Kepentingan Politik Kita

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta mendapat sorakan "huuu" dari sekelompok orang saat dia datang ke acara open house Lebaran yang diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo. Dulu waktu pesta pernikahan anak Jokowi, ia juga mendapat perlakuan serupa. Oleh sebagian, mungkin sebagian besar pendukung Jokowi, Anies adalah "musuh politik".

Bukan hanya pendukung Jokowi yang begitu. Yang anti pada Jokowi juga menempatkan Anies sebagai musuh Jokowi. Tindakan-tindakan Anies yang sebenarnya tidak terkait apapun dengan Jokowi, diberi label dan bingkai, seolah itu adalah tindakan kontra terhadap Jokowi. Misalnya, tindakan Anies menyegel bangunan di pulau reklamasi tempo hari. Dalam gegap gempita suara pendukung Anies maupun anti Jokowi, tindakan itu dianggap sebagai negasi terhadap kebijakan Jokowi yang dulu pernah menduduki jabatan yang kini diduduki Anies. Padahal tindakan yang sama juga pernah dilakukan Jokowi.

Bagaimana posisi politik Anies sebenarnya? Sulit bagi orang umum untuk menebaknya. Hanya Anies dan orang-orang dekatnya yang tahu. Yang jelas, ia tidak membangun retorika politik yang berseberangan dengan Jokowi. Yang membangun retorika itu adalah orang-orang yang sangat fanatik pada Jokowi, dan orang-orang yang sedang mencari lawan yang sepadan dengan Jokowi.

Mungkinkah Anies akan benar-benar maju menantang Jokowi pada Pilpres 2019? Semua serba mungkin. Pilkada DKI tahun lalu menunjukkan bahwa Anies adalah seorang politikus. Ia bisa pindah ke mana saja, selama pihak yang dituju memberikan prospek bagus bagi karir politiknya. Ia tidak hanya menyeberang ke kubu Prabowo, tapi juga merangkul FPI yang dulu pernah ia cela. Itu tabiat asli seorang politikus.

Jadi kalau nanti Anies meninggalkan jabatan Gubernur DKI yang belum genap 2 tahun ia duduki untuk bertarung dalam Pilpres, itu sangat mungkin. Jangan salahkan dia, karena dulu Jokowi juga begitu.

Tapi, sejauh ini Anies tidak memberi isyarat apapun. Bagi saya, itu bukan karena Anies tidak ingin bertarung. Ia hanya sedang berhitung. Bertarung di Pilpres adalah mimpi lama Anies. Itu yang membuatnya "berdamai" dengan Partai Demokrat. Meski tidak pernah sangat dekat dengan partai itu, Anies dulu akhirnya ikut konvensi, dengan harapan bisa ditampilkan sebagai calon presiden dari partai itu. Jadi, kalau sekarang ada kesempatan, ia tidak akan melewatkan kesempatan itu.

Posisi Jokowi saat ini cukup kuat, meski tidak sangat kuat. Elektabilitasnya dari berbagai survei di atas 50%. Artinya, peluang dia untuk menang sangat besar. Tapi, politik selalu dinamis. Elektabilitas 50% itu bisa saja meluncur ke 30% dalam waktu sebulan, bila ada keadaan tertentu. Dinamika itulah yang sepertinya sedang ditunggu Anies.

Kalau tren kekuatan Jokowi tidak berubah, maka memilih untuk tampil bertarung melawan Jokowi adalah tindakan konyol. Lebih tepat kalau Anies konsentrasi membangun dukungan melalui posisinya sebagai Gubernur DKI, mempersiapkan diri untuk pertarungan pada 2024. Tapi kalau ada tren bahwa popularitas Jokowi merosot, maka Anies akan maju. Persis seperti saat ia maju dalam Pilkada DKI tahun lalu.

Kemungkinan lain adalah, Anies "kembali" ke kubu Jokowi, dengan mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Ini pun bukan mustahil. Bagi Anies itu seperti menempatkan dirinya sebagai putra mahkota penerus kekuasaan Jokowi pada 2024. Dengan posisi sebagai Wakil Presiden, posisinya akan jauh lebih menguntungkan ketimbang Gubernur DKI. Bagi Jokowi, itu pun sangat menguntungkan. Pertarungan di Pilpres akan jadi jauh lebih ringan.

Tapi, mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Begitulah politik. Tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Yang abadi adalah ambisi dan kepentingan saja.

Yang akan tercengang adalah pendukung fanatik kedua pihak. Orang-orang yang terbiasa memandang politik sebagai sesuatu yang hitam-putih akan kaget dengan situasi ini. Dulu banyak orang yang kagum pada sosok Anies, jadi pendukungnya. Banyak yang kecewa ketika ia diberhentikan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi pada pendukung ini tidak sedikit yang berbalik arah menjadi pembenci Anies ketika ia menjadi calon, lalu jadi Gubernur DKI.

Nah, situasi ini yang seharusnya disadari oleh para pemilih. Ya, kita semua tak lebih dari seorang pemilih. Kita memilih politikus yang tersedia di hadapan kita saat kita berdiri dalam bilik suara. Kalau Anda pendukung Jokowi, Anda tidak bisa menolak saat pada surat suara ada foto Anies di sebelah foto Jokowi. Pilihan lain yang Anda punya mungkin lebih tidak menarik lagi. Apa boleh buat, Anda akan coblos foto Jokowi, suatu langkah yang membuat orang di foto samping akan menjadi Wakil Presiden.

Tegasnya, pemilih tidak bisa ikut menentukan ramuan politik. Mereka hanya punya pilihan, menerima atau menolak ramuan itu. Peliknya, politik kita tidak punya standar apapun dalam membuat ramuan. Semua bisa terjadi. PKS yang biasanya sangat anti pada PDIP, toh bisa sekubu dalam Pilgub Jawa Timur.

Dalam suasana seperti itu sangatlah bijak untuk tidak terlalu getol soal pilihan politik. Yang Anda cintai hari ini bisa berubah jadi yang Anda benci besok. Yang Anda benci hari ini, bisa berubah jadi yang Anda dukung besok. Apa yang tidak berubah? Kepentingan politik Anda. Kepentingan politik kita.

Apa kepentingan politik kita? Pemerintah yang bersih, tidak korupsi. Pemerintah yang membangun, menempatkan kepentingan rakyat di tempat paling tinggi. Atau, setidaknya pemerintah yang bekerja, meninggalkan sesuatu yang jelas wujudnya, bisa kita rasakan manfaatnya. Dukunglah politikus yang seperti itu. Sebaliknya, cabutlah dukungan kepada politikus yang tidak seperti itu.

Hak pilih kita terlalu berharga untuk kita serahkan kepada seorang politikus, bila kepentingan kita justru tidak terwakili.

Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia

(mmu/mmu)