DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 23 April 2018, 16:03 WIB

Catatan Agus Pambagio

Persoalan Pelaksanaan Registrasi Kartu Selular Prabayar

Agus Pambagio - detikNews
Persoalan Pelaksanaan Registrasi Kartu Selular Prabayar Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta - Komunikasi melalui jaringan selular, baik suara maupun data, sudah menjadi kebutuhan. Tanpa pusat kendali dunia (telepon selular) di tangan, kelaparan informasi akan menyerang manusia. Di mana pun kita berada, pusat kendali informasi ini harus selalu berada di dekat kita. Dompet boleh tertinggal, tetapi kita akan stres ketika smartphone tertinggal atau hilang.

Smartphone sebagai alat canggih selain membantu juga berpotensi mengganggu kehidupan kita. Dalam perkembangannya, penggunaan teknologi selular terkait dengan bisnis masa depan yaitu bisnis aplikasi dan bisnis big data yang berisi algoritma rumit. Keduanya akan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia mendatang. Menguasai big data berarti menguasai kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk itu penggunaan kartu selular prabayar harus diatur oleh negara supaya berguna bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Untuk pengaturan penggunaan kartu selular prabayar, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No. 14 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Permen Kominfo No. 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Intinya, pemerintah mewajibkan setiap pemilik kartu seluler prabayar harus melakukan registrasi kepemilikan berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pendaftaran atau registrasi di mulai pada 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Namun, langkah pemerintah ini tidak berjalan mulus karena banyak pihak yang merasa dirugikan.

Jadi tidak heran jika muncul demo para penjual kartu perdana di beberapa kota karena dengan kebijakan registrasi ini pengusaha atau penjual kartu perdana prabayar merosot drastis pendapatannya sebagai akibat kepemilikan kartu selular perdana prabayar dibatasi. Satu NIK atau KK hanya boleh untuk registrasi maksimum 3 kartu. Protes pelanggan pun muncul riuh rendah di media sosial dan media mainstream.

Namun, apapun dampaknya, negara harus hadir. Dampak negatif sebuah kebijakan harus dicarikan jalan keluarnya karena teknologi selular terus berkembang dan pasti akan banyak kesempatan untuk dapat dijadikan lahan bisnis baru. Be creative!

Persoalan yang Muncul

Dari monitoring melalui media, berdiskusi langsung dengan pejabat Kemenkominfo, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), operator, dan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, saya memperoleh beberapa informasi tentang penyebab kusutnya sistem registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, sehingga Menkominfo harus melibatkan Bareskrim Polri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Berikut beberapa informasi terkait persoalan yang muncul di publik; semoga artikel ini dapat memberikan pencerahan kepada publik terkait dengan persoalan pelaksanaan registrasi kartu selular prabayar.

Pertama, dari sisi regulator, Kementerian Kominfo sedikit ceroboh dalam pelaksanaan registrasi kartu selular prabayar karena tidak melengkapi regulasi terkait dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) proses registrasi ini. Untuk menghindari terjadinya despute, protes, atau demo seperti yang terjadi saat ini, Permen terkait seharusnya dilengkapi dengan juklak yang jelas, supaya tidak terjadi kesalahpahaman para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurut saya, pemerintah sedikit terlambat dalam mengeluarkan juklak Permen No. 14 Tahun 2017 saat memulai proses registrasi pada 31 Oktober 2017.

Ketetapan BRTI No. 02/TAP/ZBRTI/IV/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan Lampirannya baru muncul pada 19 April 2018, atau nyaris 6 (enam) bulan setelah registrasi dimulai. Begitu pula dengan Surat Edaran Menkominfo No. 01 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Sehingga tidak heran jika pelaksanaan registrasi kartu selular ini bermasalah.

Keterlambatan melengkapi regulasi membuat pelaksanaan regulasi terhambat, dan kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini, misalnya para pembuat dan pedagang kartu perdana. Mereka beraksi dengan melakukan demo yang memperkeruh suasana di publik. Seperti kita ketahui bersama, dengan rendahnya pertumbuhan industri telko dalam beberapa tahun belakangan ini, industri kartu perdana tercipta menjadi lahan bisnis yang menguntungkan. Jauh lebih menguntungkan daripada bisnis penjualan pulsa.

Kedua, dari sisi pelaksanaan registrasi kartu prabayar, sebaiknya memang perlu dilakukan beberapa langkah strategis dan tegas oleh penegak hukum untuk menghindari penyalahgunaan NIK dan/atau KK. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian KK dan NIK kepada masyarakat, termasuk dalam proses verifikasi keabsahannya. Persoalan muncul ketika sistem verifikasi yang digunakan Ditjen Dukcapil patut diduga akurasinya rendah, atau tidak dapat berkomunikasi dengan sistem yang dipunyai operator. Ditambah, sumber daya manusia yang melaksanakan verifikasi juga kemungkinan rendah.

Akibatnya, muncullah 1 KK/NIK dapat memverifikas hingga 2,2 juta kartu. Saya juga menduga kemungkinan ini terjadi karena Kemendari mempunyai agenda lain, misalnya menggunakan proses verifikasi ini untuk memperoleh pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP). Karena, untuk memverifikasi NIK/KK tidak ada pagu anggarannya di Kemendagri. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1997 Tentang PNBP, pola yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil berpotensi melanggar UU PNBP.

Ketiga, persoalan muncul ketika para operator juga tidak memeriksa kompatibilitas dari sistem yang terkoneksi dengan Ditjen Dukcapil. Mesin data Ditjen Dukcapil terus saja melakukan proses verifikasi tanpa dapat memberikan alert kepada operator bahwa proses bermasalah. Akibatnya respons operator kepada pelanggan lamban, dan membuat kegaduhan di publik.

Keempat, Komisi I DPR pun seharusnya tidak reaktif dengan menanggapi dan membentuk Panja karena penyebabnya mudah diketahui asalkan semua pihak (Memkominfo, Kemendagri, dan Operator) duduk bersama dengan Komisi I mencari apa penyebabnya, dan segera rencanakan penanggulangannya. Jangan jadikan proses registrasi menjadi komoditi politik yang dapat menimbulkan kegaduhan di publik.

Langkah Pemulihan

Pemerintah harus dapat meyakinkan operator bahwa pelibatan Bareskrim Polri hanya untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan NIK dan KK dalam proses registrasi, bukan melakukan investigasi ke operator, seolah-olah sudah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh operator yang merugikan publik. Proses sedang berjalan, dan Bareskrim cukup mengawasi jalannya proses registrasi dan proses pembersihan manipulasi verifikasi.

Kedua, harus ada alternatif sistem verifikasi oleh Ditjen Dukcapil jika sistem yang ada bermasalah. Misalnya, registrasi dapat dilakukan melalui HP dengan menggunakan aplikasi biometrik atau sidik jari atau face detection. Sayangnya, Ditjen Dukcapil belum mempunyai alatnya. Harusnya sudah direncanakan oleh semua pihak terkait sebelum dimulai proses registrasi.

Ketiga, operator harus secara tegas menyelesaikan program pembersihan penggunaan NIK/KK yang berulang sebelum 1 Mei 2018. Operator harus langsung memblokir kartu prabayar yang digunakan untuk mendaftarkan banyak nomor atau ada penggunaan NIK/KK seseorang tanpa hak karena itu tindakan kriminal.

Penggunaan data administrasi kependudukan tanpa hak melanggar UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan --dengan sanksi penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp 1 miliar, dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Pertubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE --dengan sanksi denda hingga Rp 10 miliar.

Keempat, masyarakat diminta menggunakan fasilitas cek NIK/KK yang ada di website seluruh operator selular untuk mengetahui apakah ada nomor-nomor kartu selular prabayar atas namanya yang bukan miliknya. Bila menemukan, segera minta operator menonaktifkan kartu prabayar tersebut. Lalu masyarakat juga diminta untuk tidak menerima kartu prabayar yang dibeli dalam keadaan aktif tanpa registrasi sendiri.

Terakhir, program registrasi harus terus berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Dan, pemerintah bersama DPR juga harus segera membuat UU Perlindungan Data Pribadi secepatnya.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed