DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 03 Mei 2018, 13:10 WIB

Kolom

Paradoks Demokrasi Pilkada 2018

Masduri - detikNews
Paradoks Demokrasi Pilkada 2018 Deklarasi tolak politik uang di pilkada (Foto: Samsudhuha Wildansyah)
Jakarta -

Demokrasi adalah instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan bersama. Pada demokrasi, lewat ruang kebebasan dan persamaan hak, kita titipkan masa depan kebangsaan yang lebih mencerahkan. Berdemokrasi berarti membayangkan hadirnya kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan, melalui berbagai instrumen yang disediakan negara. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen penting dalam berdemokrasi. Lewat pemilu persamaan hak warga negara hadir, untuk bersama-sama menentukan pemimpinnya, baik pada konteks legislatif ataupun eksekutif, seperti pilkada serentak pada 2018 ini.

Kita memilih pemimpin, seperti bayangan Hobbes, berarti menyerahkan hak kita sebagai warga pada negara melalui pemerintahan yang bertugas mengurusnya. Pemberian yang maknanya juga bisa disebut pelimpahan hak pada pemerintah, berarti penyerahan totalitas hidup kita pada negara. Sebab itu, dengan bernegara kita sesungguhnya telah kehilangan banyak hak hidup. Tapi, garis yang dikehendaki oleh Hobbes adalah terjaminnya hak semua warga negara. Artinya, ada keteraturan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh negara. Kita tak sepenuhnya kehilangan hak dalam hidup; ada regulasi yang mengatur cara kita mendapatkan hak, supaya tidak bertabrakan dengan hak hidup orang lain.

Pemimpin berkewajiban mengatur hak-hak warga negara supaya tak terjadi benturan. Termasuk hak kesejahteraan yang harus diatur dan dikendalikan sedemikian rupa oleh pemerintah, supaya kesejahteraan merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Parahnya, kerap kali pemimpin justru hadir sebagai broker negara. Pemimpin justru mengibuli rakyat dengan janji-janji manis pada saat kampanye. Ketika terpilih lewat demokrasi langsung sebagai penanda pemberian mandat dari rakyat, mereka mendustai kepercayaan rakyat. Rentetan kasus korupsi yang melibatkan para pejabat yang pernah duduk di pemerintahan dan mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 merupakan contoh nyata dari pengkhianatan pemimpin pada rakyatnya.

Kandidat Pilkada 2018 yang tersangkut korupsi adalah Calon Gubernur (Cagub) Lampung, Mustafa (Bupati Lampung Tengah); Cagub NTT, Marianus Sae (Bupati Ngada); Cagub Sulawesi Tenggara, Asrun (mantan Wali Kota Kendari); Cagub Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus (mantan Bupati Kepulauan Sula); Calon Bupati (Cabub) Subang, Imas Aryumningsih (incumbent); Cabub Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (incumbent); dan, Calon Wali Kota Malang, Mochamad Anton (incumbent), dan Yaqud Ananda Qudban (anggota DPRD Kota Malang).

Keterlibatan calon kepala daerah dalam kasus korupsi merupakan kenyataan paradoksal yang menampar wajah demokrasi kita. Bayangan ideal tentang demokrasi sebagai instrumen untuk menghadirkan kepemimpinan yang transformatif nyatanya hanya ilusi dalam harapan besar rakyat kita. Demokrasi justru membuka ruang masuknya para broker negara mengeruk uang rakyat guna memenuhi ambisi pribadi dan kelompoknya. Hal ini tak lepas dari model demokrasi langsung yang kita jalankan, yang pada satu sisi diharapkan dapat melahirkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya, wujud dari kedaulatan dalam negara demokrasi, namun pada sisi yang lain, ongkos demokrasi langsung sangat mahal. Efeknya, barter kuasa antara kedaulatan rakyat dengan uang kandidat kepala daerah menjadi sesuatu yang sulit terhindarkan.

Peringatan Keras

Rentetan kasus korupsi yang melibatkan kepada daerah, baik yang masih menjabat ataupun yang sudah purna tugas menjadi peringatan keras bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara demokrasi, supaya tidak menggadaikan suaranya pada politik uang, yang kadang jumlahnya sebatas bisa dibelikan es campur pada saat mencoblos di tempat pemungutan suara. Rakyat harus memiliki pandangan jauh ke depan, bahwa satu suara saja dalam kontestasi pilkada menentukan harga satu sendok gula dan garam di dapur. Kebijakan berbagai hal menyangkut hajat hidup orang banyak dikendalikan oleh pemerintah yang telah diberikan mandat dan kepercayaan oleh rakyatnya.

Karenanya, supaya kenyataan paradoksal dalam demokrasi kita tak terus berlanjut, rakyat harus memilih dan memilah pemimpin dengan rekam jejak yang jelas, terutama berkaitan dengan integritasnya. Sebab integritas adalah modal paling dasar dan utama untuk bisa menghadirkan kepemimpinan transformatif yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Jejak para pemimpin yang tersungkur ke dalam jeruji KPK adalah contoh nyata dari minim bahkan tidak adanya integritas pada dirinya. Mereka mudah bermain dan dikendalikan untuk kepentingan proyek-proyek besar yang menghabiskan banyak uang negara dan menyangkut kepentingan publik luas.

Integritas memang seperti iman, kadang bertambah (yazid) dan berkurang (yankush). Integritas timbul tenggelam pada diri setiap manusia. Setidaknya, serangkaian kasus korupsi yang melibatkan beberapa calon kepala daerah menjadi peringatan keras tak hanya bagi rakyat seperti diuraikan di atas, namun juga bagi semua (calon) kepala daerah yang sekarang sedang memperebutkan mandat dari rakyat, jika nanti mereka mendapat mandat, akan terus diawasi oleh rakyat dan lembaga penegak hukum. Ancamannya kalau tak berintegritas dan cawe-cawe dengan empuknya kursi kekuasaan, bakal merasakan hal yang sama seperti telah dialami oleh kompetitornya yang sudah tersungkur duluan.

Masduri dosen Filsafat dan Pancasila pada Program Studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed