DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 03 Juli 2018, 13:38 WIB

Kolom

Sengketa Pilkada Calon Tunggal

Heru Widodo - detikNews
Sengketa Pilkada Calon Tunggal
Jakarta -

Dari hasil quick count, salah satu dari 16 calon yang melawan kotak kosong kalah di Pilkada Serentak 2018. Hasil tersebut telah dibantah oleh calon tunggal bersangkutan. Terlepas dari hasil real count nanti, bisa jadi hasil pemilihan tersebut beda tipis. Bisakah, seandainya calon tunggal yang kalah, atau sebaliknya, kotak kosong yang kalah, terjadi gugat-menggugat atas hasil pemilihan?

Polemik Calon Tunggal

Polemik pemilihan dengan calon tunggal telah diselesaikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Apabila pemilihan ditunda sampai pemilihan berikut, akan merugikan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon.

Menurut MK, pemilihan dengan calon tunggal harus ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah diusahakan menemukan paling sedikit dua pasangan. Manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat menentukan pilihan setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal tersebut, bukan dengan pasangan calon kotak kosong.

Calon tunggal sah terpilih jika rakyat lebih memilih setuju. Apabila suara rakyat lebih banyak tidak setuju, maka ditunda sampai pemilihan serentak berikutnya. Penundaan tidak bertentangan dengan konstitusi, sebab rakyat telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara tidak setuju. Mekanisme demikian dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan menang secara aklamasi tanpa meminta pendapat rakyat.

Terhadap hasil pilihan setuju atau tidak setuju, apakah bersifat final, atau dapat "digugat" keabsahannya? Pada prinsipnya, dalam hal terdapat kesalahan hasil perhitungan atau terdapat pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan, dapat diajukan diajukan keberatan ke MK.

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan perselisihan hasil pemilihan calon tunggal pada prinsipnya sama dengan lebih dari satu pasangan calon. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan para pihak, khususnya pemohon, dan objek perselisihan. Tentang pihak, ada perluasan subjectum litis. Pemantau pemilihan diberikan kedudukan menjadi pemohon. Dengan syarat terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIPP yang menyelenggarakan pemilihan. Karenanya, selain pasangan calon, yang dapat menjadi pemohon adalah pemantau pemilihan, sedangkan KPU/KIPP penyelenggara pemilihan berkedudukan sebagai termohon.

Adapun pihak terkait sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan, dibatasi hanya pasangan calon tunggal yang memperoleh suara terbanyak setuju. Ketika permohonan diajukan oleh calon tunggal yang kalah, pemantau pemilihan tidak dapat menjadi pihak terkait, sekalipun terdaftar dan terakreditasi. Objek perselisihan dalam perkara ini adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pemohon pasangan calon dan terpenuhinya hak konstitusional pemohon pemantau pemilihan.

Batasan Waktu

Terdapat perbedaan batasan waktu pengajuan permohonan dalam sengketa hasil pemilihan serentak tahun 2015 dengan sesudahnya. Pada sengketa tahun 2015, tenggang waktu diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015. Permohonan diajukan "paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan" penetapan hasil pemilihan oleh penyelenggara. Norma Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 tersebut diubah dengan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, menjadi "paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan" penetapan hasil Pemilihan. Batasan tersebut diberlakukan sejak sengketa hasil pemilihan serentak 2017.

Misal, terhadap hasil pemilihan calon tunggal 2018 yang diumumkan KPU Kabupaten A pada hari Kamis, pukul 10.00 tanggal 5 Juli 2018, maka hitungan batas waktu untuk mengajukan permohonan adalah 1 hari kerja (Kamis, 5 Juli), 2 hari kerja (Jumat, 6 Juli), dan 3 hari kerja (Senin, 9 Juli) sebagai batas akhir pengajuan permohonan pada jam kerja MK di Jakarta.

Beda hanya jika penetapan jatuh pada hari Rabu, 4 Juli 2018. Maka, hari ke-3 jatuh pada Jumat (6 Juli), sekalipun pengumuman KPU baru disampaikan hari Rabu (4 Juli) pada pukul 23.00 waktu setempat. Dengan berkurangnya tenggang waktu pendaftaran dari semula 3 x 24 jam menjadi 3 hari kerja sejak pengumuman, MK membuat diskresi tentang batas akhir di hari ketiga pengajuan permohonan, yakni menetapkan hari kerja di Kepaniteraan MK sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Selisih Suara

Perselisihan hasil dengan calon tunggal juga berlaku ambang batas selisih perolehan suara. Hitungan syarat prosentase persilisihan antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak mendasarkan pada jumlah penduduk pada setiap daerah dengan uraian sebagai berikut: (1) Ambang batas 2% untuk pemilihan Bupati/Wali Kota dengan jumlah penduduk 250.000 dan 2 juta jumlah penduduk untuk pemilihan Gubernur. (2) Ambang batas 1,5% untuk pemilihan Bupati/Wali Kota dengan jumlah penduduk >250.000 – 500.000 > dan 2 juta – 6 juta jumlah penduduk untuk pemilihan Gubernur. (3) Ambang batas 1% >500.000 – 1 juta > untuk pemilihan Bupati/Wali Kota dengan jumlah penduduk dan 6 juta – 12 juta jumlah penduduk untuk pemilihan Gubernur. (4) Ambang batas 0,5% untuk pemilihan Bupati/Wali Kota dengan jumlah penduduk > 1 juta dan > 12 juta jumlah penduduk untuk pemilihan Gubernur

Hitungan selisih ambang batas digambarkan dengan contoh berikut. Misal, pemilihan serentak 2018 dengan satu pasangan calon di Provinsi A yang berpenduduk 1.895.627 jiwa, setuju 850.000 suara, tidak setuju 840.000 suara. Karena jumlah penduduk < 2 juta jiwa, maka ambang batasnya adalah 2% x total suara sah. Yakni 2% x (850.000 + 840.000 = 1.690.000) suara = 33.800 suara. Dengan selisih 850.000 suara - 840.000 suara = 10.000 suara, maka, perselisihan hasil memenuhi syarat ambang batas maksimal untuk diajukan ke MK.

Misal, di Kabupaten/Kota M yang berpenduduk 489.562 jiwa, setuju 199.500 suara, tidak setuju 204.500 suara. Karena jumlah penduduk < 500.000 jiwa, maka ambang batasnya adalah 1,5% x total suara sah, yakni 1,5% x 404.000 suara (199.500 suara + 204.500 suara) = 6.060 suara. Selisih perolehan suara adalah = 199.500 suara – 204.500 suara = 5.000 suara, sehingga memenuhi ambang batas maksimal 6.060 suara untuk mengajukan permohonan.

Dalam sengketa hasil pemilihan serentak 2015, MK sama sekali tidak memberi toleransi atas ambang batas selisih perolehan suara. Keseluruhan permohonan yang melebihi ambang batas selisih perolehan suara diputus tidak dapat diterima. Namun, atas hasil pemilihan serentak 2017, sedikitnya terdapat tiga kabupaten yang dengan selsih suara di atas 2%, namun syarat ambang batasnya belum dapat dinilai. Putusan sela MK atas sengketa di ketiga kabupaten tersebut ada yang diperintahkan ulang di beberapa tempat, bahkan ada yang diulang diseluruh TPS ke-kabupaten bersangkutan.

Posita yang dibangun pemohon, dalam praktiknya, selain menguraikan kesalahan hasil penghitungan, juga membeberkan pelanggaran penyebab terjadinya kesalahan hasil perhitungan yang signifikan mempengaruhi hasil akhir. Oleh karenanya, dalam petitum, selain meminta pembatalan hasil penghitungan suara dan menetapkan hasil yang benar, juga diikuti permintaan perhitungan ulang, pemungutan suara ulang, diskualifikasi pemenang, atau juga meminta mengikutsertakan pemohon sebagai peserta pemilihan.

Dari data kepaniteraan MK, sejak pemilihan serentak 2015, belum pernah ada sengketa calon tunggal yang memenuhi ambang batas dan dikabulkan permohonannya. Satu dan lain hal, bisa jadi karena memang calon tunggal selalu menang mutlak. Bagaimana halnya jika dalam pemilihan serentak 2018 ada kotak kosong yang memenangi dengan selisih suara setuju dengan tidak setuju sangat tipis? Tentu saja menarik untuk disimak dan diikuti perkembangannya, terutama dengan rekam jejak progresivitas MK, yang tak jarang membuat gebrakan dan kejutan unpredictable dalam mengedepankan substantive justice.

Heru Widodo praktisi konstitusi dan staf pengajar Pascasarjana FH UIA Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed