DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 25 April 2018, 15:00 WIB

Kolom

Mengelola Disrupsi Ekonomi

Chaniago Arifky - detikNews
Mengelola Disrupsi Ekonomi Disrupsi
Jakarta -

Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020, dengan proyeksi nilai transaksi e-commerce sekira 130 juta dolar AS. Meskipun visi tersebut terkesan ambisius, namun pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mencanangkan target tersebut. Salah satu alasannya adalah bahwa perilaku masyarakat Indonesia memang sudah sangat berorientasi digital.

Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) serta dari We Are Social menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia sudah berada di kisaran 52%, dan sebagian besar di antaranya mengakses internet secara mobile selama 4 (empat) jam per hari. Lebih jauh lagi, saat ini terdapat 370 juta kartu SIM aktif di Indonesia, jauh lebih besar daripada populasi Indonesia yang sudah hampir mencapai 270 juta penduduk.

Melihat potensi yang besar tersebut, Visi Ekonomi Digital Indonesia 2020 tentu bukanlah sebuah mimpi yang tak mungkin dicapai. Namun, sebelum itu ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh berbagai pihak terkait beberapa hal. Pertama, tantangan untuk mengurangi kesenjangan digital di Indonesia. Pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat Indonesia di mana pun mereka berada bisa mendapatkan akses layanan telekomunikasi yang sama, mengingat infrastruktur adalah syarat utama kesuksesan ekonomi digital.

Masalahnya, meskipun perilaku digital masyarakat Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, faktanya infrastruktur telekomunikasi belum terbangun secara merata. Pembangunan infrastruktur yang masif hanya terlihat di kawasan Jawa dan Sumatera, sedangkan di kawasan timur Indonesia infrastruktur telekomunikasi yang ada masih jauh dari memadai. Akibatnya, kesenjangan digital terasa sangat kentara.

APJII mencatat bahwa 70 juta pengguna internet Indonesia berpusat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan total semua pengguna internet di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya sebesar 5,9 juta. Fakta semacam itu juga terlihat dari posisi Indonesia di sejumlah indeks yang dikeluarkan berbagai lembaga, seperti Networked Readiness Index (NRI) dan GSMA Mobile Connectivity Index. Posisi Indonesia masih kalah jauh bahkan bila dibandingkan oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand.

Dilihat dari peta isu pemerintah terkait ekonomi digital, hal tersebut memang sudah menjadi salah satu perhatian pemerintah lewat peluncuran rencana pitalebar Indonesia 2014-2019, dan penyelesaian pembangunan Palapa Ring di kawasan Indonesia Timur. Rencananya, proyek tersebut akan selesai pada 2019 sehingga diharapkan akses ke jaringan telekomunikasi akan semakin baik.

Kedua, masalah SDM. Walaupun start-up digital mengalami pertumbuhan yang masif, namun kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan dalam menemukan talenta yang berkualitas, alias talenta yang sesuai kebutuhan industri. Akibatnya, sering terjadi talent war antar-start-up di mana seseorang dengan talenta berkualitas menjadi rebutan berbagai start-up. Salah satu yang menjadi akar permasalahannya adalah sektor pendidikan tinggi Indonesia yang belum dapat menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan industri.

Jadi wajar kiranya mengapa Presiden Jokowi sampai harus mengusulkan berbagai jurusan baru di perguruan tinggi terkait dengan ekonomi digital. Mengingat pentingnya SDM sebagai kunci peningkatan daya saing start-up Indonesia di kancah internasional, kolaborasi sektor bisnis dan akademik perlu ditingkatkan kembali agar tidak terjadi mismatch antara kedua sektor ini.

Ketiga, masalah regulasi. Memang, regulasi selalu menjadi isu utama jika kita bicara tentang start-up dan disruptive innovation. Faktanya, regulasi memang selalu tertinggal dibandingkan dinamika pertumbuhan teknologi yang sangat pesat. Namun, yang perlu dipastikan adalah bagaimana pemerintah bersama pihak-pihak terkait dapat menyusun regulasi yang adaptif dan tidak mematikan inovasi digital.

Berita baiknya, pemerintah sampai saat ini sudah menunjukkan respons yang sangat positif dalam penyusunan regulasi. Memang, di internal pemerintah sendiri terdapat perbedaan perspektif dalam menanggapi inovasi digital. Contoh yang terlihat jelas adalah bagaimana para pemain baru di sektor on-demand transportation terkesan mendapatkan regulasi yang tidak suportif karena cenderung disamakan dengan para pemain lama.

Pemain utama di sektor on demand transportation, sebut saja Go-Jek. Dampak yang ditimbulkan Go-Jek sangat signifikan. Dampak positifnya sudah jelas, Go-Jek mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru yang menjanjikan yang dapat memberikan pemasukan lebih dibanding industri konvensional dengan jam kerja fleksibel. Selain itu, Go-Jek juga mencoba menjadi solusi atas absennya pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemacetan dengan solusi yang mengandung mobilitas tinggi.

Memang, ada beberapa catatan terkait dampak disruptif yang ditimbulkan Go-Jek, terutama terhadap para ojek dan taksi konvensional. Penghasilan yang menurun dan kompetisi yang dirasa tidak adil menjadi pemicunya, sehingga banyak terjadi penolakan di daerah-daerah bahkan sampai berujung aksi kekerasan. Pemerintah pun berusaha turun tangan dengan meregulasi para pemain baru ini, namun regulasi yang ada terkesan terlalu berpihak kepada para pemain lama. Saya kira, akan sangat menarik untuk diikuti bagaimana dinamika ke depannya, mengingat tren layanan seperti ini diyakini akan tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan.

Sementara itu, di sisi lain sektor Fintech dan e-commerce terlihat adem ayem, bahkan justru mendapat perhatian dan dukungan yang sangat banyak. Belum lagi isu-isu lain seperti perlindungan data konsumen, keamanan transaksi dan isu-isu lain yang masuk ke ranah cyber security. Bahkan lebih jauh lagi, boleh jadi sudah waktunya keberadaan sebuah badan khusus yang fokus mengkoordinasikan isu-isu terkait ekonomi digital dipikirkan oleh pemerintah, mengingat selama ini isu ekonomi digital diurus secara "keroyokan" oleh berbagai instansi pemerintah. Bila semua tantangan ini bisa ditangani secara serius, dan semua potensi yang ada bisa dimaksimalkan, bukan tidak mungkin kita akan melihat Indonesia berjaya sebagai kekuatan ekonomi digital di ASEAN bahkan di dunia

Pendek kata, bagaimanapun, hal yang perlu dicatat oleh pemerintah adalah bahwa ekonomi digital memang memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Lihat saja Laporan dari Oxford Economics (2016) yang menyebutkan bahwa keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah lapangan kerja di Indonesia. Menurut laporan tersebut, secara khusus, setiap 1 (satu) persen peningkatan penetrasi mobile diproyeksikan akan menyumbang tambahan 640 juta dolar AS kepada PDB Indonesia serta membuka 10.700 lapangan kerja baru pada 2020.

Saya cukup yakin, kontribusi sektor TIK akan semakin signifikan terhadap PDB Indonesia. Sampai hari ini saja, sektor TIK sudah mampu menyumbang sekira 7,2 persen dari total PDB Indonesia. Walaupun angka tersebut masih jauh dibandingkan sektor lain, namun sektor TIK mengalami pertumbuhan sekitar 10 persen, bahkan lebih, yang merupakan pertumbuhan terbesar dibandingkan sektor lain. Pertumbuhan itu pun masih jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan rata-rata PDB nasional yang hanya 5 persen sejak beberapa tahun belakangan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memang harus menaruh perhatian yang besar terhadap sektor yang satu ini.

Arifky Chaniago pengamat ekonomi politik milenial


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed