DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 21 Mei 2018, 10:14 WIB

Kolom Kang Hasan

Kebangkitan Nasional 2018

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Kebangkitan Nasional 2018 Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - 110 tahun yang lalu sejumlah orang terdidik berkumpul untuk menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Mereka masing-masing punya identitas, baik secara etnis, tempat asal, maupun secara religi. Sebelum masa itu mereka berikatan berdasar pada identitas tadi. Sejak munculnya kesadaran nasional itu, identitas nasional menjadi lebih dimajukan ketimbang identitas asal.

Yang penting bagi mereka saat itu adalah menjadi satu, bersama, berjuang untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri. Mengelola sumber daya secara mandiri, mengambil manfaatnya secara penuh. Tentu saja bersama pula ketika mengambil manfaatnya.

Bersama artinya setara, semua orang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang diperlakukan lebih tingi atau lebih rendah dari yang lain. Tidak ada yang merasa lebih berhak, misalnya karena mereka merasa lebih banyak. Ringkasnya, di masa itu mereka tidak menekankan kata mayoritas.

Ketika anak-anak muda zaman itu berkumpul, merumuskan Sumpah Pemuda, sebagai pernyataan untuk mengekspresikan kebersamaan, mereka berunding soal satu bahasa yang hendak dipakai dalam berkomunikasi. Bila bahasa yang dipakai berbeda-beda, ada kekhawatiran mereka akan sulit bersatu. Sejak saat itu tentu saja orang Jawa adalah mayoritas. Tapi menariknya, bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional, melainkan bahasa Melayu.

Kenapa bahasa Melayu yang dipilih? Menurut catatan sejarah, pertimbangannya adalah karena bahasa Melayu sudah dipakai lebih luas sebagai bahasa perdagangan. Perhatikan bahwa pertimbangannya adalah bersatu, bersama, menuju masa depan, bukan kepentingan sekelompok mayoritas.

Semangat ini dipelihara dan terus ditumbuhkan sampai belasan tahun kemudian, ketika mereka akhirnya sampai pada titik yang dituju, yaitu kemerdekaan. Di situ mereka bersama merumuskan dasar negara dan konstitusi. Semangatnya adalah menjadikan negara ini sebagai rumah bersama, tempat berbagi ruang hidup. Di situ orang-orang dari berbagai suku, tempat asal, dan agama, duduk bersama untuk merumuskan fondasi bagi sebuah bangsa yang merdeka.

Sebagaimana kita ketahui, sempat terjadi perdebatan apakah negara ini akan memberi keistimewaan pada kaum muslim yang merupakan penduduk mayoritas. Tapi akhirnya diputuskan bahwa keistimewaan itu tidak perlu. Bersama lebih penting.

Hari-hari belakangan ini kita merasakan hal yang berbeda. Saat kita sudah merdeka dan jauh lebih sejahtera, banyak orang yang melupakan hal penting yang telah membawa kita hingga ke titik ini, yaitu kebersamaan tadi. Sekelompok orang meneriakkan kata "mayoritas" untuk melabeli diri mereka. "Kami ini mayoritas, kami lebih berhak."

Pemimpin harus dari golongan mayoritas, kata mereka. Mereka mengklaim, itulah demokrasi. Bukan. Demokrasi tidak memberi keistimewaan kepada kelompok mayoritas. Demokrasi justru memberikan dan menjamin hak yang sama kepada setiap individu. Tapi, bukankah pemimpin ditentukan melalui pemungutan suara, sehingga yang memperoleh suara terbanyak adalah yang menang? Ya. Pemilihan itu adalah cara untuk memastikan setiap individu didengarkan keinginannya. Pemenangnya bukan mayoritas, dalam arti tidak otomatis harus berasal dari kelompok mayoritas.

Kalau mayoritas yang harus diberi keistimewaan, maka sekarang kita harus memberi keistimewaan kepada orang Jawa, karena secara etnis mereka lebih banyak. Tapi tentu itu akan konyol. Nah, itu juga seharusnya berlaku sama bagi agama. Agama apapun adalah agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia, diperlakukan sama, tanpa ada yang perlu diistimewakan.

Memaksakan keistimewaan adalah titik awal perpecahan. Sekali lagi ingat, kita bersatu dan menjadi besar, karena kita tidak membedakan siapapun. Semua diperlakukan sama. Kalau ada yang kemudian diperlakukan berbeda, maka secara perlahan kita semua bergerak saling menjauh.

Masih saja ada orang-orang yang menggugat keabsahan pilihan ini, khususnya dari kalangan Islam. Masih saja ada keinginan agar negara ini diatur dengan cara Islam, atau setidaknya memberikan keistimewaan kepada umat Islam. Masih ada saja yang menganggap bahwa rumusan negara ini bertentangan dengan syariat Islam.

Tidak. Rumusan negara ini dibuat dengan melibatkan ulama-ulama Islam. Mereka kini kita hormati sebagai pahlawan negara. Mereka sudah mempertimbangkan, rumusan negara ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

110 tahun setelah kebangkitan nasional kita, ada orang-orang yang memainkan identitas agama untuk kepentingan politik. Mereka memanipulasi emosi suatu golongan, dengan menyatakan bahwa agama mayoritas harus mendapatkan segalanya. Pemimpin harus dari golongan mayoritas, kata mereka.

Orang-orang ini sudah jauh melenceng dari semangat kebersamaan tadi. Mereka hanya peduli satu hal, yaitu mendapat kekuasaan politik. Parahnya, ketika kekuasaan itu didapat, mereka sibuk memperkaya diri, dengan mencuri kekayaan dan uang negara. Kita harus mewaspadai mereka, jangan sampai Indonesia mereka hancurkan.

Dulu kita berhadapan dengan Belanda. Kini boleh jadi musuh kita bukan dari luar, melainkan dari dalam. Yaitu orang-orang yang tak lagi peduli pada persatuan.

Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed