DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 28 Mei 2018, 14:08 WIB

Kolom

Pemilu dan Isu Perlindungan Anak

Suryati - detikNews
Pemilu dan Isu Perlindungan Anak Sebuah acara penandatanganan petisi perlindungan anak (Foto: Pool)
Jakarta -

Tahun 2018 merupakan tahun politik. Di tahun ini pilkada secara serentak digelar, dan proses tahapan Pemilu 2019 telah berlangsung. Namun sayang, sejarah pemilu Indonesia cenderung mengabaikan isu perlindungan anak. Hajatan demokrasi hanya dipandang sebagai ajang menyuarakan kepentingan orang dewasa ketimbang kepentingan anak-anak.

Ada dua argumentasi mengapa isu perlindungan anak selalu terpinggirkan dalam setiap hajatan pemilu. Pertama, isu tentang perlindungan anak dianggap kurang seksi. Hal ini yang menyebabkan isu ini kurang diminati oleh para kandidat. Mereka cenderung mengedepankan isu yang langsung menyentuh jatung pemilih, seperti isu kemiskinan, sembako, lapangan pekerjaan, dan seterusnya.

Kedua, anak bukan kategori pemilih. Lantaran bukan segmen pemilih, mendekati anak dianggap bentuk kesia-siaan. Karena itu dalam setiap kampanye ada kecenderungan bahwa sang kandidat lebih tertarik bersentuhan (menyapa) langsung dengan para pemilih (orang dewasa), bukan anak-anak.

Tentu dua argumentasi di atas sah-sah saja. Namun, secara esensial isu perlindungan anak sejatinya tak kalah penting dengan isu-isu lainnya. Apalagi masalah perlindungan anak di Indonesia masuk kategori persoalan serius yang butuh penanganan khusus. Mengapa?

Berdasarkan laporan Global Report 2017: Ending Violence in Childhood sebanyak 73,7 persen anak-anak Indonesia berumur 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (violent discipline), atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah. Hal ini diperkuat data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (2011-2016).

Bukan hanya itu, sepanjang tahun 2017 lalu Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga telah menerima pengaduan 2.737 kasus kekerasan pada anak. Merujuk dokumen Convention on the Rights of the Child (1989), kekerasan pada anak mencakup semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera dan pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual. Kekerasan terhadap anak tak cuma mencakup kekerasan fisik dan seksual, tapi juga kekerasan emosional, pengabaian, dan eksploitasi.

Materi Debat

Karena itu, saya sangat sepakat dengan gagasan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto yang menginginkan bahwa isu perlindungan anak bisa menjadi salah satu materi acara debat pada Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Ini penting karena publik akan bisa menilai siapa saja calon pemimpin yang punya komitmen besar terhadap perlindungan anak. Sebab, semakin banyak calon pemimpin yang peduli pada perlindungan anak, maka akan menentukan kualitas dan nasib bangsa di masa depan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Artinya, sudah tidak ada alasan lagi urusan perlindungan anak ini dibaikan. Menurut Barda Nawawi Arief (1998), perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dalam pengertian lebih luas, merujuk berbagai dokumen dan pertemuan internasional, perlindungan anak bisa meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. (Nawawi Arief, 1998).

Itulah materi-materi yang patut didalami dan dijelaskan secara detail oleh kandidat kepada publik. Setiap kandidat yang berlaga dalam pemilu sudah seyogiannya menguasai isu perlindungan anak sekaligus tahu bagaimana cara menyelesaikannya.

Investasi Bangsa

Ingat bahwa anak adalah aset sekaligus investasi bagi masa depan bangsa. Di pundak anak ini pula masa depan bangsa dipertaruhkan. Anak adalah "buah hati sibiran tulang," demikian ungkapan masyarakat Melayu dalam mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi kelangsungan hidup mereka. Sudah semestinya anak dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya.

Di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Untuk itu perlu ada upaya nyata untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan terhadap hak atas anak hingga dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Negara yang ingin maju mestinya memperhatikan persoalan anak secara serius.

Tentu seperti disampaikan di atas, persoalan perlindungan anak tidak berhenti pada urusan mencegah tindakan kekerasan terhadap anak. Lebih jauh, perlindungan anak juga mencakup kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak juga masuk dalam orientasi utama dari perlindungan anak itu sendiri. Paulus Hadisuprapto (1996) berpendapat, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, mengutip Rusmilawati Windari (2010), kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Artinya, setiap anak —baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah— tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Itulah esensi penting dari perlindungan anak yang tidak boleh dilupakan bagi setiap kandidat yang berlaga dalam pemilu. Sekali lagi, sudah saatnya isu perlindungan anak tidak "dipinggirkan" dalam pesta demokrasi. Isu perlindungan anak mesti sejajar dengan isu-isu lainnya. Ini penting sebagai upaya para pemimpin menyiapkan generasi penerus bangsa yang handal dan kompetitif.

Suryati alumnus Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menekuni isu kesejahteraan sosial, gender, dan anak


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed