Di Makassar, Kotak Kosong Nyaring Bunyinya

Hasil ini mengejutkan banyak pihak. Mengapa? Pertama, pasangan Munafri Aripuddin-Andi Rahmatika Dewi alias Appi-Cicu bukanlah aktor sembarangan. Munafri Arifuddin tidak lain adalah menantu pengusaha besar Aksa Mahmud dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagai keluarga Kalla, Munafri menguasai jejaring bisnis di Kota Makassar.

Kedua, pasangan ini didukung oleh sepuluh partai politik (Gokar, Nasdem, PDIP, PPP, PBB Gerindra, PKS, Hanura, PAN, PKB). Itu artinya, pasangan ini memiliki kekuatan mayoritas di parlemen. Mengantongi jaringan mesin partai politik terbesar sekaligus menguasai kalangan elit politik.

Ketiga, pasangan Appi-Cicu tidak berhadapan dengan sesiapa selain Koko. Sebagai lawan dalam suatu kompetisi politik, Koko tentu tidak dikendalikan oleh aktor tunggal, cenderung bebas dan tanpa kontrol. Pendeknya, melawan Koko ibarat melawan musuh yang hanya menjelma seperti bayangan; pasif, dan tak memiliki organisasi pemenangan. Bahkan, sekalipun ada kampanye kotak kosong, kualitasnya tentu tidaklah menyamai keseriusan kampanye kandidat.

Wajar, bila melawan kotak kosong cenderung diasumsikan lebih mudah dikalahkan ketimbang melawan kandidat. Apalagi, sejak kemunculannya pada dua episode pilkada di Indonesia, yakni 2015 dan 2017 tak ada sejarahnya kotak kosong memenangkan pertarungan. Meski demikian, tren calon tunggal di pilkada terus mengalami peningkatan. Pada 2015 misalnya, hanya terdapat lima daerah yang pilkada melawan kotak kosong. Bertambah menjadi delapan pada Pilkada Serentak 2017. Kemudian bertambah signifikan di Pilkada Serentak 2018, yakni menjadi 16 daerah.

Calon tunggal di daerah semakin bertambah selain karena prasyarat kendaraan partai politik yang terlalu tinggi dan mahal, juga karena biaya pertarungan politik yang masih tinggi. Kecenderungan lainnya adalah terlampau kuatnya petahana (incumbent), atau aktor tertentu. Kekuatan itu bisa mewujud dalam dua hal; pertama, kemampuan superior dalam mengakumulasi sumber daya partai politik, sehingga tidak menyisakan koalisi partai bagi calon lainnya. Kedua, dominasi petahana atau kandidat tertentu yang tingkat elektabilitasnya terlampau tinggi, sehingga melemahkan upaya perlawanan dari calon lainnya.

Pertimbangan pertama seolah dijadikan senjata bagi banyak kandidat pada Pilkada Serentak 2018 untuk menang mudah. Memaksakan agar pertarungan dengan calon tunggal akhirnya menjadi satu opsi strategis memenangkan pertarungan tanpa harus bersusah payah berjibaku melawan kandidat. Barangkali, ini juga satu alasan mengapa jumlah daerah yang pilkada dengan calon tunggal semakin bertambah.

Alasan lainnya adalah semakin meningkatnya tren kekalahan incumbent di sejumlah daerah, terutama yang bertarung head to head dengan penantangnya. Secara politik, menaiknya tren kekalahan petahana juga bisa dibaca sebaga reaksi publik atas ketidakpuasan atas kinerja pemerintahan yang lalu. Atau, bisa jadi sebagai suatu sikap kritis pemilih yang sesungguhnya memiliki espektasi besar terhadap pemerintahan, dan senantiasa menghendaki sesuatu yang dinilai baru.

Terlepas dari semua itu, Pilwali Makassar memang punya cerita sendiri. Jauh sebelum penentuan bakal Calon Walikota, sejumlah tokoh politik pernah dikabarkan akan bertarung. Namun, dalam prosesnya satu per satu calon berguguran. Hingga menyisakan dua pasangan, yakni sang petahana Danny Pamanto berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramusti dan pasangan Appi-Cicu.

Petahana bergerak sebagai calon perseorangan, sementara Appi-Cicu mendapatkan dukungan hampir sepuluh partai politik. Ada dua hal menarik dan menjadi anomali politik. Pertama, petahana yang memiliki elektabilitas tinggi di atas 70% (sebagaimana rilis CRC 2017), serta tingkat kepuasan publik terhadap kinerja petahana di atas 80% (CRC, 2017) justru tidak mendapat dukungan partai politik.

Bila prasyarat utama partai politik adalah elektabilitas dan kapasitas politik kandidat, maka semestinya partai politik otomatis menjatuhkan pilihannya pada petahana. Aneh bin ajaib, semua partai politik lebih tertarik mengusung pasangan calon yang elektabilitasnya rendah dan minim pengalaman di pemerintahan. Di sini, partai politik seolah mempertaruhkan marwahnya sebagai institusi yang melahirkan pemimpin politik. Pada saat yang sama, publik menaruh curiga pada partai politik yang boleh jadi memilih kandidat dengan cara transaksional, atau karena pertimbangan lain yang irasional. Bahkan mencurigai bahwa akumulasi kekuatan partai ini karena konsolidasi elite politik terbatas yang berada di belakang calon.

Kedua, petahana tersandung masalah (tuduhan memanfaatkan jabatannya) sehingga harus didiskualifikasi jelang pemilihan. Absennya Danny di kanca pemilihan bukannya menyulutkan animo dukungan politik warga Makassar terhadapnya, justru mensolidkan dukungan. Selama jadi Walikota, Danny memang cukup berhasil mengubah wajah Makassar yang awalnya berkonsentrasi pada penataan estetika ruang kota. Perubahan besar itu terlihat pada penataan estetika kota yang berbasis pada lorong-lorong.

Tidak sampai lima tahun, lorong-lorong di Makassar menjelma menjadi ruang dengan nuansa baru selain bersih, indah, juga sangat ramah lingkungan. Danny juga mendorong perekonomian berbasis lorong melalui aktivitas cocok tanam sayuran, ekonomi kreatif, hingga komunitas bank sampah.

Kota Makassar dengan penduduk padat yang berpendar di lorong-lorong kecil kemudian menikmati hasilnya. Besar kecilnya, perubahan Makassar memang sangat nampak dan dirasakan masyarakat. Kreativitas bertumbuh melalui jaringan komunitas, sehingga warga kota dapat merayakan hidupnya justru di lorong tempat mereka bermukim yang dahulu hanya dikenal dengan tragedi perang antar gen, atau kekumuhan yang tidak elok dipandang mata.

Perubahan kota Makassar yang terutama dirasakan di lorong-lorong seolah mengukuhkan dukungan fanatik warga kota tentang kinerja Danny Pamanto. Pada Pemilihan Walikota 27 Juni lalu, basis dukungan kuat (strong supporter) yang tidak setuju dengan calon tunggal mayoritas dari lorong-lorong. Mereka adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang bersentuhan langsung dengan kebijakan Walikota. Mereka adalah massa yang mandiri. Pilihan politiknya terkonsolidasi secara alamiah.

Walau hampir semua lembaga survei mengunggulkan kotak kosong, polemik hebat pun akhirnya muncul. Bermula dari pernyataan pasangan Appi-Cicu yang mengklaim kemenangan. Mereka tidak mempercayai hasil quick count semua lembaga survei. Bahkan, menilai metodologi lembaga survei tersebut tidaklah benar.

Jadi, kesalahan atas hasil Pilwali ini justru dibebankan pada lembaga survei. Pada saat yang sama, beredar informasi-informasi tandingan yang justru mem-posting informasi lain yang menunjukkan bahwa pasangan Appi-Cicu menang. Bahkan ada informasi perubahan data hasil perhitungan suara di KPU Makassar.

Reaksi besar pun ditunjukkan sejumlah kelompok masyarakat Makassar yang dengan terbuka akan melakukan aksi massa akibat adanya indikasi perubahan data hasil Pilkada. Di warung-warung kopi, di lorong-lorong, di mana-mana warga Makassar dengan terang membicarakan tentang kotak kosong. Mereka dengan terang menyatakan diri sebagai pendukung kotak kosong. Bahkan, pada sore hari pasca pencoblosan, ratusan massa turun ke jalan-jalan merayakan kemenangan kotak kosong.

Tahapan Pilwali Makassar memang rumit dan kompleks. Semua masih was-was menunggu perhitungan manual KPU. Tapi, keyakinan warga Makassar bahwa kotak kosong menang rasanya akan sulit dibendung. Rakyat bersatu padu dan berteriak nyaring mempertahankan suaranya. Jangan lupa, walau tak bertuan, kotak kosong nyaring bunyinya!

Anis Kurniawan peneliti sosial politik di Perkumpulan KATALIS