DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 23 Mei 2018, 11:23 WIB

Kolom

Memahami Jalan Depresiasi Rupiah

Hafizh Bakri Rangkuti - detikNews
Memahami Jalan Depresiasi Rupiah Ilustrasi: ist.
Jakarta -
Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi diskursus yang sedang "panas" diperbincangkan oleh khalayak ramai. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar bagi sebagian orang, apakah pelemahan rupiah ini memiliki dampak yang begitu serius bagi perekonomian kita, sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk mengingatkan presiden akan hal ini.

Atau, mungkin isu ini sengaja lebih digiring ke sisi politisnya, karena sekarang berdekatan dengan momentum pilpres, ditambah Jokowi juga pernah berjanji, sebelum menjadi Presiden, kalo beliau naik maka nilai tukar rupiah-dolar AS bisa naik menjadi Rp 10.000. Dan, realitasnya nilai tukar rupiah-dolar AS hari ini menembus nilai psikologis sebesar Rp 14.069.

Kondisi ini merupakan salah satu pelemahan cukup besar selama Jokowi menjabat sebagai Presiden, yang sebelumnya rupiah pernah menginjak posisi pada Rp 14.400-an pada 2015. Bahkan banyak analis menyatakan pelemahan nilai rupiah kali ini bisa menembus level Rp 15.000 jika tidak ditanggapi dengan serius oleh eksekutif kita.

Cukup disayangkan respons para eksekutif kita terlalu menggampangkan kondisi ini. Cukup dengan mengatakan, "Rupiah kita melemah dikarenakan dipengaruhi faktor eksternal (luar negeri), mulai dari kebijakan The FED, kondisi ekonomi AS, sampai kepada kondisi geopolitik dunia." Memang apa yang dikatakan oleh para eksekutif ini tidak ada yang salah, karena cara yang paling mudah untuk lepas dari kesalahan yaitu dengan cara menyalahkan orang lain.

Pengendalian nilai rupiah pun hanya dilakukan dengan treatment yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung bisa menimbulkan masalah baru, yaitu cukup dengan menaikkan tingkat suku bunga Bank Indonesia, atau dengan menerbitkan bond (surat utang negara) yang tujuannya jelas untuk men-drive permintaan rupiah meningkat sehingga nilai tukar rupiah akan menguat terhadap mata uang asing termasuk dolar AS. Jarang sekali menggunakan treatment lain seperti memanfaatkan cadangan devisa kita.

Devisa Kita

Secara sederhana, devisa yaitu sejumlah emas dan mata uang asing yang dipergunakan, diterima, dan diakui oleh dunia internasional. Pemerintah dan swasta wajib memiliki cadangan devisa untuk perdagangan internasional dalam menjaga stabilitas moneter dan makro ekonomi negara. Kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara tergantung dari jumlah cadangan devisa yang disimpan oleh negara tersebut.

Menurut Bank Indonesia, cadangan devisa Indonesia per April 2018 mencapai 124,864 miliar dolar AS, turun sekitar 2 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya. Uang segini bukan uang yang kecil. Dengan cadangan devisa ini, Anda bisa membiayai belanja kementerian dan lembaga 2,5 kali lebih banyak dari anggaran 2018, lebih banyak Rp 140 triliun dari pendapatan pajak 2018, atau tinggal menambah Rp 473 triliun lagi Anda bisa membiayai semua pengeluaran negara selama 2018 --dana yang besar, bukan?

Lalu, kenapa uang sebesar itu tidak diberdayakan oleh negara? Jawabannya, karena mayoritas uang itu punya swasta, bukan punya negara. Jadi, kalau kita balik lagi ke soal "devisa", maka bahwa devisa itu dihasilkan (ekspor) dari kegiatan perdagangan internasional (ekspor dan impor).

Maka, selanjutnya kita mulai dengan pertanyaan, negara itu pedagang bukan? Atau, negara itu memproduksi sesuatu, terus dijual? Jawabannya, tidak! Yang berdagang dan mengekspor itu pengusaha (baca: swasta). Sehingga, swasta menghasilkan dolar AS yang masuk ke Indonesia yang kita kenal dengan devisa. Dan, devisa ini ada di tangan pengusaha ekspor, bukan di tangan pemerintah.

Misalnya, Indomie ekspor mie ke Amerika, ya dolarnya Indomie yang pegang. Atau, Adaro (nama perusahaan) ekspor batubara ke Tiongkok, yang pegang dolarnya tetap Adaro. Jadi, nilai devisa 124,864 miliar dolar itu benar ada di Indonesia. Nah, ini yang tidak diberitahu ke publik, kecuali publik yang paham makro ekonomi yaitu dolarnya (devisa) yang pegang swasta, bukan negara, dan pemerintah hanya bantu mencatat saja.

Kebijakan kita dalam pengendalian nilai rupiah ini begitu-begitu saja, bahkan sekelas menteri terbaik sedunia pun tidak bisa berbuat banyak. Cuma bisa menerbitkan "bond" dengan bunga yang besar. Sehingga, tiap tahun kita harus melepas anggaran belanja kita untuk bayar bunga utang saja.

Padahal, kita bisa optimalkan juga peran BUMN sebagai pemasok devisa negara, tapi realitasnya BUMN kita malah loyo (defisit). Laporan kuartal pertama PLN rugi Rp 6 triliun, Pertamina rugi Rp 5 triliun, BPJS lebih parah Rp 10 triliun, dan Garuda rugi Rp 2 triliun. Sehingga, kondisi negara tidak banyak mengalami perubahan dan mengelola persoalan ini. Selain faktor devisa, faktor Amerika Serikat (AS) juga dominan. Ini memperlihatkan fundamental ekonomi kita perlu dipertanyakan kekuatannya.

Peranan Amerika

Penguatan dan pelemahan rupiah tidak bisa dipisahkan dari kebijakan ekonomi politik AS. Ketika AS memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, maka itu akan mempengaruhi posisi rupiah terhadap dolar. Bahkan, terkadang para pakar ekonomi sering berguyon, kalau AS kena flu maka Indonesia bisa demam. Hal ini dikarenakan kita sangat ketergantungan dengan AS. Itu dibuktikan dengan 90% transaksi luar negeri Indonesia menggunakan dolar AS. Jadi, kita sangat terikat oleh AS.

Apalagi pada awal 2018 kita sama-sama menyaksikan shifting kebijakan ekonomi AS, dari Quantitative Easing (QE) bergeser ke Quantitative Tightening (QT), yaitu dari pelonggaran keuangan (membeli aset publik, menurunkan suku bunga agar uang di masyarakat banyak) ke pengetatan keuangan (menjual aset publik, menaikkan tingkat suku bunga agar uang di masyarakat berkurang). kebijakan itu berimplikasi pada jumlah dolar di seluruh dunia yang semakin menipis karena kembali ke AS alias "pulang kampung".

Tapi, kebijakan QT tersebut ternyata tidak terlalu menggerus nilai tukar mata uang negara lain, seperti poundsterling, dolar Singapura, dan dolar Australia. Hal ini membantah pernyataan menteri terbaik sedunia yang menyatakan pelemahan mata uang terjadi di semua negara. Bahkan, Singapura nyaman dengan kondisi ini. Karena paham ke mana harus merespons kenaikan suku bunga The FED sejak Januari kemarin, makanya Singapura sejak juga sudah menaikkan tingkat suku bunganya dari 5,28% (Januari) ke 5,33% (Februari-April). Berbeda dengan Indonesia yang tidak mengubah tingkat suku bunganya sejak September 2017 hingga sekarang di poin 4,25%.

Kembali ke akar masalahnya, yang kalau kita runut kejadian depresiasi rupiah ini bukanlah kali pertama, dan ini merupakan kejadian rutin yang kita alami selama republik ini berdiri. Misalkan kondisi rupiah-dolar AS itu seperti detak jantung kita yang terekam di monitor medis, maka kadang naik dan turun yang secara tidak beraturan.

Walaupun kita berkoalisi erat dengan AS, tapi tidak akan pernah lepas dari depresiasi rupiah. Karena, banyak faktor yang mampu melemahkan nilai rupiah kita, mulai dari jenis mata uang yang kita gunakan yaitu fiat money (uang kertas) yang digunakan produksi tanpa back up dari sesuatu yang berharga dan perilaku pasar yang cenderung spekulatif yang keputusannya tidak jauh dari bunga. Sehingga kita butuh mata uang yang mampu cenderung stabil.
Hafizh Bakri Rangkuti pengamat ekonomi politik dan Ketua Ikatan Alumni Ekonomi dan Keuangan Islam UPI



(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed