PDIP dan Gerindra-PKS Pun Bisa Cair

Jakarta - Setiap hari di panggung politik nasional, masyarakat sering disuguhi perdebatan bahkan caci-maki antara (pendukung dan simpatisan) PDIP di satu sisi dengan Partai Gerindra serta PKS di sisi yang lain. Mereka berhadapan selain karena masalah ideologi yang dianut juga karena perbedaan dukungan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) sejak Pilpres 2009 hingga 2014. Bahkan saat ini, sejak Pilkada Jakarta 2017 dan menjelang Pilpres 2019 hubungan PDIP serta Gerindra-PKS semakin memanas. Apalagi sejak kader PKS memunculkan gerakan #2019GantiPresiden.

Apa yang tampak di permukaan tersebut seolah-olah menunjukkan hubungan PDIP dan Gerindra-PKS seperti minyak dan air. Meski dilarutkan dalam satu wadah namun mereka tetap tak melarut dalam satu zat. Namun, kalau kita telusuri dalam Pilkada Serentak 27 Juni lalu, ketiga partai itu di banyak daerah menyatu dan mengusung calon kepala daerah yang sama. Sebab dalam satu perahu maka pastinya PDIP, Gerindra, dan PKS berjuang bersama-sama, bahu-membahu agar calon yang mereka usung menang. Tak membedakan lagi agama dan suku. Mereka dihimpun dalam satu kepentingan.

Menurut situs KPU, koalisi antara PDIP dengan Gerindra terjadi di 48 daerah dengan rincian 5 koalisi di tingkat provinsi, 37 koalisi di tingkat kabupaten, dan 6 koalisi di pemerintahan kota. Sementara itu, antara PDIP dan PKS terjalin 33 koalisi --3 koalisi di tingkat provinsi, 24 koalisi di tingkat kabupaten, dan 6 koalisi di tingkat pemerintahan kota.

Meski Gerindra dan PKS tampak di permukaan kompak mengkritik pemerintah, namun koalisi yang dibangun kedua partai itu tak semuanya terjadi di 171 daerah yang melakukan pilkada. Koalisi Gerindra-PAN bahkan lebih banyak daripada koalisi Gerindra-PKS. Menurut catatan yang ada, koalisi Gerindra-PAN ada di 75 daerah, sedangkan koalisi Gerindra-PKS hanya di 70 wilayah.

Dari sini menjadi pertanyaan, mengapa antara PDIP dan Gerindra-PKS di politik nasional mereka berseberangan namun di daerah mereka bisa dalam satu perahu? Ada beberapa hal yang menyebabkan itu bisa terjadi. Pertama, kondisi politik lokal (daerah) dan nasional itu berbeda situasinya. Perbedaan kondisi inilah yang mengakibatkan gesekan yang terjadi di pusat dan lokal berbeda. Jumlah kursi partai politik yang ada di DPR maupun di DPRD menjadi faktor siapa yang berhak menjadi lokomotif dan siapa yang wajib menjadi gerbong.

Di politik tingkat nasional, PDIP dan Gerindra merupakan partai politik yang memiliki jumlah kursi yang mampu membuat mereka menjadi lokomotif. Namun, tak di semua daerah PDIP maupun Gerindra menjadi lokomotif. Ketika PDIP dan Gerindra bukan sebagai penentu, maka kedua partai itu pastinya memiliki kecenderungan untuk mengikuti partai yang menjadi penentu. Bisa jadi yang menjadi penentu di sebuah daerah adalah PKB, Golkar, PAN, PPP, atau partai lokal bila di Aceh.

Dari situlah yang membuat mereka kesulitan dalam menentukan pilihan koalisi. Kesulitan dalam menentukan pilihan koalisi inilah yang akhirnya membuat mereka --PDIP, Gerindra, dan PKS-- berada dalam satu pilihan.

Kedua, situasi demografi antardaerah yang berbeda-beda. Bila di tingkat nasional bisa jadi terjadi pertarungan antara kubu Islam dan Nasionalis namun di daerah hal demikian belum tentu terjadi, bahkan mustahil terjadi. Banyak daerah yang suku atau agama mayoritasnya satu agama tertentu, misalnya di Jawa mayoritas agamanya Islam, Nusa Tenggara Timur mayoritasnya Nasrani, di Bali mayoritas agamanya Hindhu. Dengan demikian di daerah-daerah tidak ada faktor agama yang dijadikan basis koalisi. Berbeda dengan saat Pilkada Jakarta.

Tak adanya perbedaan agama dan suku yang dijadikan basis koalisi itulah yang bisa mencairkan hubungan PDIP dengan PKS. Di Jawa Timur, misalnya, PDIP dan PKS bisa dalam satu perahu sebab yang didukung sebagai calon gubernur adalah beragama Islam. Lawan yang dihadapi pun juga beragama Islam sehingga hal demikian tak membuat PKS risih bila harus bersama PDIP.

Lain halnya bila partai yang diusung no-muslim, tentu PKS akan lebih memilih koalisi yang mengusung calon yang beragama muslim. Contohnya di Sumatera Utara, pastinya PKS tak akan mendukung pasangan Djarot-Sihar Sitorus yang diusung PDIP karena faktor Sihar yang non-muslim. PKS memprioritaskan calon beragama Islam selama masih ada ruang. Namun, ketika tidak ada ruang, PKS dengan "terpaksa" mengusung calon non-muslim. Contoh dalam Pilkada Papua, PKS mendukung pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal. Baik yang didukung maupun rivalnya sama-sama non-muslim.

Di Bali pun PKS juga mendukung calon non-muslim, yakni pasangan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta. Pun di daerah lain, misalnya Nusa Tenggara Timur, PKS juga melakukan hal yang sama.

Ketiga, partai politik memandang tak semua daerah strategis atau menjadi penentu untuk pilpres sehingga mereka "tak terlalu antusias" dalam pilkada. Akibat yang demikian mereka bersikap pragmatis. Untuk itu mereka mau mendukung siapa saja asal mau memberi mahar yang sesuai diinginkan. Dari sinilah maka partai politik mau diborong oleh salah satu calon, sampai-sampai ia harus melawan kotak.

Dengan paparan di atas sebenarnya tak ada harga mati dalam berpolitik. Dalam berpolitik banyak faktor yang mempengaruhinya. Tingkat pengaruh dan situasi di tingkat pusat dan daerah pun juga tak sama. Di satu tempat mereka berseteru, namun di tempat yang lain mereka bersatu.

Ardi Winangun associate researcher LP3ES

(mmu/mmu)