DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 14 Februari 2018, 11:30 WIB

Kolom

Menteri Agama dan Kewajiban Zakat

Ahkam Jayadi - detikNews
Menteri Agama dan Kewajiban Zakat Menteri Agama jelaskan wacana tarik zakat bagi PNS muslim (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kini tengah menggagas dan mendiskusikan rencana membuat Peraturan Presiden untuk menjadi dasar hukum (akan tetapi bukan alasan pembenar secara hukum syar'i) untuk menarik zakat aparatur sipil negara (ASN) yang muslim sebesar 2,5 % dari gajinya. Tentu saja hal tersebut akan memicu perdebatan antara yang pro dan yang kontra dengan segala aspeknya.

Kita dapat pastikan bahwa rencana pemerintah untuk menarik zakat pegawai negeri yang muslim lebih didasari oleh pemikiran ekonomi praktis ketimbang aspek religiusitasnya. Pemerintah lebih melihat ada potensi ekonomi yang luar biasa besarnya di situ sehingga bisa digunakan untuk berbagai kepentingan pemerintah. Tentu saja pemerintah tidak masuk pada ranah religiusitas oleh karena negara kita bukanlah Negara Agama, sehingga tentu suatu hal yang aneh bila negara berbicara atas nama agama pada aspek-aspek tertentu. Untuk itu Kementerian Agama harus berhati-hati dan tidak hanya berpikir untuk kepentingan sesaat pemerintah dalam rencana tersebut.

Penulis teringat perdebatan yang muncul antara teori "reception in complexu" dengan teori "recepti a contrario". Teori pertama mengajarkan bahwa hukum adat masyarakat, hukum adat yang ada pada setiap golongan masyarakat, hukum adat di wilayah jajahan Belanda (wilayah Nusantara) adalah mengikut pada agama yang dianut (misalnya, masyarakat yang beragama Islam maka hukum adatnya mengikut pada hukum-hukum agama Islam).

Teori tersebut dibantah oleh teori yang kedua dengan argumentasi bahwa tidak semua hukum-hukum agama diresepsi masuk ke hukum adat akan tetapi yang masuk dalam hukum adat adalah hukum-hukum agama yang telah disaring oleh hukum adat. Teori yang kedua ini didasari oleh argumentasi bahwa dalam masyarakat Islam contohnya, maka hukum-hukum agama Islam yang diresepsi masuk ke hukum adat hanya hal-hal yang mengenakkan (yang memberikan kesenangan dan kebahagiaan).

Itulah sebabnya maka hukum-hukum agama Islam yang diterima di masyarakat hukum adat yang beragama Islam hanya seperti Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan. Sedangkan, hukum-hukum agama yang memberikan kesusahan seperti hukum pidana Islam tidak diterima oleh masyarakat adat; tidak ada masyarakat yang mau menerima hukuman potong tangan kalau mencuri atau dirajam bila berzina.

Kebenaran tesis tersebut ternyata berlaku hingga sekarang. Lihatlah realitas yang ada; pemerintah hingga kini hanya mau mengurus urusan agama masyarakat yang memberikan manfaat bagi pemerintah (urusan haji, urusan zakat dan yang lainnya). Pemerintah mana mau peduli dengan realitas yang ada di masyarakat —mau puasa, salat atau tidak itu urusan pribadi masing-masing. Demikian juga dengan kewajiban-kewajiban lainnya, bahkan dalam hal tertentu pemerintah cenderung menghalangi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban agama (contoh: larangan bicara agama dalam urusan politik). Dalam banyak hal kewajiban dalam peribadatan umat beragama adalah urusan pribadi, bukan urusan pemerintah.

Pada tataran inilah kita bisa melihat rencana pemerintah (Kementerian Agama) hendak membuat regulasi untuk menjadi dasar hukum pemerintah menarik zakat ASN muslim sebesar 2,5 % dari gaji atau penghasilannya. Tentu kita menyambut baik niat baik pemerintah untuk mendorong masyarakat melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaannya. Akan tetapi kita juga jangan menafikan berbagai hal yang melingkupi kewajiban zakat tersebut.

Beberapa hal tersebut antara lain; pertama adalah alasan pembenar secara syar'i untuk menunjuk seseorang atau lembaga yang ada di pemerintahan untuk menarik zakat seseorang. Kedua, status harta (gaji dan penghasilan) yang akan ditarik zakatnya. Bukankah umumnya ASN itu gaji dan penghasilannya tidak pernah cukup untuk hidup dan kehidupan dirinya dan keluarganya sehingga sejatinya tidak ada yang bisa dizakati (setelah dikeluarkan pembayaran utang-utangnya)? Gaji dan penghasilan habis untuk bayar cicilan (rumah, kendaraan dan yang lainnya) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya —bagaimana mengatur hal tersebut di dalam peraturan yang akan dibuat nantinya?

Pada akhirnya kita tentu berharap dengan amat sangat kepada pemerintah (Kementerian Agama) agar rencana ini dikaji secara menyeluruh dan mendalam guna menghindari terjadinya pemaksaan dan politisasi kewajiban zakat ASN. Pemerintah jangan hanya berpijak pada hitungan-hitungan ekonomis praktis untuk kepentingan pemerintah dengan merugikan masyarakat (ASN). Maksud baik dan niat baik tidaklah selalu sejalan secara paralel dengan manfaat yang di timbulkannya. Masih banyak kewajiban-kewajiban keagamaan masyarakat yang sebaiknya menjadi perhatian dari pemerintah dibanding dengan mendahulukan persoalan menarik zakat para ASN.

Kita jangan salah persepsi bahwa selama ini ASN tidak ada yang mengeluarkan zakat. Betapa banyak masyarakat kita yang sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengeluarkan zakat harta dan penghasilannya. Hati-hatilah, bukankah pengalaman adalah guru yang terbaik? Masih hangat di ingatan kita bagaimana Kementerian Agama menyalahgunakan dana haji (baik dari biaya haji yang telah disetor terlebih dahulu sebelum menunaikan haji maupun dana abadi umat yang dihimpun dari jamaah haji) yang kini jumlahnya ratusan triliun sehingga dua menteri agama telah dihukum penjara karena menyalahgunakan dana tersebut?

Demikian juga korupsi proyek pengadaan Al-Quran. Jangan-jangan nantinya uang zakat juga menjadi ajang korupsi. Coba kita pertanyakan sekarang, apakah masyarakat kita sudah diberikan haknya untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dana abadi haji hingga kini? Sejauh mana masyarakat telah diinformasikan tentang penggunaan dana zakat yang selama ini dikelola oleh BAZNAS? Dana tersebut diinvestasikan ke mana saja dan bagaimana hasilnya? Apakah ada hubungan kausalitas antara besarnya penerimaan zakat masyarakat dengan besarnya manfaat yang diterima oleh masyarakat? Ke depan perlu pengelolaan yang lebih transparan dan maksimal untuk kebutuhan keagamaan masyarakat.

Ahkam Jayadi dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed