Kolom

Reforma Agraria dan Target Sertifikasi Lahan

Agus Suntoro - detikNews
Rabu, 21 Mar 2018 13:35 WIB
Pertemuan dengan warga yang berkonflik lahan (Foto: istimewa)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo memberikan peringatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil terkait dengan target pemberian sertifikat lahan untuk masyarakat di Indonesia. Orang nomor satu di Indonesia ini pun tidak segan merealisasikan perjanjian yang telah disepakatinya yakni mencopot jabatannya dari jajaran menteri kabinet kerja. Target pemberian sertifikat pada 2017 lalu sebanyak 5 juta, dan telah berhasil disalurkan.

Diketahui, hingga 2016 dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang sudah tersertifikasi. Artinya, masih ada sekitar 80 juta bidang tanah yang harus disertifikasi sampai 2025. Sejatinya, proyek sertifikasi lahan tersebut hanya sebagian kecil dari kerja reforma agraria yang dijanjikan oleh Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla.

Catatan tentang Reforma Agraria

Melalui program Nawa Cita yang tertuang dalam Jalan Perubahan Menuju Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Pemerintahan Joko Wiododo–Jusuf Kalla, khususnya angka 5 menjanjikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar. Dokumen Nawa Cita tersebut bukan hanya janji politik akan tetapi sebuah amanah dan kontrak antara Presiden–Wakil Presiden dengan rakyatnya.

Merujuk pada komitmen tersebut, maka sebetulnya terdapat dua konsep yang harus diwujudkan pemerintahan saat ini yaitu land reform dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria disebutkan, objek yang diatur oleh hukum Agraria di Indonesia meliputi bumi, air, udara/ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan tanah, dan di dalam perut bumi. Dengan demikian, hukum agraria merupakan alat negara yang utama untuk menjalankan upaya menata kembali struktur penguasaan tanah dan/atau sumber daya alam lainnya. Konsep inilah yang biasanya dikenal sebagai pembaruan agraria atau agrarian reform (KNUPKA, 2004).

Merujuk pada konsep tersebut, maka reforma agraria tidak dapat dimonopoli hanya sekedar distribusi tanah dan sumber daya alam lainnya, akan tetapi menyangkut pengadaan infrastruktur penunjang, termasuk penguatan pendidikan, latihan, pengorganisasian masyarakat lokal, dan lain sebagainya agar dapat mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya secara produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan konsep ini, upaya sertifikasi lahan masyarakat yang secara teknis dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang perlu didukung, meskipun belum cukup sempurna disebut reforma agraria dengan tagline program kepemilikan 9 juta hektar. Mengingat aspek legalisasi kepemilikan yang menonjol terhadap bidang tanah yang secara de facto memang telah dikuasai oleh masyarakat, hanya saja belum ditingkatkan alas haknya melalui sertifikat.

Problem lain yang tak kunjung selesai adalah rencana distribusi tanah seluas 4.5 juta hektar berada dalam yurisdiksi KLHK yang diatur melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Fakta bahwa seringnya terjadi tumpang tindih klaim kawasan hutan antara pemerintah dengan lahan garapan dan pemukiman rakyat masyarakat yang berada di pinggiran kawasan hutan menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan secara serius.

Fakta itu diperkuat dengan hasil overlay peta digital yang dilakukan oleh KLHK menyatakan bahwa sebanyak 34.977 desa yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Artinya puluhan ribu desa tersebut beserta warganya sangat rentan berkonflik dengan Perhutani maupun perusahaan swasta yang bergerak di sektor kehutanan (http://www.kpa.or.id).

Langkah yang paling tepat adalah dengan pelepasan kawasan hutan dan selanjutnya dilakukan program redistribusi lahan. Selain itu, juga mendorong pelaksanaan perhutanan sosial bagi rakyat seluas 12.7 juta hektar. Terkait progres pelaksanaannya juga belum terlalu menggembirakan yang diperkirakan mencapai 770 ribu hektar dari target 4.5 juta hektar, sedangkan tahun 2018 KLHK menargetkan 1,6 juta hektar.

Peran Masyarakat Sipil

Untuk mempercepat reforma agaria tersebut Kantor Staf Kepresidenan telah menerbitkan Arahan Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintahan yang bertujuan untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan reforma agraria yang mencakup: penyediaan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, mengidentifikasi subjek penerima dan objek tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan mendistribusikan dan melegalisasikan Tanah-tanah Objek Reforma Agraria (TORA) secara kelompok atau perseorangan sebagai menjadi milik rakyat, mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah, dan membentuk kekuatan produktif baru, memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, dan wilayah kelola desanya.

Konsep inilah yang kemudian dituangkan dalam 5 (lima) program kerja yang dilakukan yaitu; pertama, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agaria; kedua, penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agraria; ketiga, kepastian hukum legalisasi hak atas tanah objek reforma agraria; keempat, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA; dan kelima, kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.

Apabila pemerintah dibiarkan bekerja sendiri tanpa dorongan masyarakat sipil, maka percepatan reforma agraria bisa saja berjalan tanpa kontrol. Dengan demikian, maka peran masyarakat sipil menjadi penting dan secara aktif telah mengusulkan kepada pemerintah mengenai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

Harapan masyarakat sipil adalah wilayah yang sudah dikuasai dan digarap penuh oleh rakyat dan serikat, telah menjadi pemukiman, sawah, ladang, perkebunan, terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial, menjadi desa definitif dapat menjadi objek reforma agraria, tidak dikaburkan dengan konsep Perhutanan Sosial. Demikian halnya, dengan konsep reforma agraria oleh Kementerian ATR tidak semata-mata dimaknai hanya legalisasi lahan masyarakat.

Reforma Agraria harus dimaknai lebih substansif yaitu mencerminkan ciri bersifat penataan ulang (perombakan) struktur dalam hubungan agraria dan penetapan kembali prinsip pengelolaan SDA untuk masa selanjutnya demi terwujudnya keadilan agraria (agrarian juctice).

Agus Suntoro Staf Senior Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, dan Calon Peneliti Komnas HAM

(mmu/mmu)