DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 16 Mei 2018, 11:28 WIB

Catatan Agus Pambagio

Mandegnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Kendaraan Listrik

Agus Pambagio - detikNews
Mandegnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Kendaraan Listrik Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Penggunaan kendaraan bertenaga listrik semakin hari semakin berkembang, baik untuk roda dua maupun roda empat. Kalau kita berkunjung ke Eropa, Amerika, Australia, China kita akan melihat semakin banyak lokasi untuk melakukan isi ulang baterei kendaraan listrik, seperti di tempat parkir umum, supermarket, mall, dan bandara.

Bahkan kalau kita akan menyewa kendaraan di berbagai perusahaan rental di manca negara, yang disodorkan pertama pasti kendaraan listrik. Artinya, dunia sepakat untuk mendorong penggunaan energi bersih pada moda transportasi, sesuai Perjanjian Paris 2015. Penggunaan energi bersih memang harus segera dipercepat penerapannya, tentunya berbagai peraturan perundang-undangannya juga sudah harus sudah siap sebelum implementasi kebijakan di jalankan.

Presiden RI telah mengeluarkan instruksi tertulis supaya semua kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Berdasarkan instruksi tersebut, Menteri ESDM pada 24 Agustus 2017 di Nusa Dua, Bali telah membuat kesepakatan dengan kalangan industri perakit kendaraan bermotor, peneliti energi, kementerian/lembaga terkait dan lain sebagainya untuk menetapkan bahwa mulai 2040, pemerintah secara tegas akan melarang produksi mobil berbahan bakar minyak.

Menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo, maka dibuatlah Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Kendaraan Listrik oleh Kementerian ESDM dan sudah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg) pada akhir Oktober 2017 untuk dilakukan proses penyusunan regulasinya. Sayangnya sejak Rancangan Perpres disampaikan ke Sekneg hingga saat ini tidak ada kabarnya. Untuk itu diperlukan langkah besar dari semua pihak supaya kebijakan ini terlaksana segera, dan Indonesia mempunyai peran dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik, bukan hanya perakit dan pembeli.

Hambatan Terstruktur

Hingga hari ini, batubara, minyak bumi, dan gas masih menjadi sumber utama energi di Indonesia. Namun, dengan semakin murahnya sumber energi alternatif atau energi baru terbarukan (EBT), seperti angin dan surya serta murahnya biaya pembuatan alat penyimpanan daya (storage), membuat keduanya akan menjadi primadona sumber energi bersih masa depan.

Saat ini permintaan akan minyak dan gas bumi terus menurun. Kondisi tersebut berakibat meningkatnya biaya produksi minyak dan gas bumi, yang pada akhirnya tidak ada lagi permintaan akan minyak dan gas bumi sebagai sumber utama energi di peradaban manusia modern.

Teknologi pemanfaatan energi surya saat ini terus berkembang, dan harganya pun semakin kompetitif dibandingkan dengan harga energi fosil. Menurut Geoffrey Heal (the Donald, Professor of Social Enterprises and a Chazen Senior Scholar at Columbia Business School), di beberapa negara biaya rata-rata untuk memproduksi listrik pada 2009 masih sebesar USD 179 (sekitar Rp 2.500.000) per megawatt hour (MWH), namun pada 2017 untuk memproduksi listrik tenaga surya hanya dibutuhkan biaya tidak lebih dari USD 50 (sekitar Rp 700.000) per MWH.

Geoffrey juga mengatakan bahwa penggunaan energi surya sudah berhasil memangkas biaya produksi listrik yang menggunakan gas bumi hingga USD 60 per MWH, batubara USD 102 per MWH, dan energi nuklir USD 148 per MWH. Begitu pula dengan energi angin, pada 2017 biaya produksi listrik dari onshore wind sebesar USD 40 per MWH, dan untuk offshore wind sebesar USD 60 per MWH. Sangat murah.

Kota New York belum lama melakukan kontrak dengan perusahaan energi angin untuk membangun pembangkit tenaga angin (offshore) di sekitar Teluk Long Island yang akan dikonsumsi untuk menerangi jutaan rumah di New York City. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sudah mempunyai pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap, Sulawesi Selatan dengan daya 30 x 2,5 MW. Saat ini sudah beroperasi meskipun belum selesai 100%.

Jadi, jika pemerintah ingin menghemat APBN melalui pengurangan impor BBM, khususnya untuk pembangkit dan transportasi, sebaiknya pengembangan EBT (khususnya tenaga surya, angin, biomasa, mikrohidro, dan geothermal) harus dipercepat. Namun, jangan lupa menyiapkan regulasinya supaya kebijakan yang akan diambil jelas dan berkekuatan hukum.

Pencanangan penghentian produksi kendaraan berbahan bakar fosil pada 2040 oleh pemerintah ternyata membuat berang kalangan industri perakit kendaraan bermotor di Indonesia yang sudah hampir 50 tahun menjadikan negeri ini pasar mereka. Mereka sangat minimalis dalam pengembangan teknologi pembuatan kendaraan bermotor di Indonesia karena tujuan utama mereka hanya merakit dan memasarkan produk saja. Tidak ada itu alih teknologi di industri kendaraan bermotor bakar. Teknologi harus dicuri, bukan menunggu diberikan.

Kebijakan pemerintah terkait kendaraan listrik tentunya akan mengancam para taipan "perakit" kendaraan di Indonesia, khususnya Jepang. Patut diduga mereka telah melakukan lobi-lobi ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) supaya kebijakan ini tidak diterapkan. Ulah para industri perakitan kendaraan bermotor di Indonesia bukan baru pertama kali terjadi, sudah puluhan kali mereka lakukan tanpa pemerintah cq Kemenperin dapat berbuat banyak.

Bukti lain adanya perlawanan industri perakit kendaraan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro IV sangat tinggi. Mereka terus berusaha untuk mengulur-ngulur waktu berlakunya PM LHK tersebut. Berbagai alasan mereka bangun, seperti Pertamina belum siap, dan sebagainya. Penundaan ini patut diduga supaya Indonesia dapat menjadi negara penampung kendaraan berbahan bakar di bawah Euro IV yang tidak laku dijual lagi di negara yang pemerintahannya tegas dan berani memutuskan penggunaan BBM dengan Euro IV.

Langkah Pemerintah

Terhambatnya perjalanan Rancangan Perpres Tentang Kendaraan Bermotor karena Kemenperin kurang setuju jika Perpres itu hanya mengatur Kendaraan Listrik tapi juga harus mengatur penggunaan EBT lain, seperti hybrid dan hidrogen. Teknologi kendaraan hybrid dan hidrogen merupakan teknologi yang dikembangkan dan diandalkan oleh Jepang. Mereka tidak terlalu antusias mengembangkan teknologi kendaraan listrik karena China jauh lebih advance dalam pengembangan kendaraan listrik. Jadi jelas memang lobi industri perakitan kendaraan bermotor Jepang telah berjalan.

Pertama, supaya Rancangan Perpres Kendaraan Listrik bisa berproses lanjut, sebaiknya dilakukan kesepakatan antara Kementerian ESDM dengan Kemenperin dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dalam setiap pembahasan Perpres ini di Kementerian Koordinator Perekonomian sebelum diserahkan ke Sekneg untuk diproses akhir ke Presiden.

Kedua, regulasi kendaraan listrik ini sifatnya sangat mendesak untuk segera dituntaskan, sebaiknya Presiden mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) dengan Kementerian terkait supaya Rancangan Perpres ini cepat diundangkan. Apalagi pada 22 - 24 Mei 2018 akan diselenggarakan acara tahunan Clean Energy Ministerial Meeting IX (CEM) di Copenhagen, Denmark. Pertemuan tersebut menjadi kurang efektif bagi Indonesia jika kita belum mempunyai regulasi yang komprehensif.

CEM merupakan pertemuan multilateral tingkat menteri membahas penggunaan energi bersih secara berkelanjutan, termasuk kendaraan listrik. Tanpa kesiapan regulasi, Indonesia akan kesulitan untuk berperan aktif dalam percaturan teknologi energi bersih. Dengan keterbatasan anggaran penelitian dan pengembangan, pertemuan CEM akan sangat bermanfaat untuk Indonesia supaya dapat melakukan penelitian bersama yang akan meringankan APBN. Jangan ulangi kesalahan kebijakan di kendaraan berbahan bakar fosil, di mana kita hanya berperan sebagai konsumen saja tanpa ada transfer teknologi seperti yang selalu dijanjikan.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed