DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 16 Mei 2018, 12:00 WIB

Mimbar Mahasiswa

Menuju Birokrasi Emas Indonesia

Martinus Jemarut - detikNews
Menuju Birokrasi Emas Indonesia Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi (Foto: Putri Akmal)
Jakarta -

Indonesia tengah serius mengurusi proyek pembangunan kesejahteraan masyarakat bangsa. Hal itu dapat dilihat dari keseriusan pemerintah pusat (Presiden) dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif. Selain melalui pembangunan infrastruktur, salah satu instrumen yang dapat digunakan Presiden untuk mewujudkan visi menyejahterakan masyarakat adalah birokrasi. Oleh karena itu, selain serius mengurusi pembangunan infrastruktur, Presiden semestinya berkosentrasi pula dalam menata birokrasi, atau tepatnya melaksanakan reformasi birokrasi. Malahan reformasi birokrasi itu sangat mendesak lantaran salah satu liabilitas akselerasi pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah birokrasi yang masih melekat dengan budaya yang kontra dengan semangat mengabdi.

Bahan bakar utama mesin birokrasi adalah semangat pelayanan. Mamayana Muna, Hindi Mamaya Na (layani rakyat sekarang, bukan nanti). Itulah pepatah di negeri Philipina yang sekaligus menjadi roh utama mesin birokrasi di negara tersebut. Sebagaimana didefiniskan oleh Hague, Harrop & Breslin (1998: 219), birokrasi adalah "organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan." Jika Philipina menganut prinsip Mamayana Muna, Hindi Mamaya Na dalam menjalankan mesin birokrasi, bagaimana dengan birokrasi di Indonesia? Kira-kira apa prinsip utama yang mengilhami mesin birokrasi di Indonesia.

Semangat utama mesin birokrasi Indonesia saat ini dapat dikenali lewat istilah umum yang melekat dengan para birokrat. Sejauh yang dikenal oleh penulis, para birokrat (orang yang bekerja dalam birokrasi) sering disebut sebagai abdi negara atau pamong praja. Makna di balik sebutan birokrat sebagai abdi negara itu adalah para birokrat bekerja mengabdi atau melayani negara. Celakanya bahwa para birokrat sering membuat penafsiran tunggal atas makna kata negara. Negara seolah-olah hanya sebatas pada penguasa atau pemerintah. Para birokrat hanya memiliki tanggung jawab dan ikatan personal dengan penguasa. Individu yang berkecimpung dalam birokrasi tidak menginternalisasi semangat tanggung jawab kepada rakyat.

Selain disebut sebagai abdi negara, para birokrat sering pula disebut sebagai pemeras. Disebut sebagai pemeras lantaran para birokrat kerap melakukan tindakan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat. Contoh kasus pungli ini misalnya terjadi pada awal tahun 2017 lalu. Enam orang ASN di Bandung, Jawa Barat ditangkap KPK. Mereka melakukan pungli dari sejumlah layanan perizinan, antara lain dari izin mendirikan bangunan (IMB). Selain sebagai pemeras, birokrat juga selalu melekat dengan praktik suap. Jika ingin memperlancar segala urusan dengan birokrasi, birokrat harus diberi uang pelicin. Pemberian uang pelicin itu merupakan salah satu bentuk sahih praktik suap. Melekat dengan suap dan pemeras merupakan citra umum birokrat di hadapan masyarakat umum.

Praktik penyimpangan yang dibuat oleh birokrat itu tentunya mengganggu usaha realisasi cita-cita bangsa, yakni menyejahterakan kehidupan bangsa. Birokrasi yang pada galibnya menjadi mesin utama pelaksana kebijakan pemerintah/penguasa mestinya bekerja dengan tulus hati, taat aturan dan profesional dalam melayani rakyat. Praktik pungutan liar dan suap merupakan simtom eksak bahwa birokrat di Indonesia masih bekerja dengan orientasi profit untuk pribadi. Orientasi profit masih dominan ketimbang melayani rakyat. Hal yang dibutuhkan dalam rangka akselerasi perwujudan cita-cita bangsa adalah ketulusan hati para birokrat dalam bekerja.

Dalam perjalanan 72 tahun bangsa ini sebagai bangsa merdeka, ada suatu kemajuan dari waktu ke waktu yang terjadi dalam praktik birokrasi. Hal itu misalnya tercermin dalam suatu jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 2017 yang menemukan, sebanyak 55,2% masyarakat responden menyatakan bahwa kinerja birokrasi saat ini lebih baik dibandingkan 5 tahun lalu. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kualitas organisasi birokrasi dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya usia kemerdekaan bangsa ini, kualitas mesin birokrasi juga mesti semakin bertambah.

Sangat diharapkan bahwa kelak ketika Indonesia sudah memasuki 100 tahun usia kemerdekaan bangsa, kualitas birokrasi juga dapat ditakar dengan emas. Ketika bangsa sudah memasuki generasi emas, birokrasi Indonesia juga harus sudah berkualitas setaraf emas sehingga disebut birokrasi emas. Kualitas birokrasi setaraf emas merupakan ungkapan lain dari proposisi bahwa birokrasi harus memiliki kualitas tinggi dan mumpuni. Kualitas emas diperoleh jika keadaan sekarang harus dibenahi.

Masih merujuk pada jajak pendapat yang sama, 34,7% responden menilai problem utama yang menimpa birokrasi adalah soal mental, yakni kedisiplinan untuk tidak menerima suap. Mentalitas buruk aparatur sipil negara itu mungkin berkelindan dengan banyak hal, tidak hanya berhubungan dengan praktik menerima suap. Segala jenis mental buruk itu harus dieliminasi dari diri setiap individu dalam birokrasi. Perubahan mentalitas aparatur sipil negara ini merupakan salah satu prasyarat terciptanya kualitas baik organisasi birokrasi. Oleh karena itu, jalan menuju perubahan kualitas itu harus dikreasi sejak sekarang.

Presiden Jokowi pernah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, selanjutnya disingkat Perpres PPK. Penerbitan Perpres PPK ini merupakan konkretisasi ikthiar bangsa untuk mendidik anak bangsa dengan suatu nilai pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter ini merupakan salah satu jalan untuk meminimalisasi atau bahkan mengeliminasi praktik dan mental menyimpang dalam diri anak bangsa. Penghayatan secara konkret amanat Perpres ini, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal, merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan generasi sekarang menjadi pelaku generasi birokrasi emas. Inilah salah satu jalan yang dapat dilakukan sejak sekarang untuk merealisasikan impian birokrasi emas.

Perpres itu tentu berorientasi jangka panjang, misalnya mencetak birokrat Indonesia yang berkarakter dan berbudi luhur. Hal yang paling penting adalah menerbitkan kebijakan yang langsung menjawab persoalan birokrasi di Indonesia. Misalnya menyiapkan suatu instrumen regulasi atau terobosan baru yang dapat mengkondisikan terciptanya birokrasi emas. Terobosan baru dan regulasi itu harus menjamin terselenggaranya birokrasi emas. Diharapkan bahwa regulasi itu diolah atas dasar evaluasi terhadap praktik organisasi birokrasi saat ini yang diwarnai banyak ketimpangan.

Pekerjaan mereformasi birokrasi bukan hanya jadi tunggakan Presiden. Reformasi birokrasi adalah tunggakan bersama. Hemat saya, titik awal menuju perubahan dunia, termasuk birokrasi, harus dimulai dengan mengubah diri birokrat. Para birokrat harus mempunyai empati terhadap orang-orang yang mereka layani, habituasi atau keterarahan yang tetap pada keutamaan kejujuran. Cinta pada keutamaan kejujuran memungkinkan setiap manusia, termasuk para birokrat, untuk tidak mengangkangi aturan. Setiap penyimpangan selalu bermula dari keberanian untuk mengabaikan aturan, dan setiap kepatutan selalu diilhami rasa cinta pada aturan.

Arsen Jemarut mahasiswa STFK Ledalero, Maumere-Flores




Simak juga berita terkait reformasi birokrasi di DKI Jakarta:

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed