DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 12 April 2018, 15:06 WIB

Kolom

Jika Koalisi Pemerintah Resmi Berpisah

M Nurul Fajri - detikNews
Jika Koalisi Pemerintah Resmi Berpisah Foto: Tsarina Maharani
Jakarta - Tak bisa dipungkiri bahwa pusat perhatian dalam perhelatan Pilpres 2019 adalah Presiden Joko Widodo yang sudah memastikan diri dan dukungan untuk kembali maju sebagai calon presiden. Menjelang waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden resmi dibuka pada 4 Agustus 2018, maka keputusan siapa yang akan mendampingi beliau tentulah sangat dinantikan. Dan, pasti juga tengah dipikirkan matang-matang oleh Jokowi dan timnya.

Setidaknya, pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi Pilpres pada 2009 lalu patut ditimbang oleh Jokowi. Dengan memilih Boediono sebagai wakilnya, SBY menarik keuntungan ganda, yakni mencegah kecemburuan di antara partai pendukung serta memiliki wakil yang mampu menutupi kelemahan atau semakin memperkuat program dan agenda pemerintahannya.

Berkaca pada kondisi politik hari ini, keputusan dengan siapa Jokowi akan berpasangan jelas tak hanya berimplikasi pada politik elektoral semata. Lebih daripada itu, keputusan yang harus diambil secara hati-hati tersebut akan menentukan bagaimana gambaran tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla serta tahun pertama pemerintahan baru.

Adanya manuver yang kuat dari PKB dan PAN dengan wacana poros ketiga bersama Partai Demokrat maupun merapat ke kubu Prabowo dalam kalkulasi politik pasti sedikit-banyak menghadirkan kekhawatiran di pihak Jokowi. Meski dampak politik yang akan hadir berbeda, dari sisi pencalonan kehilangan PKB dan PAN jelas tak akan berpengaruh sama sekali. Akan tetapi, kehilangan PKB dan PAN di barisan koalisi sudah bisa dipastikan akan berdampak terhadap jalannya pemerintahan.

Menyandera APBN

Implikasi politik paling serius dan krusial dari perpecahan koalisi pemerintahan adalah munculnya upaya-upaya yang merintangi lahirnya kebijakan di parlemen. Dan, yang paling serius dan krusial tersebut jelas terkait dengan pembahasan dan penetapan APBN. Hal serius dan krusial tersebut akan bertemu antara ruas dengan buku ketika momentum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden serta menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru terpilih bertepatan dengan dimulainya agenda pembahasan rancangan APBN 2019 dan 2020.

Sementara pada saat yang sama partai politik koalisi pendukung saat ini tak lagi utuh berada di kubu Jokowi. Beranjak dari fakta politik yang tampak hingga kini, PKB menjadi satu-satunya anggota partai politik koalisi pemerintah yang belum menentukan arah sikap yang jelas. Akankah kembali mendukung, keluar dengan membentuk poros baru bersama PAN dan Partai Demokrat atau akan menyeberang ke kubu Prabowo. Apalagi PKB mematok posisi sebagai calon wakil presiden lewat nama Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB.

Tanpa bermaksud meremehkan, rasa-rasanya akan sulit membayangkan PKB akan tetap mendukung Jokowi di pilpres nanti apabila tawaran atas posisi calon wakil presiden merupakan harga mati yang tak bisa ditawar sama sekali. Sebab sejauh ini, selain elektabilitas yang tak terlalu menjanjikan, dengan memilih Muhaimin sebagai wakilnya tentu berpotensi akan menimbulkan kecemburuan bagi partai politik pendukung lainnya. Apalagi dalam urutan kemenangan pada Pemilu 2014, PKB bukanlah pemenang kedua pemilu di bawah PDIP.

Meski terkesan realistis karena pusat perhatian publik yang sejauh ini masih hanya tertuju pada sosok Jokowi dan Prabowo, sayangnya berbagai aspek yang ada belum mampu menempatkan Muhaimin sebagai pilihan satu-satunya yang paling menguntungkan dan mendukung segala kebutuhan elektoral Jokowi di pilpres mendatang. Belum lagi jika kemudian kita berbicara faktor kewilayahan yang selalu menjadi pertimbangan untuk mendulang suara serta melengkapi berbagai kekurangan Jokowi selama periode pertama pemerintahan.

Lain halnya dengan PAN yang sejauh ini telah secara terbuka menyatakan tidak akan kembali menjadi partai pengusung Jokowi di pilpres nanti. Sejauh ini, romantisme antara PAN dan Partai Demokrat sepertinya hendak kembali dirajut untuk membentuk poros ketiga dengan melibatkan PKB di dalamnya. Meskipun berstatus "anak bungsu" dalam koalisi, PAN sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 kerap menunjukkan sikap dengan cita rasa oposisi terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Jika kondisi tanpa PKB dan PAN di barisan partai politik pendukung Jokowi benar-benar terjadi pada pilpres nanti, baik sebagai poros ketiga atau ada di barisan Prabowo, kemungkinan mandek hingga tersanderanya APBN 2019 dan 2020 besar kemungkinan terjadi. Sebab dalam praktik politik ketatanegaraan, kunci dari tercapainya agenda politik pemerintahan maupun agenda politik oposisi terletak pada keputusan akhir APBN.

Mengingat begitu serius dan krusialnya posisi APBN tersebut, apalagi di tahun-tahun politik seperti saat ini, wajar jika semua kepentingan akan bermuara pada forum-forum pembahasan dan pengesahan APBN. Sehingga pada momentum politik yang seperti itu, tingkat kompromis pasti akan meninggi. Maka demikian APBN 2019 dan 2020 jelas akan sangat rentan dijadikan bancakan politik untuk kepentingan pileg maupun pilpres.

Apalagi secara telah menjadi rahasia umum kalau politik gentong babi (pork barrel) biasanya akan disusupkan dalam postur APBN pada waktu menjelang atau setelah pemilu sebagai sumber pendanaan politik yang akan atau telah dikeluarkan. Dengan pusat perhatian publik yang terkonsentrasi bahkan digiring kepada berbagai persoalan kontestasi dan pemenangan pemilu, maka bisa dipastikan jika APBN 2019 dan 2020 akan sangat rentan dibajak. Baik karena alasan yang sifatnya rivalitas politik maupun alasan kompromis dengan cara membajak uang negara melalui cara-cara yang terkesan legal. Terlepas dari siapa pun nanti yang akan memenangi Pilpres 2019.

Implikasi ke Kabinet

Selain berisiko terhadap APBN sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perginya PKB dan PAN dari koalisi pemerintahan saat ini juga menjadi ancaman bagi stabilitas di internal eksekutif. Dalam hal ini antara presiden dengan para pembantunya di kabinet kerja. Dengan komposisi PKB empat menteri dan PAN satu menteri di kabinet kerja, kemungkinan merembesnya ketegangan politik pilpres yang dibalut dengan perpecahan koalisi seperti tak dapat dihindarkan.

Apalagi sejarah mencatat pengangkatan kader partai politik sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan sejak era Gus Dur hingga Jokowi adalah cerminan dari pelembagaan koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Sehingga akan sulit membayangkan jika ada menteri merangkap kader partai politik tetap dipertahankan, sementara partainya dengan tegas telah menyeberang dari barisan pendukung pemerintahan.

Dengan skenario keluarnya PKB dan PAN dari barisan koalisi Joko Widodo, maka reshuffle kabinet kerja semakin mendekati keniscayaan. Meski pengangkatan atau pemberhentian menteri (reshuffle) merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945, perubahan komposisi politik yang menjadi dasar dilakukannya reshuffle kabinet jelas akan semakin menguatkan tudingan bahwa koalisi yang dijalankan selama ini terbangun di atas nilai pragmatisme politik transaksional semata. Bukan sebagaimana didengungkan bahwa koalisi yang terbangun merupakan koalisi tanpa syarat atas dasar kesamaan platform politik.

Tanpa menafikan diri sebagai petahana, di sinilah peran strategis Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, serta terkhusus selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara akan paling sangat menentukan. Penegasan batas pemisah antara kepentingan politik dengan urusan pemerintahan harus segera dilakukan oleh Presiden Jokowi, kabinet, serta partai politik yang telah pasti memberikan dukungan untuk pencalonannya.

M Nurul Fajri peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed