DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 20 Juni 2018, 11:36 WIB

Kolom

Tenaga Kerja Asing dan Politik Bahasa Nasional

Liliana Muliastuti - detikNews
Tenaga Kerja Asing dan Politik Bahasa Nasional Ilustrasi: Fuas Hasim/Tim Infografis
Jakarta - Selama ini, isu kebahasaan seperti terpinggirkan di antara isu-isu pembangunan lainnya. Mungkin hanya pada momen tertentu saja, seperti saat memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober, isu kebahasaan kembali mengemuka. Padahal, kekayaan bahasa di Indonesia terbesar kedua di dunia setelah Papua Nugini. Dengan 742 bahasa tersebar di berbagai daerah, Indonesia hanya kalah dari Papua Nugini yang memiliki 867 bahasa. Dengan fakta seperti itu, wajar jika isu pembangunan sesungguhnya juga bisa terkait dengan isu kebahasaan.

Masalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mengemuka akhir-akhir ini juga dapat ditelisik lewat sudut pandang politik bahasa nasional. Politik bahasa nasional secara sederhana dipahami sebagai kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah bahasa. Seandainya pemerintah konsisten memberlakukan syarat bisa berbahasa Indonesia bagi TKA, boleh jadi isu "banjir TKA" di Indonesia dapat diredam begitu rupa.

Sekarang kita lihat bagaimana regulasi tentang bahasa Indonesia bagi TKA ini. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA akan efektif pada 26 Juni 2018. Sisa waktu yang ada bisa dimanfaatkan utuk memberikan masukan ke kementerian terkait—dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Perpres No. 20/2018 akan menjadi landasan kementerian merumuskan peraturan turunannya.

Dari perpres tersebut, hal yang ingin saya soroti secara khusus adalah pasal 26 ayat (1) huruf c yang mewajibkan setiap pemberi kerja TKA memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA. Kemnaker, sebagaimana diungkapkan Kepala Biro Hukum Kemnaker Budiman dalam salah satu media daring, akan kembali memberlakukan peraturan wajib berbahasa Indonesia. Khususnya, TKA yang akan tinggal cukup lama dalam jangka waktu enam bulan ke atas. Artinya, Permenaker yang tengah disiapkan akan berisi revisi terhadap Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yang menghapus kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA.

Sebagai pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), saya senang jika aturan yang mewajibkan Bahasa Indonesia bagi TKA kembali diberlakukan. Apalagi jika aturan tersebut tidak sekadar di atas kertas, dan benar-benar dilaksanakan di lapangan dengan dukungan berbagai instansi terkait.

Peran pemerintah daerah akan sangat penting dalam menegakkan aturan tersebut. Kiprah positif diperlihatkan Pemda Provinsi Jawa Tengah yang sejak 2015 telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan TKA di wilayah Jateng bisa bahasa Indonesia dan harus dibuktikan dengan sertifikat. Pemda Jateng bahkan menggandeng Universitas Negeri Semarang dalam menyiapkan pelatihan BIPA bagi TKA.

Setelah sosialisasi selama setahun, aturan itu mulai diberlakukan. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Wika Bintang, sejak 2016 Pemprov mewajibkan TKA memiliki bukti sertifikat bahasa Indonesia. Menurut Wika, baru Pemprov Jawa Tengah yang mewajibkan aturan tersebut. Baru pada 2017, Pemprov Jawa Timur mengadopsi aturan tersebut dalam bentuk perda. Sertifikat diserahkan saat perusahaan mengurus izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) baru atau perpanjangan. Bila gagal, IMTA tak akan disetujui.

Pentingnya Bahasa Setempat

Bagi pekerja migran, sebutan lain TKA, ternyata penting bisa menguasai bahasa setempat atau bahasa nasional negara asing tempat dia bekerja. Kemampuan berbahasa setempat itu memberikan dampak signifikan dan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pekerjaannya. ILO, Organisasi Buruh Internasional di bawah PBB, pernah membahasnya, sebagaimana dilansir dalam laman resmi organisasi tersebut.

Pada Maret 2014, ILO mensponsori sebuah pertemuan di Dhaka, Bangladesh. Agenda pertemuan itu untuk membahas pengaruh kemampuan berbahasa setempat bagi pekerja migran Bangladesh. Para pekerja migran Bangladesh yang kembali dari negara-negara Timur Tengah mengidentifikasi kemampuan bahasa sebagai faktor kunci pemberdayaan pekerja. Kemampuan itu juga untuk memastikan hubungan kerja yang lebih baik dengan pihak yang mempekerjakannya.

Konsultasi dengan pekerja migran Bangladesh yang kembali dari Lebanon, Kuwait, Bahrain, dan Dubai mengidentifikasi bahwa kurangnya keterampilan bahasa setempat mempengaruhi hubungan mereka dengan pengusaha dan menyebabkan frustrasi pada kedua belah pihak. Semua pekerja merasa bahwa kemampuan bahasa akan memberdayakan mereka.

Lalu, bagaimana dengan TKA di Indonesia? Sorotan terhadap TKA di sini belum banyak membicarakan manfaat kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA. Fokus sorotan terhadap TKA lebih banyak dari segi kepentingan strategis Indonesia di bidang ekonomi. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, saat ini jumlah TKA mencapai 126.000 orang. TKA terbanyak berasal dari China, Jepang, Singapura, dan sejumlah negara Eropa.

Karena itu, menurut saya sudah tepat jika pemerintah kembali memberlakukan regulasi kemampuan berbahasa Indonesia sebagai salah satu syarat bagi TKA. Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. UU ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan eksistensi dan pemartabatan Bahasa Indonesia.

Hal yang diatur antara lain kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta (pasal 33 ayat 1). Ikhtiar pemerintah membangun situasi kondusif bagi TKA dan kelangsungan investasi asing tentu baik-baik saja, bahkan harus didukung. Namun, komitmen untuk menjaga muruah dan jati diri bangsa tetap harus dipegang teguh. Tak boleh juga ada peraturan yang melanggar peraturan di atasnya.

Sesuai amanah UU, pemerintah memang harus kembali memberlakukan regulasi bahasa Indonesia bagi TKA. Pemberlakuan regulasi tersebut diyakini tidak akan menghambat atau menyulitkan TKA. Banyak cara untuk menarik investasi asing. Pemberlakuan regulasi itu juga membuktikan bahwa Indonesia cukup percaya diri dalam mengundang investasi asing.

Lagi pula, perkembangan pengajaran BIPA di luar negeri sedang tumbuh menggembirakan. Di Jepang bahkan ada Himpunan Penguji Bahasa Indonesia (HIPUBI) yang sudah bertahun-tahun menyiapkan TKA dari Jepang yang akan bekerja di Indonesia. Menurut catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Bahasa Indonesia sudah diajarkan di 45 negara dan 250 lembaga di luar negeri yang terafiliasi dengan pemerintah dan swasta.

UU Nomor 24 Tahun 2009 juga mengamanahkan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap dan sistematis. Tahapan menjadi bahasa internasional itu bisa lewat pengembangan pengajaran BIPA di luar negeri, dan penegakan peraturan di dalam negeri yang dapat meningkatkan martabat bahasa Indonesia.

Pentingnya bisa berbahasa Indonesia bagi TKA sebetulnya hal yang sangat wajar dan dapat dilakukan demi kebaikan TKA sendiri. Setidaknya kita mau belajar dari kajian yang pernah dibuat ILO tentang dampak positif penguasaan bahasa setempat bagi TKA, sebagaimana saya singgung di atas.

Pemerintah juga akan memetik manfaat dari peraturan wajib berbahasa Indonesia bagi TKA ini. Selama ini saya lihat pemerintah cukup direpotkan oleh "kabar burung" banjir TKA. Setidaknya, jika aturan itu benar-benar dilaksanakan, pemerintah bisa membuktikan bahwa syarat masuk TKA ke Indonesia cukup ketat dan tidak bisa sembarangan. Yang penting, ada kemauan dalam menegakkan kehormatan dan jati diri bangsa melalui bahasa nasional.

Liliana Muliastuti Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta; Ketua Umum Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA (APPBIPA) 2015-2019


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed