DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 21 Maret 2018, 14:26 WIB

Kolom

Pembangunan Infrastruktur dan Desentralisasi BUMN

Febrian Arham - detikNews
Pembangunan Infrastruktur dan Desentralisasi BUMN Pembangunan konstruksi jalan MRT (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -

Eksplosivitas pembangunan infrastruktur sebagai highlight dari pemerintahan Jokowi sesungguhnya dapat dilihat sebagai semacam aksi firesale dari pemerintah pusat. Firesale pemerintah di sini beda konsepnya dengan konsep korporasi. Namun konsepnya mirip, yaitu penyelesaian masalah melalui lingkaran setan yang terus-menerus merugikan diri sendiri.

Dengan regulasi pengadaan barang dan jasa yang rigid dan membatasi kompetisi pada kekuatan kapital serta konsep kemudahan investasi yang tidak dibarengi dengan perubahan paradigma berbirokrasi, maka uang pembayar pajak yang disalurkan dalam belanja modal yang besar atas infrastruktur, pada layer primernya diterima kembali oleh subsistem dari pemerintah dalam entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada pemerintahan Jokowi kali ini, satu sisi, firesale dilakukan karena adanya kekurangan penunjang infrastruktur untuk menghasilkan pembayar pajak dalam mengurangi likuiditas pemerintah. Sisi lainnya, penerima proyek ini pada akhirnya dipaksa untuk berkontribusi sebesar-besarnya melalui pengembalian deviden yang ditargetkan secara signifikan dan pembayaran pajak penghasilan kepada APBN oleh BUMN.

Kemenangan pengerjaan infrastruktur oleh BUMN ini bahkan tidak berpihak pada masyarakat di daerah yang mewakili suaranya dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menganggarkan proyek infrastrukturnya yang besar dengan inisiatif sendiri tanpa dorongan dari pemerintah pusat, namun pada akhirnya hanya BUMN saja yang dapat melakukan proyek tersebut.

Bersyukurnya pemerintah daerah yang tidak harus melakukan banyak pembangunan infrastruktur dalam belanja APBD. Alokasi belanja pegawainya dapat ditingkatkan melalui tunjangan kinerja daerah yang besar, dan berbeda dibandingkan dengan belanja pegawai pemerintah pusat, khususnya ketika kepala daerah petahana berkepentingan mengambil suara pegawainya dalam periode kepemimpinan keduanya, maupun berkepentingan dalam mempromosikan kekuasaan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Kepala daerah sendiri terjebak dalam dilema; satu sisi harusnya uang untuk pembangunan infrastuktur dapat menjadi milestone dari kepemimpinannya, di sisi lain uang ini hanya akan sampai ke BUMN, yang tidak berpengaruh langsung kepada peredaran uang bagi masyarakat di daerahnya, maupun kekuatan finansial politiknya sendiri.

Masyarakat di daerah menjadi korban konkuren dari firesale ini, yang artinya masyarakat di daerah tidak memperoleh derivasi langsung dari pembelanjaan pemerintah pusat, meskipun pada akhirnya infrastruktur pemerintah pusat di daerah dapat menstimulus masyarakat itu sendiri untuk dapat berwiraswasta lebih baik lagi, selama terdapat akses kepada pembiayaan melalui lembaga perbankan, yang sebenarnya, selain infrastruktur, menjadi perhatian besar pemerintahan (pusat) Jokowi juga.
Pemerintah daerah tidak melakukan kerja apa-apa pada titik ini.

Kewenangan membangun yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui 32 urusan pemerintahan mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata hanya dapat dijalankan secara inkremental, di mana tidak diperlukan kepala daerah yang visioner dan memberikan janji-janji pelayanan yang baik kepada masyarakat di tingkat nasional selain berdisiplin menjalankan secara rutin APBD yang dijalankan tahun-ke tahun.

Dan, disiplin berinkremental dalam APBD itu merupakan resep paling sederhana untuk menjadi kepala daerah yang paling berprestasi sekalipun, sejak otonomi daerah digelar hingga sampai saat ini. (Sebutlah, siapa kepala daerah yang Anda anggap paling berprestasi, maka strategi paling fundamentalnya adalah disiplin berinkremental dalam APBD tersebut).

Dari situ, maka harus disadari oleh semua pihak, bahwa kue pembangunan BUMN, sekarang maupun ke depannya, baik dari sisi infrastruktur maupun sisi akses pembiayaan perbankan, harus dapat dibagikan kepada pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meskipun, sebagaimana keunggulan tersirat BUMN yang seperti tersebut di atas, BUMD belum memiliki 2 hal fundamental yaitu, kapital dan keahlian.

Dalam masa transisi untuk memfasilitasi pembangunan yang ingin dicapai oleh kepala daerah, BUMN dan BUMD harus dapat bersinergi, di luar sisi inkremental dari pembangunan yang dilakukan melalui APBD dan pembangunan visioner yang pada titik ini sepertinya hanya dapat dilakukan oleh kepala negara melalui APBN, dengan penekanan kepada kepala daerah untuk mampu melakukan pendekatan kepada pengambil keputusan pada BUMN.

Faktanya telah terdapat beberapa "kamuflase" sinergi BUMN dan BUMD di Indonesia. Kawasan Industri Pulogadung, kawasan industri Surabaya, merupakan usaha patungan negara dan daerah yang konsepnya bukan BUMN dan bukan BUMD. Sementara, Sarana Pembangunan Jalan Tol (SPJT) di Jawa Tengah merupakan BUMD Jawa Tengah pada awalnya yang didirikan untuk memodali bersama entitas BUMN (Jasa Marga) yang mengelola Jalan Tol di Jawa Tengah, namun kemudian mundur.

Kondisi yang tergambar dari situ adalah, masyarakat di daerah Jawa Tengah beruntung, tapi tidak dengan pemerintah daerahnya. Begitu juga Jasa Marga Bali Tol yang merupakan patungan Provinsi Bali dan BUMN di mana (pemerintah) daerah tidak memiliki kekuatan yang cukup dalam menghasilkan derivatif langsung bagi pembangunan (masyarakat) Bali.

Sederhananya, sinergi BUMN dan BUMD banyak menghasilkan bargaining power yang rendah bagi daerah saat ini, dan perubahan pengaturan BUMN dan BUMD perlu dilakukan untuk menghasilkan sinergi, yang efeknya adalah peran pembangunan yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

Konsep Kawasan Industri Pulogadung dan kawasan industri Surabaya, sebagai contoh, yang mampu beroperasi dan menghasilkan pengaruh bagi pemerintah daerah, merupakan model awal bagi pemerintah daerah dalam upaya keluar dari lingkaran firesale pembangunan pemerintah pusat dengan menitikberatkan pada kejelasan status badan usaha tersebut sebagai BUMD, untuk kemudian dikembangkan pada BUMD dengan bidang usaha infrastruktur dan lembaga keuangan.

Satu entitas BUMD yang bekerja sama kepemilikan modalnya dengan BUMN terdiri dari sedikitnya 51% modal saham yang dimiliki oleh daerah dan sisanya oleh BUMN, bukan seperti kawasan-kawasan industri tersebut yang sahamnya langsung dimiliki oleh negara. BUMN --dan bukan negara-- yang langsung memiliki saham minoritas di satu BUMD, penting untuk digarisbawahi mengingat BUMN-lah yang memiliki keahlian dalam bidang usaha.

BUMD bidang infrastruktur dan lembaga keuangan sendiri sudah cukup banyak di Indonesia. Hampir seluruh pemerintah daerah memiliki BUMD yang bergerak di bidang infrastruktur dan lembaga keuangan.

Adagium demokrasi Indonesia yang pada awal Reformasi adalah perubahan konsep "daerah membangun negara" --dari yang sebelumnya "negara membangun daerah" akan dapat lebih diejawantahkan lagi melalui desentralisasi BUMN dalam kepemilikan sahamnya dengan kurang dari 49% pada BUMD infrastruktur dan perbankan.

Terakhir, kesadaran mengenai kepemilikan modal BUMD infrastruktur ini telah mulai berkembang dengan adanya inisiatif dari pemerintah pusat melalui BUMN Angkasa Pura untuk memiliki saham kurang dari 49% pada BUMD Bandara Internasional Kertajati yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski begitu pengembangannya masih mengarah kepada minimnya peran pemerintah daerah.

Harus ada semacam arbitrase atau wasit yang menjembatani kepentingan pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama di luar urusan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan melaui BUMD-nya. Untuk itu, ke depannya, harus terdapat juga unsur pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kerja sama kepemilikan modal BUMD oleh BUMN (sebagai minoritas) sebagai bentuk model lain dalam desentralisasi.

Kasihan presiden Indonesia ke depannya, kalau konsentrasi atas negara besar ini termasuk Moneter-Fiskal, Keagamaan, Yustisi, Luar Negeri, sebagai urusan absolut pemerintah pusat, harus dibarengi juga dengan kepentingan untuk membangun satu per satu kilometer jalan, pembayaran sewa gudang pelabuhan sampai pembangunan terminal warganya.

Secara formil, pemerintah pusat harus tetap dapat meregulasi 32 urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan 5 urusan absolut pemerintah pusat tersebut. Dan, secara materiil kepercayaan harus terus diberikan melalui porsi APBD dari APBN yang terus meningkat. Sejalan dengan itu, substansi kebijakan yang berada di luar kerangka formil dan materiil kebijakan pemerintah pusat, yaitu desentralisasi BUMN melalui kepemilikan modal minoritas pada BUMD, telah mendesak.

Ke depannya, proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat, kalau tidak boleh lagi, didominasi oleh BUMD, bukan BUMN lagi. Akan halnya urusan pemerintahan yang didominasi oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan konsep desentralisasi secara umum yang artinya menyerahkan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi BUMN kali ini pada layer utamanya adalah penyerahan kapital dan keahlian BUMN kepada BUMD.

Febrian Arham SE, LLM Kepala Seksi Wil. I BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha, Kementerian Dalam Negeri. Tulisan ini opini pribadi yang tidak mewakili kebijakan institusi


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed