DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 24 Mei 2018, 11:24 WIB

Kolom

ASN, Radikalisme, dan Loyalitas Ideologi Negara

Trisno Yulianto - detikNews
ASN, Radikalisme, dan Loyalitas Ideologi Negara Foto: Dok. Polres Magelang
Jakarta - Paparan paham radikalisme bukan hanya menyasar kalangan mahasiswa di lingkungan kampus, namun juga pada komunitas aparatur sipil negara (ASN). Komunitas ASN yang menjadi ujung tombak pelayanan publik banyak yang mengalami proses radikalisasi dalam pemikiran dan tindakan.

Tidak mengherankan apabila banyak ASN yang menjadi anggota organisasi yang berpaham anti Pancasila dan anti NKRI. Saat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan oleh pemerintah pada 2017, terbongkar "kotak pandora" tentang daftar keanggotaan HTI. Ribuan anggota HTI dari Aceh sampai Papua banyak yang berstatus ASN. Bukan hanya menjadi anggota HTI, banyak ASN dalam berbagai profesi bergabung dalam organisasi/perkumpulan yang pahamnya radikal dan intoleran. Organisasi/perkumpulan radikal yang diikuti oleh ASN ada yang legal, namun kebanyakan illegal sebagai sel organisasi radikal.

Aktualisasi pemikiran radikal ASN tampak kasat mata dalam berbagai unggahan status mereka melalui laman media sosial pribadi, dan juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam forum sosial-keagamaan. Pemikiran radikal ASN tersebut bisa dipetakan dalam berbagai jenis. Pertama, pemikiran ASN yang menolak konsepsi negara Pancasila, dan justru menyepakati konsepsi negara khilafah atau negara Islam (teokrasi). Banyak PNS/ASN yang terkontaminasi ajaran radikal menolak eksistensi negara Pancasila dan enggan melaksanakan kegiatan yang mengekspresikan spirit nasionalisme. Mereka menolak mengikuti upacara bendera dan melaksanakan ritual menghormati bendera yang dianggap musyrik.

Kedua, pemikiran ASN yang menyetujui tindakan kekerasan dan atau terorisme yang berlabel "jihad". Pemikiran ASN tersebut didasari doktrin yang mereka yakini bahwa kekerasan dan atau terorisme yang bermotivasi jihad sesuai prinsip "teologis" yang mereka anut. Tidak dipungkiri akhirnya banyak kasus ASN terlibat dalam kegiatan jaringan kelompok radikalisme dan terorisme. Beberapa tahun yang lalu puluhan ASN bahkan nekad pergi ke Suriah dan meninggalkan profesi kerja sebagai ASN dengan dalih memenuhi panggilan jihad.

Ketiga, pemikiran "ambigu" atau paradoks ASN yang membenci pemerintahan yang sedang berkuasa. Banyak ASN yang kecewa terhadap kepemimpinan presiden terpilih mengekspos ujaran kebencian terhadap simbol negara (presiden) dan pemerintah melalui status dan komentar di media sosial. Mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara namun bersikap "oposan" dalam pemikiran terhadap pemerintahan yang sah dan sedang "berkuasa".

Sedangkan aktivitas pro radikalisme yang dilakukan "oknum-oknum" ASN memiliki tendensi sosiologis di antaranya, ASN yang memiliki kemampuan sebagai "pendakwah" atau "propagandis" justru lebih banyak menyebarkan ujaran intoleran-pro radikalisme melalui forum-forum pertemuan yang mereka hadiri sebagai narasumber. Banyak ASN yang menyebarkan virus ajaran radikal dalam berbagai rembuk sosial di lingkungan kerja dan lingkungan sosial masyarakat.

Berbagai ASN yang memiliki penghasilan besar karena terkait jabatan dan profesi juga beberapa kali terbukti sebagai penyumbang (pendonor) dana kegiatan radikalisme dan terorisme. Terungkapnya pengakuan terduga teroris di Palembang bahwa dana kegiatan mereka disumbang oleh ASN yang menjabat di BUMN menjadi salah satu bukti yang tidak terpungkiri.

Terpaparnya ASN dalam paham radikalisme jelas merupakan pengkhianatan sumpah dan janji ASN. Semua ASN di indonesia tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan ketika diangkat sebagai calon ASN maupun pascadiklat prajabatan dilantik sebagai ASN "penuh" mereka diwajibkan menandatangani dan mengucap sumpah Korpri, yang salah satu pasalnya berbunyi: 'Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia bersumpah setia dan taat kepada pemerintah dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila."

Lebih jauh ASN juga bersumpah senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi-golongan. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN secara tegas mewajibkan ASN untuk setia pada ideologi negara yakni Pancasila dan pada konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN sebagai aparatur birokrasi wajib untuk mentaati segala aturan dan prinsip kerja yang diatur oleh pemerintah. ASN tidak boleh mengkhianati prinsip dasar ideologi negara dalam pemikiran dan tindakan.

Lantas, bagaimanakah melihat fenomena suburnya radikalisme pemikiran dan tindakan di kalangan ASN yang secara langsung akan membahayakan eksistensi kehidupan bernegara? Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Kemendagri. Pertama, perlunya reedukasi ideologi negara di kalangan ASN yang telah terpapar paham radikalisme/terorisme. Reedukasi dilakukan kepada ASN yang terbukti terlibat dalam kepengurusan organisasi radikal dan/atau terlarang.

Kedua, dibutuhkan penelitian khusus (litsus) terhadap ASN yang berpotensi terpapar pemikiran dan konsepsi radikalisme. Litsus dilakukan bagi ASN yang nyata-nyata menolak paham negara Pancasila dalam berbagai sikapnya. Ketiga, mengambil tindakan tegas --pemberhentian-- bagi ASN yang telah terbukti aktif dalam kegiatan radikalisme dan terorisme. ASN yang nyata-nyata telah melanggar sumpah Korpri harus dikeluarkan dari jabatan/status ASN.

ASN di Indonesia memang harus memiliki loyalitas ideologi. ASN di Indonesia diwajibkan untuk setia dan menjalankan prinsip ideologi Pancasila dalam pekerjaan di lembaga birokrasi pemerintahan maupun dalam relasi sosial kemasyarakatan. Loyalitas ASN terhadap ideologi negara dan konstitusi adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan merupakan harga mati. ASN bekerja untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan negara.

Trisno Yulianto esais dan ASN di Pemkab Magetan, aktif di FORKATA (Forum Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed