DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 19 Juni 2018, 17:20 WIB

Sentilan Iqbal Aji Daryono

Poros-porosan yang Menyesatkan

Iqbal Aji Daryono - detikNews
Poros-porosan yang Menyesatkan Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Ivon/detikcom)
Jakarta - Apa yang sesungguhnya dipikirkan oleh orang-orang yang sengaja memperuncing perseteruan politik dengan jargon-jargon yang bertendensi moral keagamaan? Apakah sedikit pun mereka tidak khawatir dengan remuknya cara berpikir publik di lapis paling awam? Atau, justru memang itulah yang diam-diam mereka tetapkan sebagai tujuan?

Belum lama berselang, seorang tokoh hebat melontarkan dikotomi antara Partai Allah dan Partai Setan. Konsep tersebut memang ada di kitab suci. Namun, wajib dicatat istilah Partai Allah dan Partai Setan dalam Alquran dimunculkan dalam konteks kategori moral: antara orang-orang yang membela kebaikan dan orang-orang yang mendukung keburukan.

Sialnya, Sang Tokoh Senior Panutan Umat melemparkan isu tentang kedua kelompok itu satu paket dengan penyebutan parpol-parpol tertentu. Walhasil, apa yang semestinya cukup diposisikan sebagai kategori moral pada akhirnya ditangkap publik sebagai kategori yang melekat pada institusi profan bernama partai politik.

Otomatis, yang berjalan kemudian bukan penilaian kualitas moral, melainkan identifikasi atas siapa berada di parpol mana. Kalau si Anu ada di Parpol A, maka dia anggota Partai Allah. Jika si Itu menumpang hidup di Parpol B, maka dia elemen Partai Setan.

Lalu, bagaimana kalau seseorang yang berkualitas moral baik berdiam di Parpol B, padahal Parpol B sudah diidentikkan dengan Partai Setan? Bagaimana pula kalau figur yang bermasalah secara moralitas tinggal di Parpol A, sementara Partai A sudah diklaim sebagai bagian dari Partai Allah?

Apa pula yang terjadi jika di sebuah ajang pilkada di luar DKI Jakarta, Parpol A dan Parpol B bergabung untuk mengusung satu pasangan calon yang sama? Lalu, pada saat itu hilang ke mana Partai Allah-nya, dan lenyap ke mana Partai Setan-nya?

Lontaran isu Partai Allah vs Partai Setan oleh Sang Tokoh Senior itu pada akhirnya jadi rumusan yang simpel, tapi menyesatkan dan melecehkan kecerdasan. Ya kalau kelas menengah terpelajar yang mendengarnya, ada potensi daya kritis yang akan melawannya. Namun, bagaimana dengan kelas duafa-pengetahuan?

***

Belum cukup lama pernyataan itu berlalu, sekarang muncul lagi celetukan yang bersifat klaim sepihak: Pilpres 2019 akan diikuti oleh Poros Mekah vs Poros Beijing!

Istilah 'poros' memang bukan barang baru dalam percakapan kita. Kita kenal Poros Jakarta-Peking pada masa Demokrasi Terpimpin, ketika Sukarno berdekatan dengan kekuatan-kekuatan Komunis dalam menghadapi kubu Inggris-Amerika. Kita juga kenal Poros Tengah yang mencuat selepas Reformasi, yakni kelompok politik yang menolak Megawati dan mendukung Gus Dur sebagai Presiden RI.

Meski demikian, apakah lantas lontaran 'Poros Mekah vs Poros Beijing' itu dapat dibicarakan pada frekuensi yang sama dengan poros-poros lain dalam sejarah Indonesia, baik Poros Jakarta-Peking maupun Poros Tengah? Aduh, tunggu dulu!

Begini. Dalam Poros Jakarta-Peking, sentra-sentra kekuatan yang disebutkan sudah jelas merupakan entitas-entitas politik. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, ungkapan demikian termasuk majas pars pro toto, yaitu menyebut sebagian untuk menunjukkan keseluruhan. Jadi, Jakarta dalam hal ini mewakili Indonesia, dan Peking merepresentasikan Republik Rakyat Cina. Keduanya merupakan nama-nama ibukota, sedangkan ibukota negara adalah pusat kekuatan ekonomi-politik. Artinya, Poros Jakarta-Peking memang merupakan sebutan apa adanya atas suatu konfigurasi politik riil pada masanya.

Poros Tengah pun demikian, sama-sama penyebutan yang relevan. Ia digalang untuk memunculkan kekuatan alternatif di antara PDIP yang mengusung Megawati di satu sisi, dan Golkar yang waktu itu masih kental dianggap sebagai representasi Orde Baru di sisi yang lain. Terlepas dari kontroversinya ketika di belakang hari Gus Dur diturunkan, toh pada awal gebrakannya Poros Tengah memang berada pada posisi di tengah. Sesimpel itu.

Lalu, bagaimana dengan Poros Mekah vs Poros Beijing? Nah, ini yang bermasalah.

Tak perlu berbelit, orang sudah mafhum bahwa istilah Poros Beijing disematkan pada pemerintahan Jokowi. Jokowi dipandang terlalu condong kepada Tiongkok. Jokowi dianggap terlalu dekat dengan langkah-langkah Xi Jinping, dan mengekor proyek One Belt One Road-nya Presiden Tiongkok itu. Belum lagi kebijakan yang kurang tegas tentang serbuan tenaga kerja asing dari Tiongkok, utang luar negeri yang sebagian besar dari Tiongkok, dan sebagainya.

Poin-poin kritik tersebut saya rasa sah-sah saja dilemparkan kepada kekuasaan Jokowi. Ada problem-problem rasional yang selalu bisa digugat dari kebijakan perekonomian yang terlalu lekat dengan Xi Jinping, dan membangun kritik-kritik atas segala hal tersebut pun merupakan keniscayaan dalam iklim demokrasi. Artinya, penyebutan rezim Jokowi sebagai Poros Beijing di sini masih memiliki landasan logis.

Persoalannya, ketika Poros Beijing-nya Jokowi diposisikan secara diametral dengan Poros Mekah, lantas siapa saja yang sesungguhnya sedang dihadap-hadapkan?

Andai memang Beijing diposisikan sebagai kekuatan ekonomi-politik Tiongkok, apakah kelompok oposisi alias Poros Mekah sedang membangun kekuatan sejenis dengan Arab Saudi? Jika memang benar demikian, kenapa bukan Poros Riyadh vs Poros Beijing yang disebut-sebut, sehingga kedua kekuatan bisa berhadapan secara sebanding sebagai sesama kekuatan ekonomi-politik? Riyadh sebagai ibukota Saudi, dan Beijing sebagai ibukota Tiongkok. Begitu, bukan?

Tetapi, ini tidak. Tidak ada Poros Riyadh, yang ada Poros Mekah. Kebetulan, sementara ini di kota Mekah tinggal seorang ulama besar Indonesia yang menjadi salah satu sosok representasi kaum oposan. Kepada Sang Ulama, tokoh-tokoh oposisi sowan berkali-kali. Namun, tetap saja semua itu tidak membuat Mekah jadi setara untuk diperhadapkan dengan Beijing. Sebab Mekah bukan merupakan pusat kekuatan ekonomi-politik Saudi, melainkan kota suci umat Islam sedunia.

Lantas sebenarnya retorika apa yang sebenarnya sedang dibangun?

Di kalangan kelas menengah, kritik atas dikotomi kedua poros tersebut sangat gampang muncul dan gampang juga diterima. Misalnya dengan penyajian data bahwa Saudi (pemilik-administratif kota Mekah) justru menanamkan investasi sebesar Rp 870 Triliun ke Tiongkok. Angka itu 10 kali lipat lebih besar dibanding investasi Saudi ke Indonesia. Dengan pemahaman demikian, skema Saudi vs Tiongkok seketika kehilangan relevansinya. Bagaimana tidak? Kalau memang mau main poros-porosan, ya terang saja dalam hal ini justru Saudi berada di dalam Poros Beijing! Raja Salman berdiri bersama Xi Jinping!

Maka, kentara sekali bahwa narasi Poros Mekah vs Poros Beijing sama sekali bukan mengacu kepada kritik-kritik atas kebijakan ekonomi-politik. Yang muncul dari lontaran tersebut adalah klaim-klaim ideologis. Mekah bagaimanapun merupakan pusat religiositas umat Islam. Kekuatan oposan menyebut diri sebagai Poros Mekah dalam tendensi sebagai representasi umat Islam sekaligus representasi ideologi Islam. Sementara, Beijing dalam konteks berhadapan dengan Mekah sudah tidak cocok lagi jika diposisikan sebagai kekuatan ekonomi-politik. Beijing adalah kekuatan ideologi! Lalu, ideologi apa?

Ini yang mengerikan, saya kira. Karena klaim Poros Mekah merupakan klaim ideologis, maka Beijing pun akan dilihat dalam konteks ideologinya: Ko-mu-nis. Jadi, narasi Poros Mekah vs Poros Beijing merupakan retorika untuk seolah-olah memperhadapkan kekuatan Islam melawan kekuatan Komunis! Yuhuuu, manis sekali.

Sekali lagi, saya tidak terlalu pusing dengan kalangan terdidik. Mereka bisa diberi penjelasan bahwa secara de facto ideologi ekonomi-politik Tiongkok bukan lagi Komunis. Namun, bagaimana nasib lapis paling awam dari masyarakat kita yang tidak punya sistem saringan yang cukup dalam menelan retorika demi retorika para elite, sehingga akan menerima begitu saja segala bentuk imajinasi tersebut?

Saya pun tidak sedang bicara tentang efek dan hasil elektoral, alias capres-cawapres dari kelompok mana yang akan menang pada pilpres tahun depan. Silakan itu Anda-Anda saja yang memusingkan. Saya cuma cemas dengan cara masyarakat awam berpikir, dengan cara mereka mencerna masalah, dan dengan cara mereka menjalankan sikap-sikap dalam kehidupan sosial.

Jika setiap realitas sosial selalu diseret menjadi realitas politik, kemudian setiap realitas politik dipoles agar tampil sebagai realitas kehidupan beragama (baca: konflik kekuatan agama vs kekuatan anti-agama), mau jadi apa bangunan paguyuban dalam masyarakat kita?

Ini bukan keresahan yang berlebihan. Percayalah. Bukan cuma satu-dua kasus kohesi sosial retak tiba-tiba cuma karena perkara pilihan politik pasca-2014, sebab pilihan politik yang sejatinya profan mendadak disetarakan dengan pilihan kebenaran transendental. Saya sepakat juga, bukan cuma kalangan oposan saja yang meretakkan kohesi tersebut. Namun, tetap sulit disangkal bahwa sentimen agama membawa potensi ledakan emosional yang jauh lebih efektif daripada sentimen nasionalisme, misalnya.

Dengan kondisi alam pikir demikian di lapis terbawah masyarakat kita, kita masih berleha-leha membayangkan bahwa nalar komunal masih sehat-sehat saja, dan perpecahan yang sungguh-sungguh fatal masih jauh dari pandangan mata.

Iqbal Aji Daryono esais, tinggal di Bantul


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed