DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 24 Mei 2018, 15:23 WIB

Analisis Zuhairi Misrawi

Belajar dari Turki

Zuhairi Misrawi - detikNews
Belajar dari Turki Zuhairi Misrawi (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Turki menjadi sebuah negara yang saat ini memainkan peranan yang strategis dalam merespons keterbelahan politik di Timur-Tengah. Turki mampu menentukan kebijakan politik luar negeri yang berhasil menciptakan equilibrium di Timur-Tengah, sehingga tidak mudah diintervensi oleh negara-negara Barat dan Israel.

Dalam konflik Israel-Palestina, Turki menjadi negara yang berdiri di garda terdepan memainkan peranan yang sangat penting menentang kebijakan Amerika Serikat dalam memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Begitu halnya dalam konflik Arab Saudi dan Qatar, Turki menjadi penengah yang mampu menghadang kesewenang-wenangan Arab Saudi di kawasan Teluk. Dalam konflik Iran-Arab Saudi, lagi-lagi Turki menjadi pihak yang mampu menghambat langkah Arab Saudi dan Israel yang hendak memecah belah Timur-Tengah.

Turki berhasil menunjukkan dirinya sebagai salah satu negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan di kawasan. Turki tidak mudah didikte oleh negara-negara Barat dan negara-negara kaya minyak. Turki dapat memainkan peran strategis yang bebas dalam menentukan kebijakan luar negeri, sehingga Timur-Tengah dan dunia Islam tidak mudah dikendalikan oleh perebutan geopolitik global.

Kebijakan luar negeri Turki yang berani, tegas, dan bebas itu tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan Turki dalam memilih jalan baru. Pertama, Turki berhasil meletakkan ideologi yang mampu membangun nasionalisme yang kokoh: sekularisme kemalisme. Sejak jatuhnya Dinasti Ottoman pada 1923, Turki telah berhasil mencapai konsensus untuk keluar dari bayang-bayang otoritarianisme khilafah Ottoman.

Maka dari itu, Mustafa Kemal Attaturk merumuskan enam pilar Turki Modern, yaitu republikanisme, nasionalisme, populisme, sekularisme, revolusionisme, dan etatisme. Enam pilar ini masih kokoh berdiri hingga saat ini, meskipun terus mengalami akulturasi dengan konteks kekinian Turki yang terus berubah sesuai dengan konteks politik dan global.

Di tengah pertarungan islamisme yang tidak pernah berakhir di beberapa negara Timur-Tengah dan dunia Islam pada umumnya, Turki relatif berhasil mampu meyakinkan kelompok Islamis, termasuk AKP sebagai partai penguasa yang ditengarai sebagai anak kandung dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dalam menjadikan sekularisme sebagai legasi Mustafa Kemal Attaturk yang masih relevan untuk membangun solidaritas kebangsaan Turki modern. Bahkan, Erdogan di depan Presiden Morsi secara terbuka menegaskan bahwa sekularisme merupakan ideologi yang relevan untuk dunia Islam saat ini.

Kedua, Turki berhasil melaksanakan demokrasi melalui pemilihan umum yang sejauh ini mampu menjadi pilihan terbaik untuk menentukan kepemimpinan nasional dan parleman yang menjadi check and balance system. AKP sebagai partai penguasa sejak Pemilu 2002 hingga sekarang ini mampu melalui jalan berliku untuk merebut hati warga Turki dengan proses pemilu yang relatif baik. Keberhasilan Erdogan dalam membangun Turki Modern masih menjadi alasan pemilih tradisional untuk memberikan pilihannya kepada AKP. Di samping, AKP dianggap mampu menjaga nilai-nilai tradisional konservatif warga Muslim.

Tidak hanya itu saja, proses demokrasi yang berlangsung mulus telah memaksa militer untuk menghargai pilihan rakyat. Militer secara pelan-pelan mulai berkurang perannya dalam politik praktis, sehingga fokus pada tugasnya menjaga Turki dari ancaman musuh.

Ketiga, Turki berhasil melakukan pembaruan paham keagamaan di bawah koordinasi diyanet, departemen yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan. Langkah yang diambil oleh AKP untuk mendorong diyanet mengambil peran reformasi pemahaman keagamaan patut diapresiasi, karena AKP telah berhasil meletakkan fondasi di kalangan konservatif untuk mempunyai pemahaman yang mampu menopang pembentukan Turki Modern yang terbuka, moderat, toleran.

Menurut Mustafa Akyol dalam Islam without Extremes, pada 2002 di saat AKP berhasil memenangkan pemilu untuk pertama kalinya, langsung menunjuk Ali Bardakoglu sebagai pimpinan diyanet. Bardakoglu langsung melakukan gebrakan dengan meluncurkan pembaruan pemikiran keagamaan yang mendorong kesetaraan dan rasionalitas. Ia juga mendorong agar warga Turki menjaga keragaman agama dan paham keagamaan yang tumbuh di Turki.

Keempat, Turki berhasil membentuk kelas menengah Muslim. AKP menjadi contoh terbaik dalam gerakan politik Islam modern yang mampu menjaga sekularisme Turki, sekaligus mampu membentuk kelas menengah Muslim. Program yang nyata dalam bidang ekonomi telah menjadikan AKP sebagai partai politik yang mampu memenangkan pemilu sejak 2002 hingga sekarang ini.

Maka dari itu, potret Turki sebagai negara mayoritas Muslim dapat menjadi salah satu referensi untuk melihat sejauh mana hubungan agama dan negara diterjemahkan dalam realitas politik. Di satu sisi sekularisme berhasil mempersatukan warga Turki dan membangun kebanggaan terhadap negara, tapi di sisi lain mampu mencerahkan paham keagamaan warga untuk mengedepankan rasionalitas dan kesetaraan.

Hanya ada satu tantangan Turki saat ini, yaitu bayang-bayang otoritarianisme Erdogan. Keinginan Erdogan untuk memapankan kekuasaannya telah melunturkan kepercayaan kaum urban, khususnya di Istanbul dan Ankara. Dalam referendum konstitusi dan pemilu mutakhir terlihat kaum urban menolak ambisi Erdogan untuk mengukuhkan kekuasaannya yang sudah berlangsung 18 tahun.

Dalam hal ini, Trias Kuncahyono dalam buku terbarunya, Turki: Revolusi Tak Pernah Henti, menggarisbawahi pengalaman revolusi Turki dalam mengawal sekularisme dan melawan otoritarianisme. Militer bisa melakukan kudeta jika sekularisme diganggu, dan rakyat bisa saja melakukan revolusi jika rezim berlaku otoriter. Revolusi adalah bagian dari sejarah Turki yang tidak bisa diabaikan oleh Erdogan.

Meskipun demikian, Turki selalu menarik untuk dicermati di tengah kuatnya arus politik identitas di negeri ini. Politik pada akhirnya terkait dengan kemampuan kita menjaga ideologi negara-bangsa, membangun program-program kerakyatan, dan menjadikan agama sebagai unsur pemersatu yang membangun nilai-nilai ketuhanan berkeadaban.

Zuhairi Misrawi intelektual muda Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute, Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed