tenaga kerja secara praktis yang berasal dari luar Papua. Utamanya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan keterampilan unggul. Sepanjang pengalaman di berbagai tempat, pembangunan seperti ini telah menimbulkan kecemburuan sosial dari penduduk asli.

Selain itu, percepatan pembangunan tersebut akan menambah beban Papua sebagai wilayah transmigran. Pada 2010, Riset Demografi Jim Elmslie bertajuk West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: "Slow Motion Genocide" or Not? menyebut populasi penduduk asli Papua lebih sedikit 1,760,557 atau 48.73% dibandingkan penduduk non asli Papua yang berjumlah 1,852,297 atau 51.27%. Diperkirakan, pada 2020 akan naik menjadi: Papuan population 2,112,681 atau 28.99% dan Non-Papuan population 5,174,782 atau 71.01%.

Selain rentan konflik antara penduduk asli Papua dan pendatang, program-program Presiden Jokowi untuk membangun Papua itu hampir secara keseluruhan bersifat lapar tanah. Seperti infrastruktur-infrastruktur baru dan kawasan-kawasan industri baru. Ini akan memfasilitasi masifnya eksploitasi sumber daya alam di Papua. Jangankan di Papua, program-program lapar tanah di daerah yang tidak memiliki jejak konflik disintegrasi saja tidak jarang menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Pembunuhan di luar hukum yang lebih banyak terjadi di sektor aktivitas non politik dapat dipahami karena maraknya protes-protes pembangunan asimetris yang gencar dijalankan di Papua sejak Pepera hingga sekarang.

Meskipun otonomi khusus yang diberikan sejak 2001 mewajibkan pemimpin daerah berasal dari penduduk asli Papua dan telah memberi ruang fiskal yang besar bagi Papua, penikmat terbesar dari otonomi khusus dan pembangunan infrastruktur serta eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah masyarakat Papua. Data BPS hingga kini menyebut Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Model pembangunan yang digencarkan Pemerintahan Jokowi, dengan demikian, berpotensi mereproduksi protes yang berujung pada pelanggaran HAM di Papua. Apalagi, pos-pos aparat keamanan dan militer diperbanyak jumlahnya. Padahal, bukan itu yang diinginkan masyarakat Papua.

Seiring dengan itu, tuntutan sebagian besar masyarakat Papua terhadap referendum semakin kuat. Pada 2017 lalu, 1.8104.421 petisi menuntut referendum ulang yang ditandatangani masyarakat Papua diberikan kepada Komite Dekolonisasi PBB. Mereka sekaligus menggugat hasil Pepera 1969 yang dilakukan di bawah tekanan militer Orde Baru. Jumlah tanda tangan itu sudah mewakili 70,88 % penduduk Papua Barat. Bahkan, 96.254 dari petisi itu ditandatangani migran Indonesia di Papua.

Jika tak ingin tuntutan referendum menguat, maka adalah kontradiktif ketika aparat keamanan diperbanyak untuk meredam protes-protes pembangunan. Pemerintah seharusnya mencari faktor yang paling determinan di balik silang sengkarut antara makin gencarnya pembangunan, makin banyaknya pelanggaran HAM, serta makin mengemukanya tuntutan referendum. Menggencarkan pembangunan tanpa antisipasi dampak negatif yang terjadi, apalagi dengan semakin memperbanyak militer hanya akan mempergelap masa depan penegakan, perlindungan, dan penghormatan HAM di Papua.

In'amul Mushoffa peneliti Institute for Strengthening Transition Society Studies


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed