Tak cukup sebagai obrolan satu kali isapan rokok, sudah setidaknya dalam dua kali ronda malam Minggu, saya mendengar Pak Mugi tampak emosi ketika lagi-lagi teringat kata-kata itu.
"Petani kok malas lho! Nguawurrr itu, Mas! Itu kalo ketemu aku, takdhezzz tenan," ucapnya dengan kesebalan yang penuh penghayatan.
Saya sendiri maklum dengan respons Pak Mugi. Sebab saya tinggal di lingkungan para petani. Kakek-nenek saya petani, paman-paman saya banyak yang hidup dari bertani, dan tetangga kiri dan kanan saya mayoritas petani. Rumah saya sendiri lumayan mewah, 'mepet sawah'. Jadi saya selalu bisa menyaksikan aktivitas para petani itu saban harinya.
Dan, Pak Mugi benar adanya. Para petani itu sudah turun ke sawah pagi-pagi buta, seringkali sejak sebelum saya bangun subuhan. Siang mencangkuli ini-itu, matun alias membersihkan rerumput gulma, belum lagi lep alias mengambil giliran pengairan yang biasanya dilakukan tengah malam atau dini hari.
Itu baru masa awal tanam. Ketika padi sudah mulai tumbuh, dan bulir-bulirnya bermunculan, ada lagi yang harus dilakukan. Yaitu menjaga padi dari hama, atau dari serbuan burung-burung. Harap tahu, jika sawah sedang tidak ditunggui, lalu sekawanan burung emprit mampir ke sepetak sawah, bisa-bisa dalam sekejap seperempat hasilnya lenyap.
Belum lagi jika hama menyerang. Entah tikus, entah wereng, dan entah apa lagi. Penjagaannya tidak bisa segampang menjaga dari serangan burung-burung emprit. Burung emprit kerjanya siang, malam tidur. Lha tikus?
Irama hidup seperti inilah yang mungkin diabaikan oleh Si Bapak Pejabat. Konsep "malas" dalam imajinasinya bisa jadi telanjur dibentuk oleh alam pikir dunia industrial. Sependek yang saya tahu, dia memang berlatar belakang industri. Mulai industri produk pertanian, hingga racun tikus. Namun, pabrik produk pertanian tentu saja berjalan dalam irama industri. Sementara, sawah-sawah dan wereng tidak mengikuti putaran mesin-mesin pabrik.
Walhasil, jadilah masalah tatkala irama kerja seorang petani diukur dengan perbandingan irama kerja buruh pabrik. Si buruh akan tampak rajin, dan si petani akan tampak malas. Begitu, bukan?
***
Malas dan rajin bukan kategori eksak, atau ukuran sakral yang dengan tegas ditetapkan kitab suci dari langit. Ia ada karena bentukan, karena kesepakatan sosial sebuah masyarakat. Tentu saja yang namanya konvensi tidak selalu murni benar-benar sesuatu yang disepakati. Sebab ada juga mekanisme pemaksaan ukuran sepihak. Bisa karena kekuasaan, bisa karena perjalanan sejarah peradaban. Kita pun dapat membacanya dari perjalanan sejarah Nusantara.
Salah satu faktor yang menciptakan konstruksi soal malas dan rajin itu adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan yang bersifat pembaratan. Mulai kalender Masehi yang menyeragamkan sekaligus "membunuh" kalender-kalender lokal penanggalan Jawa maupun Bali, hingga datangnya alat penunjuk waktu bernama jam. Dua hal itu meruntuhkan konsep waktu yang selama berabad-abad sebelumnya dihayati oleh masyarakat agrikultural Nusantara.
Karena penanggalan baru, ada hari senggang yang bergeser dari Jumat menjadi Minggu. Karena jam, ada pembagian satu hari menjadi 24 jam. Yang lebih frontal lagi dari detak-detak jarum jam kukuk itu, muncullah konsep jam kerja. Kerja! Kerja! Kerja!
Semua pergeseran itu digambarkan oleh Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan. Konsep rajin dan malas lalu berkembang sesuai selera kolonial, terutama sejak era Tanam Paksa.
Masyarakat pertanian tentu sulit menerima konsep ala dunia industrial tersebut. Bayangkan saja, bagaimana orang-orang seperti Pak Mugiharjo atau para pendahulunya harus terikat kepada jam kerja, sementara tikus dan wereng bahkan tidak tahu makhluk apa itu yang bernama jam kerja?
Situasi lebih ruwet lagi setelah muncul kesepakatan-kesepakatan perburuhan. Dari sana hadir sistem kerja delapan jam, mulai pukul 8 pagi, istirahat sejam di tengah hari, lalu bekerja lagi hingga pukul 5 sore. Buruh yang rajin akan bekerja penuh selama itu, syukur-syukur lembur. Tapi bagaimana petani menyikapi konsep tersebut agar ia tampak rajin? Ingat, persetan apakah bel pabrik sudah berdering ataukah belum, kawanan burung emprit bisa mampir satu-dua jam lebih awal untuk melibas bulir-bulir padi yang lezat.
Para petani pun mulai bekerja sejak fajar menyemburat. Di siang hari, situasi sudah tampak aman terkendali dari serangan udara skuadron emprit. Bapak-ibu tani beristirahat, duduk-duduk berteduh sambil menikmati angin, atau berbincang dengan tetangga.
Dalam situasi nikmat seperti itu Pak Pejabat lewat, melihat mereka, lalu bergumam, "Ah, dasar petani kita malas-malas...."
***
Syed Husein Alatas, cendekiawan Malaysia kelahiran Bogor, pernah mengulas lengkap dalam bukunya yang termasyhur Mitos Pribumi Malas. Dia menggambarkan, stigma malas yang ditimpakan kepada kaum pribumi Nusantara pada masanya lebih merupakan justifikasi kolonial untuk menciptakan hierarki sosial. Hierarki tersebut bersifat rasis, sehingga pada akhirnya penjajah memiliki basis legitimasi untuk memosisikan diri sebagai kelas penguasa, yang "menolong" kaum terjajah. Ya, kaum konservatif Belanda mengatakan bahwa masyarakat Jawa lebih bahagia bila ditekan dan ditindas, daripada dibiarkan bekerja bebas!
Tentu saja, argumen khayali begitu tidak lagi relevan digunakan sebagai instrumen kekuasaan di zaman ini. Sekarang sudah dua dekade usia Reformasi. Maka ucapan bocor tentang petani yang malas bukan lagi bentuk strategi, melainkan sebatas blunder yang akan membuat Pak Mugiharjo dan kawan-kawan tersinggung setengah mati.
Sebenarnya, bukan cuma Pak Pejabat yang rentan salah ucap. Kaum kelas menengah perkotaan yang tidak paham dinamika hidup di luar keseharian mereka pun acapkali gagal memahami perbedaan dunia seperti ini. Bisa karena batas-batas budaya, bisa pula karena kegagalan dalam memahami gambar besar persoalan-persoalan. Yang seperti ini sering terjadi, namun kadang kita tidak menyadari.
Pernah misalnya, seorang kawan mengatakan bahwa para "polisi cepek" alias "pak ogah" beroperasi di jalan-jalan semata karena mereka pemalas. Tentu saya kaget mendengar pandangan kawan saya itu. Bagaimana bisa stempel malas dijatuhkan dengan semena-mena ke jidat orang-orang itu, sementara mereka tidak punya "modal untuk malas"?
Dalam sebuah tulisannya, Cak Nun pernah mengulas betapa pentingnya orang punya modal untuk bersikap pelit. Ringkasnya, untuk jadi pelit, orang harus punya modal dulu. Sebab tidak mungkin orang yang tidak punya apa-apa dalam hidupnya dituntut untuk jadi dermawan. Lantas apa yang akan didermakan? Maka harus ada syarat-syarat tertentu, alias modal, agar seseorang layak disebut pelit.
Demikian juga syarat bagi para pemalas. Jika iklim ketenagakerjaan baik, mencari pekerjaan gampang, lalu situasi jalan raya tidak ruwet dengan over-populasi kendaraan, saya rasa sah-sah saja para Pak Ogah itu kita sebut pemalas.
Namun, kita tahu realitasnya tidak demikian. Ada problem struktural yang membuat para Polisi Cepek (tentu saja tidak semua) terpaksa menjalani pekerjaan tersebut. Di samping itu, beban populasi jalanan yang semrawut acapkali tidak memberi peluang bagi pengendara untuk melakukan manuver-manuver yang dibutuhkan, semisal berbelok, atau putar balik. Kondisi ini lebih mengenaskan lagi karena polisi tidak bertugas di titik-titik amburadul tersebut, atau jumlah personel mereka memang tidak mampu mengatasi semua masalah di jalanan. Di sinilah para pengendara menemukan manfaat nyata keberadaan para pengatur lalu lintas partikelir itu.
Nah, dengan kenyataan demikian, layakkah orang-orang itu kita sebut dengan gampangnya sebagai para pemalas? Sungguhkah mereka punya modal untuk malas?
***
Sekarang bulan Ramadan. Saya ingin banyak-banyak tidur di bulan ini. Ini perkara ibadah, dan ikhtiar saya untuk menghindari ucapan dan tingkah laku yang bernilai maksiat. Tolong jangan sebut saya pemalas. Saya pasti akan sangat terteror mendengarnya.
Iqbal Aji Daryono esais, tinggal di Bantul
(mmu/mmu)
