DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 10 April 2018, 11:32 WIB

Kolom

Industri Telekomunikasi Kita, Mau ke Mana?

Jusup Silitonga - detikNews
Industri Telekomunikasi Kita, Mau ke Mana? Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Ada beberapa peristiwa menarik di industri telekomunikasi Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir. Dalam kaitan dengan regulasi, penertiban registrasi prabayar menyebabkan beberapa kontroversi. Harus diakui bahwa dengan registrasi prabayar data-data pelanggan menjadi lebih valid dan dapat mengurangi efek samping kejahatan.

Registrasi juga dapat menyehatkan industri dengan mengurangi para pemakai yang suka berpindah-pindah (swinger or rotational churner), serta mengurangi biaya produksi kartu (efisiensi). Tetapi penertiban ini juga menimbulkan protes dari komunitas penjual pulsa. Mereka mempersoalkan bahwa registrasi mengurangi pemasukan mereka. Mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan kartu perdana.

Dalam kaitan dengan investasi, harga saham emiten-emiten di sektor telekomunikasi terus berguguran. Dalam rilis Financial Year (FY) 2017, para emiten di industri telekomunikasi melaporkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang cukup baik, walaupun agak melambat. Tetapi hal demikian tidak direspons positif oleh pasar. Apakah yang terjadi?

Selain itu, ketika pertumbuhan ekonomi negara kita agak melambat di beberapa tahun yang lalu, pertumbuhan industri telekomunikasi jauh di atas pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) negara kita. Menarik untuk diikuti bahwa di kala pertumbuhan ekonomi negara kita semakin membaik di tahun ini dan ke depannya, pertumbahan industri telekomunikasi malah melambat.

Berkaca dari industri telekomunikasi global, pertumbuhan sektor ini memang cenderung melambat, bahkan negatif dalam beberapa hal. Hal ini antara lain disebabkan oleh perubahan tren komunikasi dari komunikasi voice dan SMS ke komunikasi data berbasis aplikasi (Whatsapp, Wechat, Line, dsb) yang dikenal dengan OTT (Over-the-Top) Communications.

Industri telekomunikasi sebelumnya menikmati margin keuntungan yang cukup besar dalam masa keemasan voice dan SMS, di mana pentarifan biasanya dalam bentuk per pemakaian. Akan tetapi dalam komunikasi data yang akan terus dominan di masa depan, pentarifan yang lazim adalah dalam bentuk kuota data.

Ketika melakukan komunikasi data bebasis aplikasi, yield rupiah yang dihasilkan tidak sebanding dengan kuota yang dipakai. Apalagi, tarif data di Indonesia termasuk yang paling murah di dunia. Dengan kata lain, perubahan kebiasaan dari komunikasi voice dan SMS ke komunikasi berbasis aplikasi mengurangi pendapatan dari para pemain di sektor telekomunikasi. Hal ini diperparah dengan perang tarif data di Tanah Air.

Banyaknya pemain di sektor telekomunikasi menyulitkan dalam memberikan tarif yang wajar sekaligus menguntungkan bagi semua pihak. Komunikasi berbasis data juga mengurangi pendapatan para pemain di industri ini dalam hal interkoneksi dan international roaming. Para pengguna tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan komunikasi lintas operator dan lintas negara. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi industri telekomunikasi untuk mencari sumber pendapatan baru ke depannya.


Peran Pemerintah

Industri telekomunikasi memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemerintah dalam bentuk pajak penghasilan perusahaan, pajak pertambahan nilai, Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk lisensi frekuensi, dan juga dividen jika perusahaan tersebut adalah BUMN.

Belum lama ini, salah satu perusahaan telekomunikasi diumumkan sebagai salah satu perusahaan penyumbang pajak terbesar ke negara. Belum lagi salah satu BUMN adalah pemberi dividen yang cukup besar ke negara. Selain itu, tower-tower yang berdiri di daerah juga memberikan kontribusi yang baik bagi pendapatan daerah. Industri ini juga semakin hidup dengan banyaknya pedagang kecil yang berjualan pulsa.

Ada baiknya pemerintah lebih berperan dalam industri ini dalam hal menyehatkan persaingan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan batas bawah (floor price) dari harga data. Benar bahwa pertumbuhan traffic data adalah sangat baik. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila pertumbuhan traffic data diimbangi dengan rupiah yang dihasilkan sehingga industri telekomunikasi dapat terus berkembang (sustain) di masa depan sehinga memberikan kontribusi lebih bagi Tanah Air.

Benar juga bahwa kompetisi akan menemukan sendiri titik equilibrium-nya. Tetapi, untuk kasus di negara berkembang terkadang perlu adanya intervensi pemerintah dalam menyehatkan industri.

Konsolidasi

Pemain di sektor telekomunikasi di Tanah Air cukup banyak jika dibandingkan dengan pemain di sektor telekomunikasi di luar negeri. Hal ini memang memberikan konsumen pilihan untuk pemakaian. Tetapi alangkah lebih baik jika industri disederhanakan dengan lebih sedikit pemain. Hal ini akan menciptakan economies of scale serta pentarifan yang masuk akal.

Dengan demikian industri akan menjadi lebih sehat dan juga para pemain akan lebih fokus dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan, di samping hanya memikirkan kompetisi. Selain itu, janji Presiden Jokowi yang visioner mengenai buyback Indosat akan menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk diimplementasikan.


Konvergensi

Jika hal-hal di atas direalisasikan, industri telekomunikasi kita diharapkan akan berkembang lebih baik ke depannya dalam menyediakan layanan-layanan yang menarik ketimbang hanya menjadi pipa yang bodoh (dumb pipe). Hal ini tentunya akan meningkatkan daya tawar Indonesia sehingga juga dapat berkompetisi di level global.

Tren industri telekomunikasi ke depannya adalah dengan konvergensi di mana kebanyakan dilakukan melalui Merger & Acquisition (M&A). Ini adalah syarat mutlak bagi industri telekomunikasi untuk tumbuh di masa depan. Dengan adanya konvergensi, value yang dihasilkan akan semakin bervariasi dan tentunya akan lebih bermanfaat pagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Jusup Silitonga, MBA pemerhati Ekonomi Mikro, calon Komisioner OJK 2017


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed