detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 22 Mei 2018, 12:00 WIB

Kolom

Memori Krisis Moneter 1997/1998

Zulkifli Hasan - detikNews
Memori Krisis Moneter 1997/1998 Ilustrasi: ist.
Jakarta -

Pada Agustus 1997, mata uang rupiah mulai bergerak di luar pakem normal. Rupiah tidak saja bergeliat negatif, tapi lebih dari itu. Rupiah bergerak sempoyongan. Kemudian September 1997, Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) bersujud di titik terendahnya. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk membayar utang.

Padahal beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Juni 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar masih sangat adem, hanya Rp 2.380 per dolar. Mendadak pada Januari 1998, dolar menguat menyentuh level Rp 11.000. Kemudian pada Juli 1998, rupiah terus merosot , US$1 setara dengan Rp 14.150. Pada 31 Desember 1998, rupiah menguat perlahan, tapi hanya mampu meningkat hingga Rp 8.000 untuk US$1.

Pada Juni 1997, banyak yang berpendapat bahwa Indonesia masih jauh dari krisis. Karena beberapa pandangan ketika itu menyatakan bahwa Indonesia berbeda dengan Thailand. Indonesia memiliki inflasi yang rendah, surplus neraca perdagangan lebih dari US$900 juta, cadangan devisa cukup besar, lebih dari US$20 miliar, dan sektor perbankan masih baik-baik saja. Walaupun sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya, cukup banyak perusahaan Indonesia yang meminjam dalam bentuk dolar. Karena sebelum 1997 memang tercatat bahwa rupiah menguat atas dolar Amerika. Jadi, pinjaman dalam bentuk dolar dianggap jauh lebih murah.

Faktor yang mempercepat efek bola salju krisis moneter adalah rontoknya kepercayaan pasar dan masyarakat, ditambah kondisi kesehatan Presiden Soeharto saat memasuki tahun 1998 yang kian memburuk sehingga melahirnya ketidakpastian terkait suksesi kepemimpinan nasional. Yang tak kalah penting adalah sikap plin-plan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut berkelindan dengan besarnya utang luar negeri yang segera jatuh tempo, situasi perdagangan internasional yang kurang menguntungkan, dan bencana alam La Nina yang membawa kekeringan terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Tercatat, dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 miliar dolar AS, sekitar 72,5 miliar dolar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 miliar dolar AS akan jatuh tempo pada 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 miliar dolar AS. Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp 4.850/dolar AS pada 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/dolar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997.

Risikonya, rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya permintaan dolar untuk membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/1999 yang diumumkan 6 Januari 1998. RAPBN dinilai tak realistis. Krisis yang menandakan kerapuhan fundamental ekonomi tersebut dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar. Peringkat internasional bank-bank besar tersebut memburuk, tak terkecuali surat utang pemerintah, peringkatnya ikut lengser ke level di bawah "junk" atau menjadi sampah.

Tak sampai di situ, kemudian ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang terpukul cukup parah. Sehingga risiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.

Akibat PHK dan melesatnya harga-harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Ketika itu, angkanya tercatat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dolar/kapita pada 1996 dan 1.088 dolar/kapita pada 1997 menciut menjadi 610 dollar/kapita pada 1998. Dua dari tiga penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), berada dalam kondisi yang sangat miskin pada 1999 jika ekonomi tak segera diperbaiki.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 berubah menjadi nol persen kuartal terakhir 1997. Angkanya terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen pada kuartal I/1998, kontraksi 16,5 persen kuartal II/1998, dan terus terkontraksi 17,9 persen kuartal III/1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah mencapai 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya alias tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah. Karena dunia bisnis sudah tercekik akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global. Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode sama 1997, sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36 persen.

Kini, tak terasa sudah 20 tahun masa itu berlalu. Telah berlangsung beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional. Secara umum, semuanya berjalan baik. Pelan-pelan kondisi ekonomi juga mulai tenang. Setiap pemerintahan baru yang terbentuk juga mendapati tantangan dan peluangnya masing-masing. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dari kepemimpinan baru Jokowi-JK pun sama, yakni terobosan yang berani yang tidak hanya berhenti di zona gembar-gembor infrastruktur.

Faktanya, Jokowi-JK tidak lagi kebagian booming commodity sebagaimana era SBY-JK dan SBY-Boediono. Karena booming commodity yang diprogresifkan oleh lonjakan harga komoditas dunia tersebut menggenapkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di era SBY menjadi tercatat lebih baik. Jika tidak, maka rerata pertumbuhan ekonomi sejak 1997 akan tergerus sekira 1,5 persen per tahun.

Rata-rata pertubuhan PDB Indonesia dari 1997 sampai 2013 hanyalah 3,8 persen. Jika kita tidak memasukkan krisis keuangan Asia alias memulai analisis dari tahun 2000, rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia hanyalah 4,5 sampai 2006. Nah, peningkatan harga komoditas (commodity boom) menambah 1,5 terhadap pertumbuhan PDB Nasional. Setelah peningkatan harga komoditas menggandakan nilai ekspor Indonesia alias peningkatan sekira USD 100 miliar, barulah rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia menjadi 6 persen.

Jadi, sebagaimana dicatat dengan apik oleh Gustav Papanek (2014), sebagian peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan harga-harga barang yang secara tak terduga mewakili sekitar 5 persen pertumbuhan PDB. Meskipun sebagian dari harga yang tak terduga tersebut terdiri dari keuntungan yang dikirimkan ke luar negeri, sebagian lagi masih berada di dalam negeri dan dianggap telah berhasil memberikan efek pengganda.

Pendeknya, ledakan harga komoditas menambah 1,5 persen per tahun kepada pertumbuhan PDB Nasional dari 2006 hingga 2011. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanya akan mampu tercatatkan angka sekira di bawah 5 persen. Dan celakanya, kemungkinan terjadinya lonjakan harga komoditas seperti itu lagi sangatlah kecil, bahkan sangat mustahil dalam rentang beberapa tahun mendatang

Di tangan Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi terbilang cukup stabil. Jika dibanding target yang ditetapkan dalam RPJMN atau APBN, hasilnya memang agak kurang mentereng. Pada 2015, ekonomi Indonesia hanya bertumbuh 4,88 persen, meleset sekira 0, 82 persen dibanding target APBN dan tergelincir 0,92 dibanding RPJMN. Lalu tumbuh 5,02 persen pada 2016, meleset tipis 0,12 dibanding APBN dan 1,8 persen dibanding RPJMN.

Dan, pemerintah berhasil menorehkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2017 sebesar 5, 06 persen, yang berarti meleset sekira 0,16 dibanding APBN dan 2,06 dibanding RPJMN. Sekalipun demikian, secara komparatif torehan pemerintah masih sangat gemilang. Untuk melengkapi itu, pemerintah masih memerlukan terobosan lain, terutama terkait angka pertumbuhan yang lebih progresif dan kualitas pertumbuhan itu sendiri.

Sekalipun secara komparatif angka yang diraih cukup menggembirakan, sejatinya secara domestik Indonesia masih memerlukan angka yang jauh lebih tinggi agar kue ekonomi yang tersajikan bisa mengimbangi lonjakan angkatan kerja yang kian besar (bonus demografi), mengurangi pengangguran, dan memperkecil angka kemiskinan.

Oleh karena itu, memori krisis moneter 1997/1998 harus tetap kita jadikan sebagai reminder penting bahwa apapun alasannya, pemerintah harus mengambil semua jalan yang mungkin untuk menambal kerapuhan ekonomi yang bisa berakibat krisis. Sebab, apapun alasannya, kerapuhan ekonomi yang bisa berujung pada krisis pada akhirnya akan mempersempit peluang rakyat banyak untuk mendapatkan "hak untuk hidup sejahtera". Semoga.

Zulkifli Hasan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com