DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 28 Mei 2018, 15:04 WIB

Kolom

Pilkada 2018 dan Isu Kesehatan

Afidah Aeni - detikNews
Pilkada 2018 dan Isu Kesehatan Ilustrasi: Mindra Purnomo/detikcom
Jakarta - Pilkada 2018 diikuti 171 daerah, terdiri 171 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dari beberapa provinsi yang ikut pilkada, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Lampung telah melaksanakan kampanye dan debat publik calon kepala daerah sejak 15 Februari hingga 26 Juni 2018.

Para kandidat calon kepala daerah 2018 dalam kampanye dan debat publik telah menjelaskan visi misi program-program yang akan dilaksanakan untuk lima tahun. Dari beberapa kebijakan yang ditawarkan sebagian lebih memprioritaskan pada bidang pendidikan, ekonomi, dan mengatasi kemiskinan, kesejahteraan sosial. Tapi, calon kepala daerah lupa dalam memprioritaskan pada bidang kesehatan.

Maka dari itu, isu mengenai bidang kesehatan tentunya harus menjadi prioritas utama bagi calon kepala daerah sebagai aparat penyelenggara daerah. Rendahnya angka harapan hidup sudah seharusnya menjadikan bidang kesehatan ini menjadi tugas utama bagi pemerintah daerah. Persoalan kesehatan harus lebih dikedepankan. Karena ini menyangkut nyawa manusia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya ada 70 persen wilayah Pilkada 2018 memiliki angka harapan hidup di bawah rata-rata nasional, yaitu 71,06 tahun. Data itu menunjukkan bahwa mayoritas wilayah yang menggelar pilkada memiliki indeks kesehatan yang rendah. Di level provinsi, hanya empat wilayah yang penduduknya memiliki harapan hidup lebih lama daripada rata-rata penduduk Indonesia pada umumnya, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Bali. Sementara 13 provinsi lainnya masih di bawah rata-rata nasional.

Angka harapan hidup merupakan titik tolak dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Kesehatan warganya ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Masih banyak rakyat kecil yang sakit dan orang tua yang sakit tapi tidak mampu untuk mengobati sakitnya karena terkendala biaya kesehatan yang sangat mahal sekali. Karena itu, calon kepala daerah 2018 wajib mendata dan melakukan sensus atas warganya yang sakit dan tidak mampu untuk berobat pada setiap daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan, di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan itu diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik. Faktanya, masih banyak daerah yang mengalokasikan APBD untuk kesehatan di bawah 10 persen. Dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada, hanya 4 daerah yang menetapkan alokasi belanja kesehatan di atas 10 persen pada APBD yaitu Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Karena itu, calon kepala daerah 2018 dalam visi misi programnya juga harus menambahkan pada prioritas utamanya dalam bidang kesehatan, sehingga ketika program pemerintah daerah bidang kesehatan terwujudkan dapat membantu warganya. Secara otomatis, perhatian dalam mengatasi persoalan kesehatan pada tingkat lokal akan membantu program nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pada saat ini Kementerian Kesehatan menyoroti tiga persoalan kesehatan yakni TBC, Stunting, Vaksin, dan Imunisasi. Pertama, soal penyakit TBC, berdasarkan data WHO Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menempati posisi kedua dengan beban TBC tertinggi di dunia. Penyakit TBC banyak terjadi di daerah pedalaman di Indonesia. Tren insiden kasus TBC di Indonesia tidak pernah menurun. Masih banyak kasus yang belum terjangkau dan terdeteksi. Kalaupun terdeteksi dan telah diobati, tapi belum dilaporkan.

Berdasarkan studi Global Burden of Disease, TBC menjadi penyebab kematian kedua di dunia. Angka TBC di Indonesia berdasarkan mikroskopik sebanyak 759 per 100 ribu penduduk untuk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dan jumlah di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan peningkatan deteksi dengan pendekatan keluarga, menyelesaikan under-reporting pengobatan TBC dengan penguatan PPM, meningkatkan kepatuhan pengobatan TBC.

Kedua, persoalan kesehatan pada Stunting. Stunting merupakan kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ia lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Banyak balita di daerah ini mengalami stunting, yakni masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Akibatnya, pertumbuhan tinggi dan berat badan anak sangat lamban dibandingkan anak seusia.

Di seluruh dunia, tercatat 178 juta anak menderita stunting. WHO menempatkan Indonesia di peringkat kelima, dengan jumlah penderita stunting sebanyak 7,6 juta atau 37 persen dari total jumlah anak Indonesia di bawah usia lima tahun. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi 2015-2016, prevalensi balita stunting di Indonesia dari 34 provinsi hanya ada 2 provinsi yang berada di bawah batasan WHO tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu intervensi spesifik gizi pada remaja, ibu hamil, bayi 0-6 bulan dan ibu, bayi 7-24 bulan dan ibu. Selain itu diperlukan juga intervensi sensitif gizi seperti peningkatan ekonomi keluarga, program keluarga harapan, program akses air bersih dan sanitasi, program edukasi gizi.

Ketiga, persoalan kesehatan pada KLB yakni Kejadian Luar Biasa difteri dan campak yang baru-baru ini terjadi membuat pemerintah harus kembali menganalisis terkait cakupan imunisasi yang telah dilakukan, mutu atau kualitas vaksin yang ada, serta kekuatan surveilans di berbagai daerah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, pada 2015 cakupan imunisasi secara nasional mencapai 86,5%, pada 2016 mencapai 91,6%, dan pada 2017 mencapai 92,4%.

Dengan demikian, melihat persoalan kesehatan yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, tentunya calon kepala daerah 2018 juga harus mencantumkan programnya dan visi misi untuk selalu memberikan pelayanan dan bantuan bidang kesehatan kepada warga masyarakatnya. Ini merupakan wujud kepedulian kepala daerah dalam membantu warga miskin yang sakit dan tidak mampu dalam biaya pengobatan. Karena itu, perlu ada terobosan baru dari calon kepala daerah 2018 dalam menyelesaikan persoalan kesehatan di daerahnya. Semoga.

Afidah Aeni, Amd, Keb peneliti Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 Kemenkes, Kabupaten Pekalongan, lulusan STIKES Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan.


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed