DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 28 Mei 2018, 12:03 WIB

Kolom

Pilkada dan Transformasi Birokrasi

Bagus Nuari Harmawan - detikNews
Pilkada dan Transformasi Birokrasi Pilkada mereproduksi kepala daerah yang membawa perubahan bagi birokrasi
Jakarta -
Pilkada serentak segera bergulir pada 27 Juni 2018. Pilkada kali ini akan diikuti oleh 171 daerah yang terbagi atas 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Momentum politik tersebut menjadi saluran rotasi posisi paling vital di masing-masing daerah. Pilkada serentak kali ini diharapkan tidak hanya terjadi perubahan peta politik. Tapi, hasil pilkada akan berdampak pada perubahan yang bersifat substansial yaitu transformasi bentuk dan performa kerja dari birokrasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Saat terjadi kontestasi antarcalon, tidak bisa dipungkiri bahwa konten-konten kampanye yang bersifat populis dan menarik bagi khalayak luas akan menjadi wacana terdepan. Meskipun begitu, para kontestan juga perlu memperhatikan aspek birokrasi sebagai sebuah sistem yang nantinya bergerak untuk merealisasikan janji dan membawa perubahan. Para pemimpin yang terpilih harus memiliki rencana, tujuan, dan gairah yang bermuara bagi kemajuan daerahnya.

Meningkatkan Efektivitas


Kepala daerah yang nantinya terpilih diharapkan melakukan sebuah mapping terkait kondisi kualitas pelayanan, mutu birokrat, hingga dimensi kualitas produk kebijakan yang selama ini telah ada. Pemetaan ketiga unsur tersebut menjadi penting ketika menjadi indikator dalam menilai sebuah indeks efektivitas pemerintah (IEP). Pada 2017, IEP Indonesia berhasil naik 23 tingkat, dari 121 menjadi 98. Hal ini disebabkan karena skor IEP Indonesia naik dari 46 pada 2016 menjadi 53.37 pada 2017. Sedangkan goal yang ingin dicapai pemerintah pada 2022 adalah mencapai skor 82,75.

Unsur pertama yang harus diperhatikan dalam meningkatkan IEP adalah membuat sebuah pelayanan publik berkualitas dan selaras dengan visi pembangunan yang sedang gencar dilakukan. Salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan adalah memperpendek masa perizinan usaha dan investasi di daerah. Pemerintah Surabaya menjadi salah satu role model yang patut menjadi contoh pelayanan perizinan usaha yang cukup cepat.

Pemerintah Surabaya menerapkan unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA). Selain waktu pelayanan yang diperpendek, Pemkot Surabaya berhasil meningkatkan ragam jumlah layanan dari 87 menjadi 159 jenis. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mempercepat pelayanan adalah dengan menggunakan sistem pengiriman berkas pengajuan izin yang dilakukan secara online.

Hal serupa juga dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi dengan membentuk Mal Pelayanan Publik. Beberapa layanan yang dilakukan oleh mal ini seperti Administrasi PDAM, kependudukan, BPJS, surat kendaraan bermotor, surat dari kepolisian, hingga penyediaan bilik untuk prosesi menikah. Pada akhir 2017, Mal Pelayanan Publik Banyuwangi melayani lebih dari 149 jenis perizinan secara terintegrasi.

Kedua, kualitas dan kuantitas birokrat (ASN). Kedua unsur tersebut menjadi aspek vital yang harus diperhatikan oleh calon yang nantinya terpilih dalam pilkada. Kualitas birokrat tidak hanya menyangkut tingkat pendidikan, tapi juga menyangkut skill yang dimiliki. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengungkapkan bahwa sebanyak 1,6 juta ASN hanya memiliki kapasitas administratif. Kisi-kisi data inilah yang perlu menjadi referensi bagi kepala daerah terpilih untuk mengoreksi kapasitas ASN di daerah.

Peningkatan skill ASN menjadi penting ketika digunakan untuk menyongsong perubahan sarana pelayanan yang berbasis online, dan mendorong pelayanan yang semakin cepat. Untuk problem pendidikan ASN, pemerintah daerah dapat membuat beragam kerja sama berbasis kreatif dengan universitas, lembaga donor swasta, LPDP, Bappenas, dan sebagainya. Tujuan kerja sama adalah untuk memberi beasiswa kepada ASN potensial dan berpendidikan rendah sehingga mendapatkan akses. Salah satu contohnya bisa kita lihat MoU yang dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan LPDP sebagai bagian dari percepatan pengembangan SDM.

Ketiga, kualitas kebijakan publik. Permasalahan yang sering dialami kebijakan di Indonesia menyangkut kuantitas kebijakan yang berjumlah sangat banyak. Lebih lanjut, kuantitas kebijakan (regulasi) yang berjumlah sangat banyak tersebut tidak berpihak pada kepentingan publik. Terdapat Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Serta, banyaknya program pembangunan yang memicu kontroversi dengan stakeholder, serta kebijakan berusia sangat pendek (Dwiyanto, 2016).

Kompleksitas kebijakan di Indonesia termasuk di daerah membuat kepala daerah yang nantinya terpilih harus merumuskan beberapa langkah untuk mengajukan pembatalan regulasi yang saling bertentangan hingga melakukan penilaian terhadap kualitas produk kebijakan. Jika mengikuti rekomendasi LAN dalam policy brief Strategi Penataan Kebijakan Nasional' (2016) terdapat beberapa mekanisme untuk mensistematiskan kebijakan, yaitu menderegulasi 25%-50% kebijakan yang tidak berfungsi maksimal dan menghambat yang berbasis pada analisis input dan outcome. Untuk kemudian, diakhiri dengan publikasi kebijakan yang dihapus dan dipertahankan.

Tantangan Era Industri 4.0


Perkembangan pemerintah di daerah tidak akan bisa menghindar dari dampak skenario yang dilakukan pemerintah pusat untuk menyikapi tantangan global. Salah satu program yang sedang dimunculkan pemerintah pusat adalah Making Indonesia 4.0 yang merupakan sebuah roadmap yang bersifat terintegrasi dalam mengimplementasikan sejumlah strategi dalam menyambut era Industri baru.

Beberapa aspek di dalam pemerintah daerah yang akan terpengaruhi oleh visi Making Indonesia 4.0 adalah infrastruktur yang mendukung distribusi barang, desain ulang zona industri, pemberdayaan UMKM, infrastruktur digital, peningkatan SDM, dan upaya menarik investor. Para calon kepala daerah yang nantinya terpilih harus memiliki rencana dan program yang jelas untuk menyambut rencana nasional tersebut.

Para kepala daerah yang terpilih harus mampu berperan sebagai penyokong dengan menyiapkan sistem pendukung berupa kualitas ASN daerah yang mumpuni, dan mampu mendukung terwujudnya visi Making Indonesia 4.0. Pilkada dalam kacamata politik memang menjadi ajang kontestasi kepentingan dan power. Tapi, pilkada adalah proses demokratis yang berfungsi untuk memilik kepala daerah yang memiliki visi ke depan, berorientasi kinerja, bersikap inovatif dalam menyikapi perkembangan zaman.

Bagus Nuari Harmawan mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed