.webp)
Pilkada merupakan proses pencarian pemimpin di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat. Kemampuan kepala daerah memimpin saat ini akan berimplikasi setidaknya dalam lima tahun ke depan. Keberhasilan memimpin saat ini akan menjadi dasar pembangunan daerah di masa depan.
Guna mencapai proses yang baik tersebut, perlu adanya komitmen calon. Calon harus bekerja keras sepenuh hati untuk rakyat. Artinya, mau menerima kekalahan dan mengakui kemenangan calon lain, serta bersedia dan mampu mendidik pendukung agar tidak berperilaku yang mengarah pada tindakan kekerasan.
Banyak calon mengklaim diri siap menang dan kalah. Namun, ia lupa bahwa ada sekian banyak kepentingan di belakang mereka. Mendamaikan kepentingan guna kebaikan bersama lebih utama daripada hanya sekadar pernyataan sikap tanpa realisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keterkaitan calon pemimpin daerah dan pemilik modal tidak selamanya keliru. Namun, jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah. Salah satunya potensi korupsi. Maka dari itu diperlukan usaha bersama dalam membangun keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dengan mengelola potensi uang. Sudah menjadi hal yang "wajar" jika pilkada adalah ajang bagi-bagi uang.
Masyarakat yang setiap hari bekerja, saat pilkada dilangsungkan mereka libur dan berbondong menuju tempat-tempat pemilihan. Guna mengganti waktu dan biaya tersebut, maka calon biasanya memberikan uang berkisar Rp 20.000 hingga Rp 50.000. Praktik money politics ini sudah "membudaya". Penyerahan uangnya pun tidak perlu sembunyi-sembunyi karena ini adalah pilihan bebas warga. Transparansi ini merupakan modal sosial warga guna membangun kedamaian. Yaitu, tidak saling mengejek atau bersitegang dengan sesama "kader", namun menjadikan ini sebagai kegembiraan bersama.
Kegembiraan dalam pesta demokrasi memang tidak selamanya dihitung dengan uang. Politik uang memang tidak bisa dibenarkan, walaupun praktiknya sulit dihindari. Mewujudkan kegembiraan pesta demokrasi sebenarnya mudah. Yaitu, dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), memilih calon yang disukai karena visi dan misinya, dan pulang dengan harapan calon yang dipilih menang dan dapat mewujudkan janji-janji pilkada. Apalagi di era "selfisme" yang begitu hebat saat ini. Memilih, foto, unggah ke media sosial, menjadi keriangan.
Pos Kebersamaan
Kegembiraan lain adalah dengan membangun pos-pos kebersamaan. Artinya, setiap calon dapat membangun dan memfasilitasi pertemuan warga jelang pemilihan hingga saat pelantikan. Jadi, setiap pos dapat dibangun oleh dua atau tiga pasang calon secara bersamaan. Pos ini selain untuk menghilangkan perbedaan pilihan, dapat menjadi tempat merekatkan persaudaraan di antara warga. Semboyan "beda pilihan adalah hal yang wajar, persatuan keharusan" sudah selayaknya menjadi mantra utama.
Pos kebersamaan merupakan potret kematangan masyarakat dalam berpolitik. Masyarakat Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai pemilih kritis yang tidak mudah disulut oleh emosi dan konflik. Pada akhirnya, pilkada adalah potret demokrasi Indonesia. Baik buruknya pilkada menjadi penanda kebangsaan Indonesia.
Pilkada pun menjadi medium memilih pemimpin daerah yang berkualitas. Mereka adalah pemimpin hebat yang menjadi idaman rakyat. Sudah selayaknya, calon pemimpin daerah mampu memberi teladan. Keteladanan inilah yang akan menguatkan keindonesiaan.
Pilkada serentak tahun ini merupakan pertaruhan masa depan bangsa. Kedamaian dan keberhasilan pilkada akan mendorong Indonesia berkemajuan. Indonesia yang penuh kedamaian dan keadaban. Selamat memilih, mari kita ciptakan suasana tertib dan damai.
Benni Setiawan dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta
