DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 12 Juni 2018, 14:03 WIB

Kolom

Makna Kemenangan Indonesia di DK PBB

M. Sya'roni Rofii - detikNews
Makna Kemenangan Indonesia di DK PBB Foto: Dok. UN Photo/Manuel Elias
Jakarta -

Indonesia akhirnya terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB setelah melewati voting tertutup yang melibatkan 193 anggota. Indonesia meraih 144 suara dari minimal 127 suara, dan menyisihkan Maladewa yang juga maju untuk mengisi wakil kawasan Asia Pasifik. Pencapaian ini tentu saja patut disyukuri karena akan memiliki dampak signifikan bagi langkah diplomasi Indonesia ke depan.

Keberhasilan Indonesia menduduki kursi anggota DK PBB bersama antara lain Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika tidak lepas dari lobi Menteri Luar Negeri dan para diplomat yang mampu meyakinkan pemimpin negara tempat mereka bertugas untuk memberikan dukungan bagi pencalonan Indonesia.

DK PBB sendiri merupakan satu-satunya lembaga paling kuat di tubuh PBB, karena lembaga ini memiliki keputusan mengikat dan setiap keputusan yang mereka keluarkan sangat efektif dalam upaya mengawal sebuah isu internasional. DK PBB memiliki wewenang untuk memberikan sanksi hingga pengerahan pasukan perdamaian jika sebuah kondisi mendesak untuk operasi militer.

Oleh karena itu ketika sebuah negara berhasil menduduki kursi DK PBB akan dianggap telah mampu mencapai puncak prestasi bidang diplomasi. Suara mereka bisa lebih terdengar jika dibandingkan dengan ketika menjadi anggota biasa. DK PBB terdiri dari 5 anggota tetap meliputi Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Adapun anggota tidak tetap berjumlah 10 anggota yang dipilih secara bergiliran dengan mengacu para keterwakilan kawasan.

Setelah menjadi anggota tidak tetap DK PBB Indonesia bisa terlibat dalam isu-isu internasional yang saat ini menjadi perhatian dunia, mulai dari krisis di Suriah, Yaman, dan Palestina, atau perkembangan ancaman teror negara maupun non-negara dalam bentuk perkembangan senjata nuklir dan persebaran gerakan terorisme.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut tiga poin penting yang menjadi agenda utama Indonesia saat mencalonkan diri di DK PBB meliputi penciptaan ekosistem perdamain dan stabilitas global, terlibat aktif dalam upaya perang melawan terorisme, ekstremisme dan radikalisme, serta menopang pembangunan berkelanjutan. Proposal ini tampaknya mampu meyakinkan negara-negara di dunia untuk memberikan dukungan mereka untuk Indonesia.

Dengan demikian, torehan ini praktis menggenapi pencapaian Indonesia yang dalam sejarahnya telah tiga kali menduduki posisi yang sama dengan iklim politik internasional yang berbeda. Periode 2007-2008, 1995-1996, dan 1973-1974 memiliki tantangannya masing-masing. Sehingga, ke depan Indonesia membutuhkan strategi yang adaptif untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan internasional yang terus berubah.

Jangkar Perdamaian

Setelah terpilih, Indonesia tentu saja tidak boleh berpuas diri, sebab segera setelah efektif bekerja pada Januari 2019 terdapat begitu banyak banyak persoalan dunia yang belum mampu diselesaikan oleh rezim internasional karena munculnya gejala distrust yang menghinggapi negara-negara besar.

Indonesia perlu menjadikan gerbong DK PBB untuk unjuk pengaruh di pentas global. Hal itu bisa dimulai dari level mikro yaitu memastikan bahwa kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu jangkar stabilitas global. Ketegangan yang melibatkan China dan negara-negara ASEAN sebisa mungkin diselesaikan dengan pendekatan diplomatik ketimbang pendekatan militer. Perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan perlu dikawal untuk memastikan bahwa para pemimpin negara memberikan ruang lebih besar bagi negosiasi ketimbang ultimatum berupa ancaman perang nuklir. Tak lupa krisis kemanusiaan di Myanmar yang menyebabkan migrasi besar-besaran etnis Rohingya ke negara-negara tetangga patut menjadi agenda prioritas.

Sementara di level makro Indonesia perlu menyuarakan sikap tentang tatanan global yang saat ini mengalami ketidakseimbangan karena kebijakan ambivalen negara-negara besar dalam menggunakan hak veto. Hak veto yang melekat pada lima negara anggota tetap DK secara tidak langsung memiliki kontribusi bagi rendahnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kredibilitas institusi PBB.

Dalam sejarahnya Indonesia memiliki rekam jejak sebagai aktor penentu arah permainan politik global. Konstitusi Indonesia seperti tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia akan konsisten dalam upaya menciptakan ketertiban dunia dan melawan segala bentuk penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Dari konstitusi yang berpandangan universal tersebut paling tidak bisa menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan luar negeri Indonesia bahwa upaya mereka untuk terlibat menyelesaikan persoalan global akan memiliki dampak bagi reputasi bangsa. Dalam tatanan yang lebih teknis para diplomat Indonesia diberi keleluasaan untuk menggunakan metode terbaik untuk mencapai visi politik luar negeri bebas-aktif yang hingga kini tetap relevan.

Pada akhirnya, politik luar negeri yang baik adalah politik yang mampu mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional, dan pada saat yang sama mampu mentransformasikan nilai-nilai luhur sebuah bangsa bagi terciptanya tatanan dunia yang adil dan beradab.

M. Sya'roni Rofii Doktor Hubungan Internasional Marmara University Turki, Direktur Eksekutif Center for Indonesia and International Affairs (CIFA), dosen Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed