Aksi Teror dan Efek Dominonya

Jakarta - Mei tahun ini dibuka dengan serentetan aksi teror, yang dimulai dari aksi teror di Mako Brimob dengan lima orang polisi gugur sebagai syuhada pada 10 Mei 2018. Keesokan harinya, seorang anggota Brimob ditusuk seorang mahasiswa yang berafiliasi dengan organisasi teroris. Pada 12 Mei, dua mahasiswa asal Temanggung dan Ciamis ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap polisi. Dini harinya, polisi menembak mati empat tersangka teroris di Cianjur setelah dibuntuti dari Sukabumi. Pada hari yang sama, bom meledak di tiga gereja di Surabaya, dilakukan oleh satu keluarga yang berpelukan selepas Salat Subuh. Esoknya, giliran Polrestabes Surabaya yang menjadi sasaran. Pelakunya juga satu keluarga. Dari sana, polisi melakukan operasi antiteror di Sidoarjo yang menewaskan empat orang terduga teroris.

Teror ini direspons beragam. Sebagian merasa bahwa teror ini adalah upaya (baik sistematis maupun tidak) pengalihan isu. Ada dua isu yang diasumsikan sedang dialihkan oleh rentetan peristiwa berdarah ini; pertama, anjloknya nilai tukar rupiah, dan kedua, rilisnya film 212. Bagi isu yang pertama, pemerintah dianggap sedang 'cuci tangan' biar tidak dicecar soal nilai tukar rupiah yang memburuk. Bagi isu yang kedua, orang yang anti-212 dianggap sedang berupaya menggagalkan film tersebut. Tapi, sebagaimana dapat Anda cek dalam argumen-argumen Prof. Mahfud MD, agak picik untuk menganggap aksi teror ini sebagai sebagai (semata) pengalihan isu.

Sebagian lagi mengaitkannya dengan kegagalan banding HTI terkait 'statusnya' sebagai ormas terlarang. Sehingga ketika Felix Siauw mengutarakan opininya yang mengutuk aksi teror bom tersebut, sebagian dari kita mengernyitkan dahi: really? Tapi, penelusuran dari polisi tidak menempatkan HTI atau eks-HTI sebagai dalang. Tersangka teroris terafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dengan Aman Abdurrahman (salah seorang napiter di Mako Brimob) menjadi salah satu tokohnya. Dari sana, aksi terorisme ini diyakini sebagai betulan 'asli', dan bukan pengalihan isu, dikompori 'keberhasilan' para napiter 'melakukan jihad' di markasnya 'musuh'.

Ini kemudian membawa kita pada serangkaian efek domino. Misalnya, citra polisi yang naik. Dalam bahasa Alissa Wahid, polisi telah naik kelas. Mereka yang gugur adalah personifikasi syuhada yang sejati. Dukungan moral terhadap kepolisian yang walaupun kehilangan anggotanya tapi tetap memberikan perlakuan manusiawi bagi para napiter yang menyerah meningkatkan simpati masyarakat. Radikalisme-terorisme menjadi musuh bersama. Penyisiran dilakukan lebih luas dari TKP bom bunuh diri hingga media sosial. Karena kita tahu bahwa terorisme tidak hanya ada pada pelaku bom bunuh diri tetapi juga 'dijangkiti' bibitnya oleh ulama radikal semisal Ustaz Maaher at-Thuwailibi yang menyebut polisi sebagai "monyet berseragam cokelat".

Terorisme, sebagaimana bencana, sekali lagi menjadi impuls yang menunjukkan 'watak dasar' bangsa Indonesia: empatif dan guyub. Berduyun-duyun ucapan bela sungkawa, ekspresi dukungan moril dan materil, diekspresikan di mana-mana, dengan media apapun: bunga, 'viralisasi' counter narrative terhadap terorisme, dan lain-lain. Walau kemudian, kita mengerti bahwa penguatan arus ultra-konservativisme Islam telah membuat sebagian dari kita lebih memilih Palestina First. Ini juga jadi masalah: katanya, di mana solidaritas kita terhadap saudara setanah-air?

Sebagian lagi kehilangan kemampuan berempati dan balik mencibir. Mulai dari cibiran bahwa korban adalah layak dikorbankan karena, misalnya, kafir, sampai cibiran bahwa kita terlampau 'lebay' merespons padahal di Suriah dan Palestina, misalnya, korbannya jauh lebih banyak. Cibiran juga muncul sebagai ekspresi kekesalan karena 'Islam' (selalu) disalahkan, walaupun fakta lapangan yang ditemukan, pelaku memang kebetulan secara administratif beragama Islam. Dan, sebagian yang melandasi tindakannya adalah pemahamannya yang keliru atas jihad dalam Islam. Bagi oposan, tragedi terorisme ini adalah juga impuls untuk balik mengkritisi pemerintah sebagai lemah dan tidak bisa menjamin keamanan.

Namun begitu, sebagaimana setiap kali aksi teror berusaha merusak kedamaian dan menyebarkan paranoia di sekitar kita, kita balik berikrar: #kamitidaktakut. Dalam konteks ini, aksi teror memperkuat genggaman tangan kita untuk sama-sama pasang badan saling dukung melawan terorisme. Kita membuktikan sekali lagi keguyuban kita dalam menjaga kodrat keberagaman yang dibingkai toleransi, sikap saling hormat-menghormati. Dari sana, orang kemudian mempertanyakan: apa yang masih bisa dibenahi, diperbaiki, dalam upaya pemutusan virus radikalisme?

Selain penguatan institusi kepolisian dan pendidikan Islam moderat berkemajuan, orang kemudian 'diingatkan' pada RUU Antiterorisme yang mandek di parlemen. RUU ini mestinya dapat menjadi payung hukum dalam optimalisasi tindakan pencegahan, penindakan, dan penanganan korban terorisme. Tapi, RUU ini mandek oleh sebab belum tercapainya kesepakatan tentang hal-hal berikut: definisi terorisme, pelibatan TNI, penyadapan, penebaran kebencian yang dikhawatirkan akan mencederai kebebasan berekspresi, menyoal kewenangan penyidik maupun penuntut untuk menahan terduga teroris, pencabutan kewarganegaraan, serta perpanjangan masa penahanan.

DPR mengklaim RUU ini sudah 99 persen selesai, Asrul Sani mengharap RUU ini selesai sebelum Lebaran. Tapi fakta bahwa RUU ini masih mandek, atau kalau kata Menhan, masih dimandek-mandekan, Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan ultimatum: jika Juni belum selesai, maka Presiden akan mengeluarkan Perppu. Sebanyak 14 ormas Islam mendukung ide penerbitan Perppu ini. Tapi ultimatum ini, bagi ketua Pansus RUU Muhammad Syafi'i dianggap salah alamat. Pasalnya, bagi dia, pemerintahlah yang tidak kooperatif dalam proses penyelesaian dan penerbitan RUU tersebut.

Ini bukan bola salju satu-satunya. Syafi'i dituding sebagai pro-Islam radikal sehingga secara sengaja memperlambat pengesahan RUU. Yang dijadikan rujukan, salah satunya, adalah bukti digital atas responsnya terhadap konflik di Poso. Asumsi ini kemudian digunakan untuk menyerang partai Syafi'i, Gerindra. Di saat orang saling berebut panggung dan saling tuding saling menyalahkan, seorang santri harus kena bentak oleh polisi yang atas dasar kesiagaan sedikit parno takut kardus yang dibawa berisi bom. Kemudian kita memperdebatkan, dan kemudian menuduh teroris, kepada orang-orang yang secara penampilan dan pakaian, kita stigmatisasi sebagai teroris. Apakah penguatan stigma dan phobia ini, ditambah segelintir orang yang lebih memilih saling tuding saling menyalahkan, menunjukkan tercapainya salah satu tujuan teror?

Irfan L. Sarhindi pengasuh Salamul Falah, lulusan University College London, associate researcher Akar Rumput Strategic Consulting

(mmu/mmu)