Mimbar Mahasiswa

Indonesia di Tangan Kaum Muda

Aiman Nabilah Rahmadita - detikNews
Rabu, 28 Mar 2018 12:20 WIB
Ilustrasi: Mindra Purnomo
Jakarta - Sebuah negara yang hingga detik ini tetap menyandang gelar 'berkembang', sebuah surga yang istilahnya masih perlu sentuhan dan implementasi berkala. Tidak salah lagi bila sudah lama terdengar isu-isu bahwa kita, sebagai negara yang telah bergabung dengan PBB sejak 1966, akan turut bergabung bila ada pembaruan program pembangunan lagi dari PBB.

Sebab tiap program pembangunan dari PBB berlandaskan dua konsep, yaitu kebutuhan dan keterbatasan, yaitu kesadaran akan adanya kebutuhan masyarakat miskin di negara berkembang, dan adanya keterbatasan teknologi dan organisasi sosial untuk mencukupi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hingga akhirnya, belakangan ini, hal itu pun terwujud. Pembangunan berkelanjutan, atau yang dalam bahasa PBB-nya disebut sebagai SDGs --sebelumnya memakai istilah MDGs (Millennium Development Goals) yang lahir pada tahun 2000. Diterbitkan pada tanggal 21 di bulan yang sama dengan Sumpah Pemuda, program ini disahkan pada 2015.

SDGs adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dalam sebuah tenggat waktu, sejak tanggal disahkannya hingga tahun 2030 mendatang. Secara singkat, 17 tujuan itu dapat dirangkum dalam 3 aspek dasar yang sejalan dengan prioritas maupun realitas nasional.

Dalam aspek ekonomi, sustainable development atau SDGs ini berhubungan dengan perkembangan ekonomi serta mencari cara untuk memajukan perekonomian dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal alam. Sedang dalam aspek sosial, SDGs bisa disebut sebagai pembangunan yang berkutat pada manusia dalam hal berinteraksi, yang amat erat kaitannya dengan aspek budaya. Dalam aspek lingkungan, SDGs berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan membatasi pembangunan agar tidak mencelakai alam maupun menambah berat pekerjaan rumah (PR) globalisasi yang sudah ada.

Tentu, tujuan mulia itu bukanlah hal yang mudah untuk dicapai tanpa adanya peran dari berbagai pihak. Kita tidak bisa membebankan saja semuanya kepada pemerintah dan PBB, dan mengharapkan hasil yang memuaskan. Kontribusi akademisi, politisi, non-governmental organization (NGO), perusahaan, serta elemen masyarakat lainnya sungguh dapat menunjang pembangunan yang sangat konkret.

Bayangkan sebuah negara dengan lebih dari 1.000 suku yang berbicara dalam 700 dialek berbeda, yang lebih lagi tersebar di antara 13.000 pulau sepanjang Samudra Pasifik. Bila Anda dapat membayangkan hal ini, inilah negara kita, Indonesia. Menyatukan satu bahasa dengan bahasa lain saja sudah cukup susah, seperti peristiwa pergantian nama belakang Kerajaan Inggris yang terkesan terlalu 'Jerman' sehingga Sang Raja harus mengganti nama menjadi Windsor hanya supaya rakyatnya lebih condong kepada monarki selama Perang Dunia. Lalu, bagaimanakah kabar negara tercinta ini, yang mengambil bhineka tunggal ika sebagai sumpahnya?

Kekuatan lokal memerankan peran amat penting. Sebuah artikel dari PBB sendiri berucap bahwa masyarakat umum, pelajar, hingga pemimpin-pemimpin suku di Indonesia haruslah berpartisipasi lebih dari program lahiran tahun 2015 ini. Salah satu komentar yang pas untuk menggandeng hal ini datang dari Mira Tayyiba, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa untuk mewujudkan SDGs dapat dimulai dari lingkungan kampus, yaitu mahasiswa dan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam bidang ekonomi, mahasiswa yang umumnya anak-anak milenial yang besar dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, dapat membuka usaha berbasis ekonomi kreatif demi mengurangi pengangguran. Langkah kecil yang meninggalkan jejak banyak.

Zaman sekarang, mahasiswa tidak lagi hanya berperan sebagai penonton. Justru kaum mudalah yang notabenenya memiliki banyak peluang dalam membangun negeri. Seperti presiden pertama kita pernah berucap, 'Berilah aku 10 orang pemuda dan akan kuguncangkan dunia.' Ditambah lagi dengan status sebagai anak milenial yang telah disebutkan di atas, ada banyak kesempatan terbuka gratis untuk kaum muda berinovasi. Terlebih lagi, anak muda di Indonesia nyaris mencapai 1/3 dari jumlah penduduk.

Contoh sederhananya, mahasiswa yang sering melakukan penelitian di lapangan juga dapat membangkitkan kesejahteraan buruh tani dengan peningkatan kualitas produk sumber pangan, yang secara langsung mendukung kelancaran tercapainya tujuan SDGs dalam mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, ditambah dengan berkembangnya produk lokal berarti meningkatkan gaji per kapita per hari (PPP).

Indonesia membutuhkan mereka yang muda dan mampu berpikir kritis, membuat analisis jernih, mampu terjun sekaligus membuat negeri ini terlibat dalam konsep Global Village (jadi bagian dunia), alias menghilangkan hambatan dalam perdagangan global namun tetap mengontrol agar perekonomian dalam negeri tidak dilindas produk luar.

Peningkatan layanan kesehatan juga merupakan PR penting. Semua dimulai dari anak masih dalam kandungan hingga umur 2 tahun, di mana bisa disebut sebagai usia krusialnya. Perhatian khusus ini dapat diimplementasikan dalam program kesehatan nasional yang sudah atau akan dicanangkan oleh pemerintah. Tapi ingat, pemerintah pastinya memerlukan tenaga kerja ataupun SDM untuk melancarkan program-programnya. Di situlah anak muda dapat berpartisipasi mengambil bagian.

Pendidikan juga harus merata. Sekolah di desa lebih kecil dalam memiliki peluang untuk mendapatkan fasilitas dan guru yang kualitasnya baik. Hal sekecil KKN dapat membuat sebuah perubahan. Disparitas kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari penelitian dari Bank Dunia bahwa siswa-siswi di Jawa lebih cepat membaca dibanding para siswa di Papua, NTT, dan Maluku.

Omong-omong tentang Papua, untuk menopang tahun 2025 nanti, ada PR yang melekat dengan saudara kita yang seringkali terlupakan itu. Dengan judul 'Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik', pembangunan berkelanjutan di Papua menginginkan peningkatan dalam pelayanan kesehatan dan taraf hidup, kualitas, dan peran perempuan, hingga pendidikan dan aktualisasi budaya Papua.

Sosialisasi amat diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan Papua tahun 2025 tersebut, mengingat masih banyak keterbatasan informasi di Papua dibanding daerah lainnya. Sedang kalau di pulau Jawa saja tidak banyak yang benar-benar tahu tentang SDGs, bagaimana dengan Papua?

Diperkirakan pada 2025 penduduk RI akan mencapai 273,65 juta iwa, dengan usia angka harapan hidup meninggi dari 69 tahun menjadi 73 tahun. Pendapatan Per Kapita juga diharapkan akan lebih merata, dengan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5% dari jumlah keseluruhan. Target yang lumayan dapat dijadikan PR bagi para aktivis dan pemikir yang concern dengan impian ini dalam bidangnya masing-masing.

Media sosial, sahabat sejatinya anak muda, juga dapat menumbuhkan optimisme tinggi dalam pencapaian SDGs. Lihat, pengguna internet di Indonesia mencapai 132 juta, sebuah angka yang lumayan fantastis. Bila ditilik ke belakang, akhir-akhir ini jalanan sudah diramaikan dengan ojek berbasis aplikasi online, salah satu hasil pemanfaatan teknologi untuk kreativitas dan produktivitas.

Hal paling sederhana yang sesungguhnya sangat berdampak adalah dengan keikutsertaan kaum muda dalam dunia pendidikan. Tak perlu disebutkan lagi bahwa hal itu turut membantu tercapainya tujuan berkembangnya kualitas pendidikan. Tahun 2015, ada sekitar sekitar 4.500 mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang mendapat beasiswa LPDP. Sungguh angka yang membanggakan, apalagi pemerintah secara aktif berupaya menarik penerima beasiswa dari daerah-daerah kurang berkembang.

Ada banyak hal yang dapat dilakukan di dunia kampus. Sebab kampus memiliki suara yang banyak tidak dimiliki oleh instansi lain. Kampus dapat menjadi lembaga pemantau, dalam hal ini sebagai penyedia alat penelitian dan tenaga, juga sebagai pengkritik kinerja pemerintah apabila tidak maksimal dalam mewujudkan SDGs.

Salah satu tantangan dalam implementasi SDGs juga adalah ketidakpahaman masyarakat tentang SDGs. Beberapa pihak masih memandang SDGs sebagai agenda internasional yang terpisah dengan pembangunan nasional dan daerah. Pemahaman ini tentunya bisa dipatahkan oleh kaum muda lewat diadakannya seminar serta kajian, sebagai pemupuk pemahaman yang baik.

Ada juga yang merasa bahwa MDGs yang lalu belum berhasil memenuhi kriteria sebagai pemuas ekspektasi. Mungkin juga hal itu dikarenakan pemerintah yang kurang melibatkan pemangku kepentingan pembangunan yang lain. Beberapa orang, istilahnya, masih menyisakan 'trauma' atas MDGs yang lalu.

Inilah tentunya tantangan yang lagi-lagi menekankan peran lokal dan kaum muda sebagai keniscayaan yang menyertai pembangunan berkelanjutan. Dan, bila hal itu sudah terpenuhi, apakah target SDGs dapat terwujud dalam kurun waktu 7 maupun 12 tahun lagi? Biarlah kaum muda sendiri yang menjawab!

Aiman Nabilah Rahmadita mahasiswi STEI SEBI

(mmu/mmu)