Kolom

Quo Vadis Politik Nasionalis-Religius?

Ismatillah Nuad - detikNews
Kamis, 12 Apr 2018 13:20 WIB
Pertemuan koalisi di rumah Prabowo (Foto: Kanavino)
Jakarta -

Sejak pernyataan-pernyataan elite di Partai Gerindra mengenai pasangan ideal pendamping Prabowo ialah sosok nasionalis-religius, wacana serta isu nasionalis-religius menjadi hangat diperbincangkan kembali. Sosok religius dalam hal itu maksudnya sosok muslim yang nasionalis, yang tentu saja biasanya berada di dalam partai berbasis Islam.

Namun, dalam konteks wacana politik Islam, istilah religius itu sebetulnya tidaklah tunggal. Misalnya, para elite partai Islam banyak melakukan komunikasi-komunikasi politik untuk membuka berbagai kemungkinan pemenangan dan suksesi Pilpres yang genderangnya telah ditabuh. Dengan komunikasi itu, kemungkinan besar partai berbasis Islam akan menggunakan strategi akomodatif-kooperatif, ketimbang eksklusivitas. Bukan hanya persoalan minimnya kuantitas perolehan suara dari masing-masing, tapi juga terdapat celah perbedaan prinsipil yang pada akhirnya tak memungkinkan satu sama lain untuk berkoalisi.

Dalam ideologi dakwah partai Islam, misalnya, juga terdapat perbedaan di mana hal ini memicu perdebatan yang tak mudah untuk disatukan. Ini menguatkan tesis Bassam Tibi (1998) bahwa gerakan Islam politik sebenarnya tak memiliki kekuatan domestik, karena satu dengan lainnya memiliki kepentingan dan ideologi politik yang berbeda.

Dalam sejarah politik Indonesia kontemporer, koalisi sesama partai politik berbasis Islam memang tak bisa bertahan lama. Pada 1999, misalnya, saat itu koalisi partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah tak bertahan lama. Kepentingan politik di antara sekian partai yang berbasis Islam saat itu cenderung pragmatis, tak bersifat permanen.

Perkembangan politik partai-partai Islam sangat membuat miris, karena sebelumnya bersikap optimistis bahwa akan memperoleh kenaikan suara, namun fakta politik berbeda. Pada Pilpres 2009 tak ada satu pun tokoh dari partai Islam yang dicalonkan sebagai capres.

Koalisi yang bersifat top-down dari kekuatan berbasis struktural yang mengerucut ke basis kultural dari partai Islam maupun nasionalis sangat menguntungkan pada Pilpres 2019 nanti. Dalam pengertian, koalisi di tingkat elite pada akhirnya nanti akan mengerucut secara sendirinya hingga ke tingkatan akar rumput.

Dari sisi itulah, blunder kekuatan massa akan tercipta menuai dukungan yang nyata. Persenyawaan partai Islam-nasionalis pada Pilpres 2019 bisa benar-benar efektif, manakala elite-elite struktural dari partainya bisa menciptakan simbol-simbol politik yang dapat menyinergikan dukungan massa.

Koalisi itu di satu sisi jelas menguntungkan partai secara mutual, baik untuk partai Islam maupun nasionalis. Manuver politik yang dilakukan elite partai untuk mendongkrak dan mendapatkan dukungan signifikan untuk momen pemilu nanti sangat baik untuk memunculkan getaran politik di tengah-tengah masyarakat.

Di sisi lain, partai nasionalis tak boleh terlampau percaya diri atas apresiasi dari sokongan partai Islam. Paling tidak, partai nasionalis harus berekspansi dan bekerja lebih keras, yakni harus bisa merangkul lebih jauh untuk menjadikan para elite politik partai Islam benar-benar menjadi loyalis partai.

Partai nasionalis (Liddle, 1997) hendaknya melakukan politik devout muslims. Artinya, merangkul elite-elite dari partai Islam, sehingga kemudian menjadi loyalis bagi partai nasionalis. Langkah politik semacam itu pernah dilakukan Bung Karno pada dekade 50-an, saat dia berupaya mengambil langkah merangkul elite politik Islam dengan cara soft politics.

Pola kooperatif partai Islam dan nasionalis harus lebih ditempatkan pada hitungan yang lebih matematis dan rasional. Memang, oleh sebagian pengamat, pola kooperatif dianggap sangat strategis. Lahirnya pola kooperatif partai Islam-nasionalis memiliki dampak positif. Paling tidak, pola itu menjadi sarana untuk membongkar kebekuan bagi pemilih Islam dan nasionalis yang terjadi di akar rumput.

Satu sisi memang dianggap terlalu dini membicarakan suksesi pemilu soal pola kooperatif antara partai Islam dan nasionalis. Tapi, di tengah fenomena di mana setiap partai melihat potensi untuk meraih angka akuntabilitas, wacana itu menjadi cambuk dan pelajaran bagi setiap partai, terutama bagi partai Islam.

Tampaknya pola kooperatif partai Islam-nasionalis menjadi hal yang sangat logis. Pentingnya strategi yang jitu harus dikeluarkan saat menjelang pemilu, demi mencapai tujuan utama bagi partai politik, yakni mendapat bargaining politik yang memadai. Karena boleh jadi, ideologi partai bisa saja tersingkirkan ketika sudah berhadapan dengan bargaining politik.

Di samping itu, tampaknya kini tak ada lagi dikotomi politik aliran. Koalisi yang dibangun antarparpol kini buktinya terasa lebih cair. Partai Islam tanpa ragu merangkul partai-partai nasionalis. Di tengah kemungkinan bahwa tak ada lagi sekat-sekat pemisah antarparpol, maka yang diperlukan saat ini sebenarnya keberanian untuk memutuskan siapa teman koalisinya.

Jika ada zaman di mana partai Islam-nasionalis sangat terlihat "mesra", maka tampaknya sekaranglah masa pematangan hubungan bagi partai Islam dan nasionalis. Perubahan konstelasi kehidupan berpolitik ini menciptakan koalisi parpol yang jauh lebih mudah antara nasionalis dan Islam. Ini memang lebih cenderung bersifat pragmatis daripada ideologis. Tapi, hendaknya koalisi dibangun dengan mempertimbangkan agenda politik yang memihak kepentingan umum, tak lagi kepentingan sempit pribadi dan golongan.

Pola kooperatif lebih tepat bicara tentang kesamaan program, bukan bagi-bagi kekuasaan semata. Bagaimana program, visi, misi dalam membangun pemerintahan yang sama, yaitu demi kepentingan bangsa. Karena itulah, agenda pola kooperatif partai Islam-nasionalis harus diperjelas sedari awal. Tak hanya soal bargaining politik, tapi agenda yang lebih penting lagi adalah membawa bangsa ini dari segala keterpurukan.

Ismatillah A. Nu'ad peneliti Indonesian Institute for Social Research, Jakarta

(mmu/mmu)