DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 24 April 2018, 13:30 WIB

Kolom

Antropologi Pilkada dan Demokrasi Kita

Indra D Himrat - detikNews
Antropologi Pilkada dan Demokrasi Kita Ilustrasi: Zaki Alfarabi/detikcom
Jakarta - Perhelatan demokrasi pemilihan kepada daerah (pilkada) tahun ini akan digelar pada 27 Juni. Tentu tidak lama lagi, rakyat di sejumlah daerah segera menentukan pimpinan mereka. Selanjutnya pada 2019 perhelatan demokrasi dalam skala jauh lebih besar akan dilaksanakan yakni pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) dan presiden, rakyat akan menentukan wakilnya untuk duduk di legislatif dan pucuk pimpinan negeri, yakni Presiden RI periode lima tahun ke depan. Begitu seterusnya, perjalanan bangsa berputar dalam suatu pusaran demokrasi lima tahunan yang akan menentukan arah kebijakan negara yang mempengaruhi berbagai kegiatan masyarakat.

Sebagai gambaran rutinitas pesta demokrasi, dalam kurun lima tahun terakhir (2014-2019) misalnya, pilkada dilakukan secara serentak dalam tiga periode. Periode pertama pada 2015 pilkada melibatkan 260 kabupaten/kota yang meliputi 224 kabupaten, 36 kota dan 9 provinsi. Kedua, pada 2017 lalu pilkada serentak diikuti 101 kabupaten/kota yakni 76 kabupaten, 18 kota, dan 7 provinsi dan ketiga pada 2018 ini pilkada melibatkan 171 wilayah kabupaten/kota di 17 provinsi. Secara keseluruhan tiga kali pilkada serentak selama lima tahun atau 260 minggu sejak pemilu 2014 hingga pemilu 2019 nanti, daerah yang menyelenggarakan pilkada akan menjadi 532 kabupaten/kota, dan seluruh provinsi di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan masa sebelum Reformasi (1999), sebelum dilaksanakannya pemilihan langsung untuk pemilihan kepala daerah, jelas keadaannya kontras sekali. Sebelum Reformasi, rakyat hanya mengikuti pemilu sekali dalam lima tahun. Pasca Reformasi rakyat melakukan pemilihan calon kepala daerah melalui pilkada di setiap daerah dan mengikuti pemilu lima tahunan untuk pemilihan pimpinan nasional. Hal itu membuat masyarakat lebih dinamis didorong oleh bergeloranya kelompok-kelompok dan institusi-institusi tradisional yang ada di masyarakat tersebut.

Bahkan, adakalanya dalam pelaksanaan pilkada terbentuk institusi baru atas kebutuhan kandidat pimpinan daerah untuk memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat pemilih sehingga persaingan melalui kelompok dan institusi tersebut menjadi lebih tinggi. Masing-masing kelompok akan mengembangkan diri atau mengikatkan diri pada kelompok yang dianggap sama dan saling melindungi. Dalam situasi dan kondisi demikian, kelompok yang sama dan berbeda (berlawanan) itu berada pada dua titik ekstrem pengelompokan yaitu "Kelompok Kami" dan "Kelompok Kamu", atau "Kami" versus "Kamu".

Lalu, apa arti tingginya perbedaan antarkelompok berikut institusi pendukung Kami dan Kamu bagi perkembangan kehidupan demokrasi di negeri ini? Apakah persaingan di antara keduanya dalam perhelatan demokrasi dapat menyeret masyarakat menjadi destruktif atau sebaliknya terbangun kekuatan bagi tegaknya bangsa demokratis ke depan?

***

Sepanjang pelaksanaan pilkada selama empat periode pemilu yaitu Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014, dapat dikemukakan bahwa persaingan kelompok yang berbeda antara Kami dan Kamu tersebut menyebabkan terjadinya kasus-kasus bentrok antarpendukung namun demikian pilkada tetap bisa dilaksanakan. Artinya, persaingan antara Kami dan Kamu memicu masyarakat berada pada suatu dinamika dan tingkat kesiapannya dalam berdemokrasi, namun bukan destruktif.

Secara antropologis, pengelompokan masyarakat dalam suatu kesatuan kekerabatan atau kesatuan sosial yang merupakan sebagian dari suatu masyarakat sehingga masyarakat itu seperti terbelah menjadi dua bagian masyarakat, dan setiap bagian itu disebut moity atau paroh masyarakat. Moity sebagai suatu kesatuan sosial dalam masyarakat majemuk mendasari kehidupan demokratis Bangsa Indonesia, dan masing-masing kelompok akan berada pada Kelompok Kami dan Kelompok Kamu. Keduanya eksis menurut kesamaan kelompok dan masyarakatnya. Masing-masing akan saling mengkritisi, dan mengontrol. Apabila satu berkuasa, maka kelompok yang lain menjadi oposisi.

Dengan keadaan seperti itu, keberadaan oposisi justru memperkuat eksistensi masyarakat demokrasi. Ignas Kleden mengemukakan dalam tulisannya, Oposisi dalam Politik Indonesia di buku Menuju Indonesia Baru (1998), bahwa masyarakat demokrasi memerlukan oposisi. "Namun demikian, oposisi rupanya dibutuhkan bukan hanya untuk mengawasi kekuasaan. Oposisi juga diperlukan karena apa yang baik dan benar dalam politik, haruslah diperjuangkan melalui kontes politik serta diuji dalam wacana politik yang terbuka dan di hadapan publik," ujarnya.

Bagaimana landasan sosial budaya oposisi di masyarakat tradisional di Indonesia? Ambil contoh etnik Minangkabau yang dikenal sebagai masyarakat egaliter disebabkan kehidupan demokrasi berjalan dalam tatanan tradisionalnya yang sangat dinamis melalui kelompok-kelompok yang disebut suku. Setiap suku itu berbeda-beda tetapi semuanya berada dalam dialektika "Kelompok Kami Versus Kelompok Kamu" yang ditunjukkan oleh adanya dua kelompok suku besar yang menjadi acuan kelompok yakni Kelompok Suku Bodi-Caniago dan Kelompok Suku Koto-Piliang. Kedua kelompok besar suku itu mendorong tingginya dinamika sosial budaya maupun politik dan berefek pada seluruh sektor kehidupan di wilayah teritorial yang disebut nagari.

Perbedaan kedua kelompok itu bukan mematikan tetapi sebaliknya membuat suasana demokrasi semakin hidup dalam azas musyawarah mufakat. Dikatakan, "Basilang kayu dalam tungku di sinan api mako ka iduik." Artinya, perbedaan pendapat menghadapi suatu masalah justru menjadikan tingginya dinamika cara berpikir untuk mencari solusi, karena masalah tersebut dibahas sampai tuntas seperti dikatakan, indak ado karuah nan indak ka janiah, indak ado kusuik nan indak ka salasai. Artinya, tidak ada air keruh yang tak akan jernih dan tidak ada kisruh yang tidak bisa diurai atau diselesaikan yaitu melalui musyawarah dengan kepala dingin, bukan dengan kepala panas yang akan memicu adu otot dan melahirkan perpecahan.

Dalam masyarakat majemuk Indonesia, sosiolog Mochtar Naim dalam tulisannya yang masyhur di kalangan akademik dengan sebutan "Pola M dan Pola J" mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia terbagi dalam dua pola sistem sosial budaya yang saling berbeda, yakni pola sosial budaya yang mengacu pada sosial budaya egaliter sebagaimana masyarakat Minangkabau (Pola M) dan pola sosial budaya yang mengacu pada pola masyarakat feodal sebagaimana terdapat dalam masyarakat Jawa (Pola J).

Dalam demokrasi musyawarah mufakat di masyarakat Minangkabau, keputusan diambil menurut filosofi, bulek aie dek pambuluah bulek kato dek mufakaik yang artinya, bulat air karena pembuluh (saluran air seperti paralon terbuat dari bambu) dan bulat kata karena mufakat. Sementara, dalam masyarakat feodal keputusan mengikuti titah raja yang akan menjadi pedoman rakyat. Dalam masyarakat menurut Pola M, menentukan pemimpin dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Dikatakan, bulek lah buliah digolongkan, picak lah buliah dilayangkan. Berarti, semua sudah sepakat dengan keputusan yang diterima semua pihak dengan lapang dada.

***

Secara nasional, pilkada sebagai perhelatan demokrasi positif menjadi faktor pendorong menguatnya moity (paroh masyarakat) di masyarakat majemuk Indonesia. Namun, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan tingginya persaingan dari dua kelompok besar masyarakat itu dalam pesta demokrasi, pilkada maupun pemilu.

Sebagaimana dapat dilihat dari pesta demokrasi di DKI Jakarta pada 2017 lalu, pilkada memicu munculnya dua kelompok besar masyarakat yang penuh persaingan dan penuh gejolak tetapi aktivitas politik itu tetap berlangsung sesuai agenda. Masyarakat DKI Jakarta terbelah menjadi dua bagian besar yaitu bagian atau kelompok pendukung pasangan calon petahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat versus Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Masing-masing kelompok tampil dengan atribut diikuti heroik pendukungnya.

Pilkada DKI Jakarta telah mempertontonkan pelaksanaan pesta demokrasi damai di wilayah yang sangat beragam etnik dibanding daerah lain di Indonesia dan mengungkapkan kepada dunia bahwa keberagaman etnik bukanlah bencana justru sebaliknya adalah sebuah "keindahan" bagi berlangsungnya pesta demokrasi di suatu negara. Pilkada ibukota ini memberi makna bagi perjalanan demokrasi kita, juga menjadi faktor pemicu akulturasi nilai-nilai tradisional yang harmonis dan nilai-nilai materialistis di tengah masyarakat Indonesia dalam perjalanan demokrasi yang tengah mencari bentuk atau format ala Indonesia di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan bahkan mancanegara.

Indra D Himrat Sarjana Antropologi alumnus FISIP Unand, Padang; anggota Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), tinggal di Bekasi


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed