detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 28 Maret 2018, 11:28 WIB

Catatan Agus Pambagio

Garam... Oh, Garam!

Agus Pambagio - detikNews
Garam... Oh, Garam! Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta - Garam sangat dibutuhkan, selain digunakan untuk rumah tangga sebagai garam dapur juga banyak digunakan oleh berbagai macam industri, seperti industri pangan dan kuliner, industri obat-obatan, industri kosmetik, industri kertas, industri tekstil, dan sebagainya. Artinya, garam memang sangat dibutuhkan manusia dalam siklus hidupnya. Makanan tanpa garam, yang berfungsi mengikat bumbu, akan terasa hambar. Zat warna tekstil tidak akan melekat dengan baik di kain tanpa dilarutkan dengan NaCl atau garam, dan sebagainya.

Jenis garam memang dibagi dua, yaitu garam untuk rumah tangga/konsumsi dan garam untuk industri. Kedua jenis garam ini mempunyai spesifikasi dan kualitas yang berbeda. Garam industri dapat dipakai di rumah tangga sebagai garam dapur tetapi garam rumah tangga tidak dapat dipakai sebagai garam industri. Petambak atau petani atau pembudidaya garam di Indonesia dan PT Garam (Persero) umumnya memproduksi garam dapur, bukan garam industri yang memerlukan proses lanjut.

Garam produksi petani masih dibuat dengan cara primitif, yaitu mengeringkan air laut di kolam/tambak yang sudah disiapkan di tepi pantai. Produksinya sangat tergantung pada cuaca, terutama panas matahari. Tanpa panas matahari yang cukup, produksi garam pasti jeblok. Petani garam di Indonesia dan PT Garam belum tersentuh teknologi, akibatnya hampir seluruh produksi garam rakyat tidak dapat digunakan sebagai garam industri. Kalaupun dapat, proses pembuatannya mahal, kualitas tidak konstan, dan jumlahnya terbatas. Sementara garam impor (misalnya dari Australia) berasal dari tambang garam yang tidak tergantung pada cuaca.

Jadi jangan heran jika petani garam di Indonesia tidak pernah hidup sejahtera. Bahkan PT Garam pun "senin-kamis" nasibnya. Selain cara produksinya primitif, mereka juga tergantung hidupnya pada makelar atau tengkulak yang pada umumnya hidup sejahtera. Makelar ini berdasi dan punya power, jadi bisa menguasai media dengan baik, Pemerintah pun kewalahan. Kasus garam sama dengan kasus gula. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya krisis garam tidak terus berulang?

Problematika

Krisis garam saat ini adalah krisis garam industri, bukan garam konsumsi/garam rumah tangga/garam produksi rakyat. Garam konsumsi cukup produksinya, tetapi tidak dapat digunakan sebagai salah satu bahan baku karena kualitasnya tidak masuk standar industri. Perusahaan pangan misalnya, tidak dapat menggunakan garam konsumsi yang kadarnya NaCl-nya kurang dari 97%, dan kadar airnya lebih besar dari 0,5%. Sedangkan garam rakyat kadar NaCl-nya kurang dari 94%, dan kadar airnya sekitar 5%. Selain itu garam petani maupun garam produksi PT Garam tidak mencukupi jumlahnya, apalagi sekarang masih musim hujan yang minim sinar matahari.

Kebutuhan garam industri pada 2018 ini sekitar 3,7 juta ton karena permintaan sektor industri yang terus tumbuh, sementara garam konsumsi produksi PT Garam (yang juga membeli/mengumpulkan dari petani garam) hanya berkisar 300-400 ribu ton (tergantung cuaca) dan sangat sedikit sekali produksi garam industrinya. Sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka, untuk memenuhi kebutuhan garam industri, sekitar 3 juta ton harus diimpor. Tahun 2017 saja pemerintah harus mengimpor 2,1 juta ton garam industri.

Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi garam industri telah dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan program petani garam geo membran dan melalui program PUGAR yang diadakan untuk mengkonsolidasikan lahan petani dengan menyamakan pola tanam dan pola tani yang baik sambil diberikan pendampingan. Namun banyak hambatan dari sisi sumber daya manusianya, sehingga hasilnya belum tampak. Sementara kebutuhan garam industri terus meningkat

Urusan garam konsumsi atau garam rakyat sudah diatur melalui UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. UU No. 7 Tahun 2016 ini domainnya Kementerian KKP. Sementara untuk garam industri yang jadi dasar pengaturan dan kebijakannya adalah UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan merupakan domainnya Kementerian Perindustrian.

Jadi jika pemerintah harus mengimpor garam untuk industri, dan harus mengeluarkan sebuah peraturan baru seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Penggaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, tidak menyalahi peraturan perundang undangan yang ada karena PP tersebut bukan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 tetapi berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014. Memang sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian untuk menjaga kelangsungan hidup industri karena itu perintah UU No. 3 Tahun 2014.

Andaikan ada produksi PT Garam yang kualitasnya sama dengan garam industri, sudah kewajiban industri untuk menyerapnya sampai habis. Jika industri menolak, baru itu menjadi masalah dan harus ditindak oleh pemerintah. Peningkatan kualitas garam rakyat memang menjadi tupoksinya KKP sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2016, bukan Kementerian Perindustrian. Memang ada kekhawatiran publik ketika industri diberi izin impor garam industri, garam impor tersebut akan bocor ke pasar sebagai garam rumah tangga. Kalau itu terjadi maka tugas pemerintah untuk melakukan penegakan hukum

Di sini garam mirip dengan gula, karena gula konsumsi dengan gula industri juga berbeda kualitasnya. Begitu pula dengan rentenir/pedagang garam rakyat, mirip dengan yang terjadi di gula. Sering yang teriak di media bahwa impor itu dapat membunuh industri rakyat adalah para rentenir itu sendiri.

Langkah Pemerintah

Dengan kondisi industri garam rakyat yang "senin-kamis" karena nir teknologi dan meningkatnya kebutuhan garam industri, maka pemerintah dalam jangka waktu pendek tidak mungkin bergantung pada produksi garam rakyat karena untuk diolah menjadi garam industri selain membutuhkan teknologi yang mahal juga perlu waktu, sementara kebutuhan sudah mendesak. Impor garam merupakan satu-satunya cara yang lebih murah karena berasal dari tambang garam yang kualitasnya memenuhi kriteria atau standar industri, misalnya dari Australia dan India.

Di sisi lain pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara BUMN harus memberdayakan PT Garam melalui penggunaan teknologi at any cost supaya dapat menghasilkan garam dengan standar industri, murah, dan suplainya berkelanjutan. Masalahnya, bagaimana kita mau sombong dengan mempertahankan produksi lokal yang mahal dan tidak bisa berkelanjutan, sementara ada produk impor yang jauh lebih murah, berkualitas prima. Garam industri impor bisa jadi mahal karena makelarisasi berdasi yang selama ini berkeliaran. Kita tunggu apa rencana ke depan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan garam industri yang terus meningkat.

Jadi, yang penting memang pemerintah harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara baik, benar, dan tegas. Tanpa itu sudah pasti garam industri impor akan berceceran sebagai garam konsumsi di pasar-pasar, persis sama dengan kasus gula industri impor. Salam!

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com