Kolom

Suriah dan 'Hoax-Diplomacy'

Ahmad Fahrurodji - detikNews
Kamis, 26 Apr 2018 12:10 WIB
Ilustrasi: Zaki Alfarabi/detikcom
Ilustrasi: Zaki Alfarabi/detikcom
Jakarta - Serangan koalisi pimpinan AS terhadap Suriah pada 14 April 2018 didasarkan pada tuduhan AS atas serangan senjata kimia yang konon menewaskan sekitar 40 warga sipil di Douma, sebuah kota di Timur Laut Damaskus. Dengan alasan bahwa serangan senjata kimia itu dilakukan oleh pasukan rezim Bashar Assad, AS dan sekutunya berinisiatif melakukan "tindakan balasan" dengan menyerang tempat-tempat di Suriah yang dinilai dijadikan tempat pembuatan dan penyimpanan senjata kimia.

Dalam serangan itu Trio AS-Inggris-Prancis memuntahkan lebih dari 100 rudal (Tomahawk Block IV, JASSM-ER --rudal jenis baru yang belum pernah dipergunakan sebelumnya, dan Storm Shadow --rudal buatan Inggris-Prancis-Italia) di titik-titik strategis Suriah.

Anehnya serangan itu dilakukan dini hari menjelang kunjungan tim OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) yang dijadwalkan melakukan investigasi. Inilah yang menjadi pertanyaan sejumlah kalangan, ada apa dengan serangan mendadak itu? Bahkan Prancis dan Inggris tidak sempat mendapatkan persetujuan dari parlemen masing-masing.

Meski Donald Trump segera menyatakan bahwa serangan itu berlangsung sukses --dan ini dikuatkan oleh PM Inggris Theresa May dan Presiden Prancis Emmanuel Macron-- namun data-data militer Rusia dan pemerintah Suriah, serta media Israel menyebutkan sekitar 70 rudal-rudal 'pintar' itu berhasil dilumpuhkan di udara oleh sistem pertahanan udara Suriah yang didukung oleh teknologi pertahanan Rusia. Bila ini benar, artinya hampir 70 persen senjata-senjata itu tidak mengenai sasaran.

Pihak Rusia sendiri tidak melakukan tindakan militer terkait serangan itu, dan menyatakan bahwa tidak satu pun peluru-peluru kendali tersebut menyasar basis-basis militernya. Rusia lebih memilih jalur diplomasi dengan mengutuk tindakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan merupakan kejahatan perang. Rusia melakukan upaya tekanan diplomatik termasuk mengajukan permasalahan ini ke DK PBB.

Meskipun Trump, Theresa May, dan Macron meyakini legalitas serangan tersebut, kecaman dari berbagai negara terus berdatangan. Aksi protes dan demonstrasi mengutuk serangan tersebut bahkan datang dari publik dalam negeri tak terkecuali para politisi dan tokoh oposisi di masing-masing negara tersebut. Kecaman mulai dari masalah 'administrasi' yang dilanggar, karena tidak (belum) mendapatkan persetujuan parlemen, sampai alasan penyerangan yang tidak kuat.

Kecaman terhadap Macron, misalnya, muncul dari seniornya Le Pen, yang menuduh Macron terlalu mengikuti kebijakan AS. Mantan PM Prancis Le Pen membandingkan ketika AS dengan alasan yang sama meminta Prancis bergabung dalam koalisi menyerang Irak, namun Prancis menolak karena basis tuduhan itu tidak kuat.

Jacques Chirac memang lebih dewasa dan matang dalam menentukan sikap. Sebagai seorang pemimpin dan negarawan, Chirac tidak serta-merta mau begitu saja didikte kepentingan AS --demikian menurut Le Pen dalam reaksinya terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintahan Macron. Sementara, Macron seorang presiden yang masih muda dan belum memiliki track record diplomasi yang kuat.

Sama seperti Macron, Theresa May juga mendapatkan reaksi dan kecaman keras di dalam negerinya. Protes tak hanya datang dari kalangan masyarakat yang turun ke jalan, tapi juga dari para anggota parlemen Inggris yang mempertanyakan keputusan perang tanpa persetujuan parlemen.

Penolakan terhadap cara militer untuk penyelesaian konflik Suriah justru datang dari Kanselir Jerman Angela Merkel. Tidak sepakat dengan kebijakan Trump, Merkel berusaha meyakinkan para partnernya di NATO itu untuk mengedepankan pendekatan dialog dengan Rusia, ketimbang tindakan militer yang berpotensi dampak yang tak terduga. Merkel menyatakan siap memediasi pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Perbedaan pendapat mengenai kebenaran serangan senjata kimia sudah mengemuka sebelum aksi militer dilancarkan. Sejak awal Rusia meyakini bahwa narasi yang dibangun AS tentang serangan senjata kimia hanyalah pretext bagi masuknya AS dalam konflik Suriah yang hampir rampung. Selesainya konflik Suriah tanpa campur tangan AS merugikan kepentingan AS di kawasan itu. Karenanya, isu senjata kimia tidak lebih dari hoax yang menjadi jalan pintas agar AS bisa memiliki alasan untuk terlibat kembali.

Hoax dan solidaritas biasanya saling kait-mengkait. Berita hoax yang dilancarkan satu pihak biasanya bermotif membentuk opini masyarakat yang pada gilirannya ditujukan untuk menggalang solidaritas. Hoax di sini dipahami sebagai sebuah informasi yang belum terverifikasi dan belum valid. Validitas adanya senjata kimia, siapa yang melakukan penyerangan, dan siapa yang memproduksi hingga hari ini masih belum terverifikasi.

Bahkan pihak yang memiliki otoritas melakukan verifikasi (OPCW) pun baru akan melakukan tugasnya pada hari ketika serangan itu telah dilancarkan. Namun, apa daya serangan telah dilancarkan, dan 'legimitimasi internasional' sebagaimana yang ditekankan Macron dalam salah satu pidatonya seolah menjadi pembenaran semua ini.

Sebenarnya penggunaan informasi bohong telah lama dipakai dalam dunia diplomasi maupun perang. Informasi tidak valid itu sengaja diproduksi dan disebarkan sebagai bagian dari perang urat syaraf (psychological warfare) dengan tujuan untuk mengintimidasi, demoralisasi, disinformasi, dan efek-efek lain yang tujuannya melemahkan posisi pihak lawan. Hoax dipakai untuk memicu reaksi yang keliru yang diinginkan oleh si pembuat informasi, sehingga pihak lawan mengambil keputusan yang salah.

Namun, yang berkembang dewasa ini informasi yang tidak akurat kemudian dijadikan pertimbangan dan alasan untuk menghakimi dan menjatuhkan sanksi kepada pihak lain tanpa adanya kesempatan melakukan verifikasi yang absah. Dalam derajat tertentu diplomasi dijadikan sarana pembenaran informasi tak akurat menjadi sebuah kebenaran. Dan, parahnya bisa saja aksi militer yang destruktif dilakukan hanya dengan narasi yang dibangun dengan bukti yang tidak akurat.

Bila ini terus berlangsung, akan terjadi perubahan peran diplomasi sebagai media yang tadinya ditujukan untuk memperlambat dan menghindarkan terjadinya perang, menjadi alat untuk menggalang solidaritas yang didasarkan pada kepalsuan, revansisme, dan kekuasaan.

Mirip Kasus Skripal

Apa yang terjadi terhadap Suriah mirip dengan 'hiruk-pikuk' diplomasi Barat terkait dengan kasus peracunan Sergei Skripal, mantan agen rahasia Uni Soviet yang menjadi agen ganda (untuk Inggris) dan putrinya, Yulia Skripal. Dalam kasus Skripal, pemerintahan Theresa May langsung menuduh Rusia berada di belakang upaya pembunuhan itu, padahal pada saat yang bersamaan kepolisian London menyatakan bahwa penyelidikan kasus Skripal akan memerlukan waktu yang lama.

Pernyataan PM Inggris itu langsung diikuti dengan aksi 'solidaritas diplomatik' dengan beramai-ramai mengusir diplomat Rusia dari negara masing-masing. Lebih dari 150 diplomat Rusia diusir dari berbagai negara sebagai efek sebuah informasi yang belum terverifikasi (hoax). AS merupakan negara dengan jumlah terbanyak diplomat Rusia yang diusir yakni 60 orang. Sementara negara-negara lain mengirim pulang satu-dua diplomat Rusia sebagai bentuk 'solidaritas' terhadap Inggris.

Pihak Rusia juga melakukan hal yang sama, sebagai tindakan resiprokal yang lazim dalam dunia diplomasi. Uniknya, hingga hari ini informasi tentang kebenaran adanya racun 'novichok' (kode racun kimiawi yang konon diproduksi di era Uni Soviet) dan bagaimana racun itu bisa mengenai korban, siapa yang melakukan dan lain-lain semuanya masih belum terkonfirmasi.

Sejak awal peristiwa Skripal itu, pihak Rusia melalui kedutaannya di London telah menyatakan siap berkoordinasi untuk memverifikasi kebenaran tuduhan Inggris, namun pihak Inggris tidak menanggapi. Alih-alih mengizinkan spesialis Rusia terlibat dalam investigasi, Inggris justru melibatkan ahli dari Prancis dalam investigasi tersebut. Hal inilah yang membuat Rusia mengajukan sejumlah pertanyaan yang tidak (bisa) dijawab oleh Inggris.

Seiring berjalannya waktu ternyata korban peracunan (Skripal) berangsur-angsur pulih. Meski pihak Inggris menyatakan bahwa kondisi kedua korban masih dalam keadaan kritis, media Rusia menyatakan bahwa Yulia Skripal sudah sadar. Hal ini dilacak dari akun media sosial "Vk" (Vkontakte --Facebook a la Rusia yang dikembangkan dan dipakai oleh sebagian besar orang Rusia) yang dimiliki Yulia Skripal, yang ternyata telah aktif.

Belakangan otoritas Inggris baru membenarkan tentang kondisi kesehatan korban peracunan itu. Terlepas dari pulihnya kedua korban 'novichok' tersebut, hubungan diplomasi Rusia–Inggris, dan Rusia dengan negara-negara yang telah melakukan aksi 'diplomasi solidaritas' telah terganggu oleh informasi yang belum terverifikasi (hoax). Hal ini tentu saja menyisakan ruang kegamangan yang terus menumbuhkan sikap saling tidak percaya. Belum lagi kerugian moril dan materiil yang dialami para diplomat dari masing-masing pihak.

Dua peristiwa yang menimpa Suriah dan Rusia di atas bisa menimpa siapa saja --termasuk Indonesia-- ketika sebuah narasi yang menyudutkan dibangun, dengan kemampuan teknologi informasi dan kemampuan diplomasi, untuk menjatuhkan sanksi atas tindakan yang belum tentu dilakukan. Aksi hoax-diplomacy bisa menjadi preseden buruk dalam dunia diplomasi dan hubungan internasional. Hoax bisa dalam sekejap mengubah masyarakat yang modern dengan segera menjadi sekelompok bangsa yang uncivilized.

Ahmad Fahrurodji doktor Sejarah Diplomasi dan pengamat Rusia UI

(mmu/mmu)