DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 12 April 2018, 12:03 WIB

Kolom

Mengurai Sengkarut Angkutan Daring

Sukma Larastiti - detikNews
Mengurai Sengkarut Angkutan Daring Ilustrasi: Fuad Hasim/Tim Infografis
Jakarta -

Berita angkutan daring selama kurang lebih sepekan terakhir menunjukkan bahwa tata kelola angkutan daring kita berada dalam pusaran masalah. Permasalahan yang kita hadapi kompleks, mulai dari kesejahteraan pengemudi, pola hubungan ketenagakerjaan, keselamatan dan keamanan penumpang dan pengemudi, hingga legalitas ojek.

Pada saat tulisan ini ditulis, pemerintah tengah mengupayakan perbaikan tata kelola angkutan daring dengan mewajibkan perubahan status perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi, mengatur tarif, dan juga mulai memikirkan peraturan bagi tenaga kerja semiformal, seperti para pengemudi angkutan daring.

Mengurai Sengkarut

Perubahan status tersebut adalah satu langkah baik untuk mengurai cukup banyak permasalahan angkutan ini, terutama soal kewajiban perusahaan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang dan pengemudi, kesejahteraan pengemudi, dan operasional layanan angkutan. Perusahaan tidak bisa lagi berlepas tangan dan menyerahkan seluruh kewajiban itu kepada pengemudi saja.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya telah jelas menyebutkan bahwa penyelenggara angkutan umum adalah perusahaan angkutan umum. Adanya pembentukan terminologi perusahaan aplikasi dan pola kerja kemitraan telah memperumit dan mengaburkan bentuk penyelenggaraan angkutan umum itu sendiri.

Satu hal utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam perubahan status ini adalah bagaimana status kendaraan angkutan umum milik pengemudi? Merujuk UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum harus diatasnamakan badan hukum. Padahal hingga hari ini, angkutan daring mengacu konsep "berbagi" modal, yaitu modal aplikasi dari pihak perusahaan aplikasi dan modal kendaraan (dan biaya operasional) dari pihak pengemudi.

Perubahan ini jelas akan membutuhkan sistem yang jelas, perhatian, dan pendampingan intens dari pemerintah agar perubahan yang terjadi adil bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus untuk mengantisipasi gejolak yang mungkin timbul di kalangan pengemudi. Terlebih, penyelenggaraan angkutan umum daring saat ini rata-rata telah beroperasi antara tujuh hingga delapan tahun dengan sistem yang relatif sudah mapan dan jumlah mitra yang tak sedikit.

Di samping masalah itu, ada dua hal lain yang perlu diperhatikan pula oleh pemerintah. Yang pertama yaitu mengenai tarif dan standar pengupahan pengemudi yang layak. Pemerintah tidak cukup hanya menentukan batas bawah dan batas atas, tetapi juga perlu memperjelas formulasi tarif angkutan daring, sebagaimana penentuan tarif taksi ataupun angkutan umum lain yang memperhitungkan biaya operasional kendaraan (BOK).

Hal ini penting karena angkutan umum butuh pemeliharaan, selain upah jasa pengemudi, dalam upaya menjamin keselamatan dan keamanan angkutan umum. Secara umum BOK mencakup depresiasi kendaraan, biaya asuransi yang perlu dikeluarkan, upah jasa pengemudi, biaya servis kendaraan secara rutin dan servis besar, serta biaya uji kendaraan. Jadi, biaya ini sudah diperhitungkan sejak awal dan tidak diambil dari penghasilan para pengemudi lagi.

Yang kedua yakni masalah perlindungan data konsumen, yang saat ini belum mendapatkan perhatian memadai. Data konsumen, seperti nomor gawai, pantauan perpindahan lokasi konsumen, atau tempat tinggal, sangat terbuka dan tanpa perlindungan. Beberapa konsumen mengeluhkan mereka tak jarang mengalami perundungan karena memberikan penilaian (rating) yang rendah kepada pengemudi angkutan daring.

Isu perlindungan data ini juga penting dan perlu lekas ditangani, mengingat belakangan ini tidak sedikit permasalahan muncul karena bocornya data privat konsumen kepada pihak ketiga, seperti yang terjadi pada kasus Cambridge Analytica (CA), Aadhaar di India, atau Grindr. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang mengalami kebocoran data sebanyak satu juta orang di Facebook. Adakah langkah yang sudah dipersiapkan untuk melindungi data konsumen pengguna jasa teknologi?

Ojek Legal?

Satu hal terakhir yang paling berat untuk diputuskan yakni masalah legalitas ojek sebagai angkutan umum. Apakah ojek perlu dilegalkan atau tidak? Melegalkan ojek berarti membutuhkan revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2009. Perkara ini perlu kita sikapi dengan hati-hati dan bijaksana karena juga menyangkut konsep dan rencana pengembangan angkutan umum Indonesia di masa depan.

Jika sepeda motor atau ojek dilegalkan maka ia memeroleh perlindungan hukum dan memiliki hak sama seperti jenis kendaraan angkutan umum yang lain. Namun demikian, ia membawa konsekuensi lain yang tak ringan. Hal ini berarti pula, ojek-ojek pangkalan atau ojek "mantan" angkutan daring yang membentuk perusahaan angkutan umum memiliki hak yang sama diakui sebagai angkutan umum. Aturan ini bisa merembet pula pada tuntutan kendaraan lain, seperti motor roda tiga atau, bahkan, kendaraan wisata kereta kelinci agar dilegalkan.

Dampak yang ditimbulkan angkutan ini di kota juga tidak kecil. Setiap angkutan umum yang beroperasi di kota membutuhkan ruang-ruang untuk mangkal. Saat ini, angkutan daring yang tidak memiliki pool sudah menimbulkan persoalan di jalan raya dengan mangkal di sembarang tempat dan menyebabkan kemacetan karena menyempitnya ruang jalan. Kondisi ini bisa dikatakan kontradiktif dengan konsep pembangunan angkutan umum kita yang berdasar pada angkutan massal.

Jika masih tetap ingin dilegalkan, ada baiknya pemerintah memikirkan kembali konsep pembangunan angkutan umum Indonesia di masa mendatang. Seperti apa sebetulnya angkutan umum itu seharusnya dibangun? Apa kriteria yang jelas kendaraan bermotor dapat dikatakan sebagai angkutan umum yang aman dan selamat? Apakah UU Nomor 22 Tahun 2009 direvisi hanya untuk mengakomodasi masuknya sepeda motor sebagai angkutan umum, padahal masih ada banyak hal lain dari dasar-dasar transportasi kita yang masih perlu diperbaiki dan lebih mendesak?

Apakah kita akan mengulang kembali kesalahan masa lalu di mana dulu kita mengorbankan tata kelola sistem transportasi kita dengan membuka keran kredit kendaraan bermotor dengan mudah demi mengejar pertumbuhan ekonomi, yang kini menimbulkan permasalahan kemacetan yang tiada akhirnya? Satu hal yang perlu kita pahami di sini adalah pengelolaan bisnis transportasi tidak sama dengan pengelolaan bisnis lain dalam e-commerce, tidak semua orang bisa membuka lapak usaha begitu saja tanpa pengendalian.

Lalu, jika sepeda motor atau ojek tidak dilegalkan bagaimana? Pemerintah perlu bersikap tegas menutup bisnis layanan angkutan orang yang dilakukan oleh ojek secara bertahap. Dengan penutupan layanan angkutan orang, perusahaan dan pengemudi sebenarnya masih bisa mengotimalkan layanan antar barang (delivery) yang dimiliki sehingga tidak menutup kesempatan berusaha.

Ketidaktegasan pemerintah akan menyebabkan kondisi semakin memburuk, semakin sulit dikontrol, dan memunculkan keadaan tanpa hukum. Pemerintah perlu juga menindak tegas perusahaan yang tidak bisa memenuhi peraturan pemerintah. Sebab, masalah ini bukan hanya masalah pengemudi saja, melainkan juga perusahaan penyedia layanan transportasi.

Kita sangat berharap kebijaksanaan pemerintah untuk dapat memutuskan kebijakan transportasi ini dengan sebaik-baiknya, dengan riset yang mendalam. Agar tidak terjadi revisi-revisi kebijakan karena keputusan yang impulsif, yang hanya untuk mengakomodasi perkembangan yang bersifat sementara tetapi memiliki potensi merusak sistem. Kebijakan angkutan umum kita saat ini sedang berada di persimpangan jalan, untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Sukma Larastiti Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan Publik (LeSKAP), peminat isu transportasi yang berkelanjutan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed