DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 21 Mei 2018, 12:18 WIB

Kolom

Meredam Polarisasi Pilpres 2019

Ali Rif'an - detikNews
Meredam Polarisasi Pilpres 2019 Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta - Satu tahun menjelang Pilpres 2019, polarisasi politik makin menguat. Masyarakat mulai terbelah menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Hal ini misalnya terlihat dari peristiwa saling serang antara kelompok pendukung gerakan #2019GantiPresiden dengan pengguna kaus #DiaSibukKerja di kawasan Car Free Day Jakarta beberapa waktu lalu.

Peristiwa itu bisa jadi merupakan bibit polarisasi yang mengarah pada gesekan fisik yang lebih keras. Padahal, polarisasi itu awalnya terjadi di media sosial namun kemudian berpindah dan merembet ke lapangan. Tentu jika melihat kerasnya caci maki dan saling serang di media sosial, polarisasi yang pernah terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu sangat mungkin akan terjadi di Pilpres 2019. Bahkan dengan resonansi yang lebih kencang.

Asumsi itu didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, ada kecenderungan bahwa aktor intelektual di balik munculnya polarisasi tersebut adalah orang-orang yang sama. Pilkada DKI Jakarta 2017 harus diakui merupakan puncaknya polarisasi politik masyarakat yang tidak hanya di ranah online melainkan juga offline. Namun perlu diingat, polarisasi Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak bisa dipisahkan dari polarisasi sebelumnya dalam Pilpres 2014.

Ini artinya, ada tali temali yang terus berkelindan hingga 2019 bila melihat pola dan aktor-aktor di belakangnya. Sebab, hal yang sama ternyata tidak berlaku pada pilkada serentak 2018 yang disebut-sebut rawan konflik itu. Jika ditelusuri, ademnya Pilkada 2018 tidak dapat dipisahkan dari cairnya bangunan koalisi partai di setiap daerah. Partai-partai yang pada Pilpres 2014 menjadi pendukung Joko Widodo kini campur baur dengan partai-partai pendukung Prabowo Subianto. Begitu sebaliknya. Inilah yang menjelaskan mengapa polarisasi politik di Pilkada 2018 tak terdengar gaungnya.

Kedua, polarisasi akan makin menguat jika pada Pilpres 2019 mendatang hanya diikuti dua kontestan. Pasalnya, dengan hanya dua kontestan, maka seluruh kekuatan politik akan terpolarisasi menjadi dua kutub. Setiap orang dengan latar belakang berbeda akan bertarung mempertahankan pilihan masing-masing secara berhadap-berhadapan. Sehingga pilpres tidak hanya akan menjadi kontestasi dua kandidat dengan sumberdaya politik masing-masing, namun juga pertarungan dua ideologi dan bahkan dua aliran yang berbeda.

Apalagi hingga hari ini belum ada figur yang secara terus terang berani menjadi penantang Jokowi. Lawan Jokowi hanya Prabowo, petarung lawas. Pertarungan Jokowi dan Prabowo --jika jadi berlanjut-- hanya merupakan daur ulang pertarungan Pilpres 2014. Inilah yang kemudian membuat dendam lama bersemi kembali, sehingga polarisasi berpotensi mengkristal.

Para pendukung Prabowo dipastikan akan mengerahkan segala cara untuk dapat memenangkan jagonya. Sebaliknya, para pendukung Jokowi akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan supaya Jokowi bisa melanjutkan ke periode berikutnya.

Poros Alternatif

Salah satu alternatif untuk meredam poralisasi adalah dengan memunculkan poros alternatif (poros ketiga). Di atas kertas, peluang itu masih terbuka lebar. Poros Jokowi kini telah mendapat sokongan lima partai --PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura-- sehingga mengantongi dukungan 290 kursi (51,78%). Ini artinya, masih ada sisa lima partai: Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, dan PAN.

Kelima partai tersebut bisa dibelah menjadi dua poros. Jika Partai Gerindra berkoalisi dengan PKS, maka jumlah kursinya adalah 20,18% persen kursi DPR, sehingga sudah mencukupi untuk ambang batas pencalonan presiden. Sisanya Demokrat, PKB, dan PAN. Jika ketiga partai ini bergabung, maka total kursinya 27,85 persen, sudah lebih dari cukup untuk ambang batas pencapresan.

Kalkulasi di atas sangat memungkinkan, dan positif bila benar-benar terlaksana. Apalagi saat ini Pileg dan Pilpres 2019 digelar secara serentak. Secara politik, partai yang mengusung capres akan diuntungkan secara elektoral. Pasalnya, ada kecenderung bahwa masyarakat yang memilih capres secara otomatis akan memilih partai pengusung capres atau partai yang paling diasosiasikan (identik) dengan capres tersebut.

Kecenderungan tersebut sejatinya bisa menjadi daya tarik bagi partai untuk berani membuat poros baru dan mengusung capres. Sebab, jika pun misalnya kalah di dalam pilpres, setidaknya partai pengusung capres akan diuntungkan dengan perolehan suara yang signifikan.

Tentu selain memunculkan poros alternatif, upaya lain untuk meredam polarisai adalah dengan memperkuat literasi politik. Yakni, mengajak masyarakat supaya jangan mau dijadikan komoditas politik dengan beragam tipu daya yang ada. Di saat yang sama, kita perlu mendorong para elite politik dari setiap partai untuk memandang bahwa pilpres bukan semata-mata bertujuan meraih kekuasaan. Melainkan, merupakan bagian dari pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang dinilai mampu memperbaiki nasib rakyat.

Peran Media

Tentu di atas itu semua, peran media dalam meredam polarisasi politik juga tidak boleh dilupakan. Pasalnya, selama ini, alih-alih berusaha meredam polarisasi yang ada, media --apapun jenisnya-- kini justru cenderung menjadi bagian dari polarisasi itu sendiri. Peneliti dari Harvard Kennedy School, Filipe R. Campante, dan Daniel Hojman, misalnya, pernah menjelaskan kecenderungan ini.

Ada dimensi yang dapat menjelaskan mengenai hubungan media dengan polarisasi politik. Media bisa saja menjadi partisan ketika pemilik media punya agenda tersendiri di dalam politik. Dalam kondisi itu, mengutip McQuail (2002), tak jarang media akhirnya 'dipaksa' turut mencipta agenda terselubung ke dalam bingkai kerja-kerja jurnalisme. Fakta ini misalnya terlihat telanjang pada Pilpres 2014 lalu, dimana banyak media terbelah dan ikut larut dalam gelombang polarisasi politik.

Akhirnya, potensi makin menguatnya polarisasi politik di masyarakat menjelang Pilpres 2019 harus secepatnya diredam. Upaya ini perlu menjadi kesepahaman dan kesepakatan bersama setiap elemen bangsa. Selain untuk mencegah terjadinya konflik horizontal, kita juga punya kewajiban untuk menjaga agar demokrasi kita tetap bermartabat.
Ali Rif'an Direktur Riset Monitor Indonesia

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed