DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 02 Juli 2018, 11:32 WIB

Kolom

Babak Baru Pasca Pilkada

Arif Ramadhan - detikNews
Babak Baru Pasca Pilkada Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -
Pelaksanaan pilkada serentak yang dilakukan oleh 171 daerah --dengan rincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten pada 27 Juni 2018-- telah berlalu. Dengan demikian tugas kepala daerah terpilih akan membangun daerahnya sesuai janji politik yang ditawarkan melalui visi-misi pada saat kampanye. Selain visi-misi yang akan diterapkan oleh kepala daerah terpilih, yang terpenting adalah pengawalan penyelenggaraan pemerintah dari masyarakat.

Kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam menyukseskan pilkada rata-rata tipikalnya pelupa. Pasca-pilkada selesai, tidak ada lagi bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Padahal selama pilkada berlangsung masyarakat telah terpecah karena mendukung paslon yang diidam-idamkan. Bahkan mati-matian menyatakan bahwa kandidat yang mereka pilih adalah paslon yang akan menjawab kebutuhan hidup masyarakat.

Oleh sebab itu, pengawalan pilkada tidak berhenti pada masa kampanye hingga pencoblosan semata. Yang terpenting adalah mengetahui seberapa jauh implementasi dari visi-misi pemenang pilkada dalam produk kebijakan yang akan dilaksanakan pada penyelenggaraan pemerintahannya. Visi-misi kepala daerah terpilih akan disajikan dalam bentuk RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dengan jangka waktu lima tahun. Di mana pembuatan RPJMD bersumber dari RPJPD (rencana pembangunan jangka panjang daerah) yang ditentukan selama 25 tahun.

Kondisi inilah yang dikhawatirkan, bahwa pelaksanaan pilkada tidak mengubah apapun. Selama ini pelaksanaan pilkada terlihat sebagai bentuk rutinitas lima tahunan. Keadaan yang sama tetap saja terjadi, kesenjangan ekonomi dan sosial (baik kesehatan maupun pendidikan) tetap terjadi. Bahkan setiap pemenang pilkada akan melakukan eksploitasi besar-besaran dengan pandangan investasi sebagai kebutuhan pendapatan daerah yang diutamakan.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan hanya terjadi pada tataran musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) semata, baik dari kelurahan/desa hingga pada kabupaten/kota. Itu pun masih dikontrol oleh oknum-oknum pemerintah maupun partai politik pro pemerintah, setelah itu masyarakat lepas kontrol seperti pembahasan paripurna dengan anggota dewan baik dari kebijakan umum anggaran (KUA), prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), Rencana APBD, hingga penetapan APBD.

Usulan masyarakat yang disampaikan ketika musrenbang tidak semuanya tercantum pada penetapan APBD. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus menyesuaikan dengan agenda RPJPD. Selain itu terparah banyaknya titipan yang harus dijawab oleh pemerintah atau yang dikenal dengan anggaran siluman, tidak dibahas sejak musrenbang namun pertengahan hingga penetapan ABPD tercantum (contoh: pembangunan drainase Tidar di Jalan Bondowoso, Malang).

Karena kurangnya pengawasan dari masyarakat maka akan mengakibatkan produk kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semisal pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Anggaran pendidikan yang semestinya mencapai 20% dari total APBD maupun APBN, namun yang terjadi anggaran tersebut belum bisa menjawab kebutuhan pendidikan, dengan kondisi masih terdapat anak putus sekolah karena kekurangan biaya. Padahal pelayanan sektor pendidikan telah digratiskan.

Selain itu infrastruktur sekolah pun masih jauh dari kata kenyamanan untuk memperoleh ilmu di dunia pendidikan. Belum lagi dengan pihak penyelenggara pendidikan yang melakukan penarikan uang kepada peserta didik baru dengan dalih membayar bangku maupun pembangunan gedung sekolah. Ketika ingin lulus pun siswa dihadapkan dengan pembayaran legalisir ijazah. Padahal hal yang demikian tidak pernah dibenarkan dalam aturan kebijakan pendidikan.

Begitupun dengan persoalan kesehatan, dari tahun ke tahun masih terdapat laporan kematian angka harapan hidup pada bayi yang baru lahir maupun angka kematian ibu karena melahirkan. Dan, paling tragis adanya penelantaran pasien akibat tidak mampu membayar infrastruktur dan pelayanan kesehatan --meskipun penyelenggara kesehatan tersebut telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Padahal anggaran untuk pelayanan kesehatan mencapai 10% dari total APBD maupun APBN. Namun, yang terjadi pelayanan kesehatan belum menjawab kebutuhan masyarakat tidak mampu.

Tidak tertinggal juga dengan permasalahan infrastruktur seperti jalan raya dan trotoar untuk pejalan kaki. Masih kita temukan kondisi jalan yang berlubang, hal ini tentu sangat mengganggu pengguna jalan, selain mengakibatkan kemacetan juga dapat mengakibatkan kecelakaan. Begitupun dengan trotoar, jika tidak terfasilitasi oleh pemerintah maka akan mengganggu kenyamanan bagi pengguna trotoar, seperti terserempet oleh pengguna kendaraan.

Tentu hal semacam itu dapat ditambah lagi sesuai dengan pengamatan kita pada penyelenggaraan pemerintah di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu sangat miris jika janji politik yang disampaikan ketika masa kampanye tidak selaras dengan penerapan kebijakan yang sampaikan ketika menjadi kepala daerah, yang dikhawatirkan adalah masyarakat yang akan menjadi korban dari produk kebijakan tersebut. Alih-alih dengan slogan bersama rakyat, memprioritaskan kebutuhan rakyat dan sebagainya.

Jangan sampai pelaksanaan pilkada ini hanya akan melahirkan produk-produk politikus seperti pilkada-pilkada sebelumnya yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Masyarakat tetap teralienasi dari pembahasan politik untuk kebutuhan hidup bersama. Masyarakat tidak akan pernah menjadi demos yang kratos, karena masih banyak oligarki maupun peran elite yang saling berebut sumber daya pasca-pilkada. Masyarakat dianggap tidak perlu tahu terlalu jauh setiap keputusan politik yang diambil.

Oleh sebab itu perlunya kesadaran melihat realitas yang terjadi setelah pilkada serentak. Semoga setiap kepala daerah yang terpilih tidak mengingkari janji politiknya. Terpenting adalah masyarakat harus berperan aktif untuk terlibat dalam keputusan politik, karena itu untuk mengawal kebijakan yang akan diterapkan, dan juga menyangkut hak hidup semua orang.

Arif Ramadhan Badan Pekerja Malang Corruption Watch


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed