ADVERTISEMENT

Kolom

Petani Jangan Hanya Tanam "Pajale"

Moch. Kosim - detikNews
Kamis, 28 Jun 2018 15:29 WIB
Panen melon petani binaan (Foto: dok. Ewindo)
Jakarta -
Tanggal 21 Juni sampai dengan 21 Juli merupakan Hari Krida Pertanian. Berbeda dengan hari besar lainnya, biasanya disambut dengan antusias oleh komunitas terkait. Hari Buruh misalnya, kaum buruh akan melakukan aksi untuk memperingati hari istimewa tersebut. Buruh melalui organisasi serikat pekerja tumpah ruah di jalan memperjuangkan perubahan nasib mereka. Perjuangan melalui diplomasi hingga pengerahan massa dilakukan secara masif. Tujuannya menekan pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap perbaikan nasib mereka.

Bagaimana dengan petani dalam menyambut Hari Krida Pertanian? Sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk memperingati hari spesial tersebut. Organisasi profesi petani di bawah naungan HKTI dan KTNA pun tidak tampak gregetnya untuk memperingatinya. Bahkan, dalam momentum pilkada serentak kiprah petani tidak terdengar gaungnya. Inilah yang membedakan organisasi petani dengan organisasi profesi lainnya. Petani jarang sekali melakukan perjuangan secara ofensif untuk menuntut perbaikan nasib pada pemerintah.

Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan sementara, nasib petani belum berubah. Posisi tawar petani masih jauh panggang dari api. Mayoritas petani masih menjadi objek pembangunan. Petani masih terjebak dalam kubangan kesulitan ekonomi sehari-hari. Petani masih kikuk untuk menolong dirinya dan keluarganya, serta gagap mencari jalan keluar dari permasalahan teknologi produksi dan pemasaran yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Relasi dengan Pemerintah

Untuk melihat posisi tawar petani, kita perlu mencermati relasinya dengan pemerintah. Jika dilihat secara kasat mata, hubungan antara petani dengan pemerintah terlihat normal dan tidak ada masalah. Pemerintah hadir di tengah-tengah petani untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Pemerintah juga menjawab kebutuhan melalui regulasi yang berpihak pada petani, baik berupa skema subsidi, bantuan sosial, dan proteksi lainnya.

Namun, ketika kita cermati lebih jauh, hubungan petani dengan pemerintah masih belum egaliter. Kondisi ini menempatkan bangunan relasi sosial antara petani dengan pemerintah lebih bersifat patron-klien (patronase). Scott (1983) menjelaskan, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan. Sehingga, menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), sementara patron berada dalam posisi yang lebih tinggi (superior).

Relasi patronase antara pemerintah dengan petani terjadi secara alami, tanpa disadari oleh kedua pihak, terutama oleh petani. Boleh dibilang relasi patronase ini terjadi karena kecelakaan (by accident) bukan karena direncanakan (by design). Kenapa dikatakan sebagai kecelakaan, karena kondisi petani yang tidak memungkinkan. Proses regenerasi petani berjalan sangat lambat sehingga tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Sementara, pemerintah dengan segala sumberdaya yang dimiliki semakin full power.

Relasi patron-klien ini semakin jelas bagaimana pemerintah mendorong petani untuk menuruti kemauan pemerintah. Sudah menjadi rahasia umum, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terobsesi untuk mencapai swasembada pangan. Terutama untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. Pemerintah mencanangkan program upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Kegiatan ini lebih dikenal dengan istilah upsus pajale.

Ada yang menarik dari kegiatan upsus pajale ini. Pemerintah sebagai patron menggenjot luas tambah tanam untuk ketiga komoditas tersebut. Caranya dengan menggelontorkan bantuan sarana produksi kepada petani, baik itu berupa benih maupun alat mesin pertanian untuk mendukung kegiatan ini. Pemerintah menggunakan sumber daya yang dimiliki (instansi terkait) untuk memobilisasi kegiatan ini. Tidak terkecuali TNI yang sejatinya merupakan alat pertahanan negara.

Namun, pemerintah abai terhadap daya dukung alam dan kemaslahatan petani. Ketersediaan lahan pertanian kita semakin terbatas. Alih fungsi lahan pertanian terjadi sangat masif dalam beberapa tahun terakhir ini. Sementara, kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Di sisi lain pola tanam yang berulang justru akan memicu ledakan hama dan penyakit tanaman. Akibatnya, risiko gagal panen juga semakin tinggi.

Parahnya lagi komoditas padi, jagung, dan kedelai (pajale) termasuk dalam sembilan bahan pokok. Harga jualnya dikontrol dengan ketat oleh pemerintah. Harga gabah harus mengacu pada standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kedelai, misalnya, meskipun hampir 70% kebutuhan nasional diperoleh dari impor, harganya tidak pernah menggembirakan bagi petani. Dengan kata lain, upsus pajale ini sulit untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Melihat struktur sosialnya, petani Indonesia didominasi oleh petani gurem. Dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,3 Ha. Sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan petani jika bergantung pada komoditas pajale. Untuk luasan lahan yang sama, pendapatan dari komoditas pajale jauh di bawah komoditas hortikultura. Baik itu cabe, seledri, semangka, pepaya, ataupun tanaman hortikultura berkelas lainnya. Untuk itu, perlu bagi petani untuk terus berimprovisasi dengan tanaman lainnya di luar komoditas pajale.

Moch. Kosim penyuluh pertanian Kabupaten Jember

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT