DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 12 Februari 2018, 14:47 WIB

Kolom

Politik Minus Spiritualitas

Damianus Febrianto Edo - detikNews
Politik Minus Spiritualitas Ilustrasi: Zaki Alfarabi/detikcom
Jakarta - "Tidak berusaha membuat manusia 'lebih baik', tidak berusaha mengajarkan moralitas dalam bentuk apa pun kepada manusia, seolah-olah ada sebuah moralitas mutlak atau ada jenis manusia tertentu yang ideal, melainkan kita perlu menciptakan kondisi-kondisi yang hanya bisa dijalani oleh manusia-manusia yang lebih kuat agar mereka dapat menjalaninya. Sehingga mereka mendapatkan sebuah moralitas dengan sendirinya, yang membuat mereka lebih kuat." (Nietzsche, Kehendak Berkuasa)

Mungkin inilah sekelumit cerita tentang ke-aku-an, bukan ke-kita-an. Nietzsche dalam bukunya Jenseits vom Gutten und Bosen mengatakan bahwa ada dua macam moralitas manusia. Keduanya dibagi ke dalam dua hal: moralitas tuan (Herrenmoral) dan moralitas budak (Herdenmoral).

Pemimpin yang baik dan benar itu pilihan rakyat. Bukan hasil rekayasa segelintir orang yang ambisius dan serakah, dan menghalalkan segala cara untuk nafsu kekuasaan. Pemimpin yang baik dan benar itu dikehendaki rakyat berdasarkan hati dan nuraninya untuk menilai pemimpin yang pantas mengayominya.

Wasit atau pihak penyelenggara sebuah kontestasi yang berpihak pada kepentingan segelintir orang bukan hanya membunuh Tuhan dalam hatinya, tetapi juga mengkhianati rakyat pemilih. Sebab "vox populi vox Dei", maka bertindak memanipulasi suara rakyat identik dengan membunuh Tuhan. Kita tidak lebih baik daripada teroris yang kita kutuk bila suara Tuhan kita bungkam dan bunuh.

Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang lahir dari hasil rekayasa? Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang lahir karena sukses membunuh Tuhan? Siapa pun pemimpin, dia harus lahir dari pilihan rakyat. Siapa pun pemimpin dia harus dikehendaki Yang Maha Kuasa. Sebab, pemimpin sejati kita adalah Tuhan sendiri dan menjadi pemimpin hanyalah perpanjangan tangan Tuhan. Pemimpin sejati adalah dia yang melayani rakyat.

Rakyatlah yang berdaulat dan memilih/menentukan pemimpinnya. Membungkam "vox populi vox Dei" adalah tindakan keji menyerahkan masa depan rakyat dan tanah air tercinta untuk dipimpin 'diablous' dan antek-anteknya. Mau jadi apa negeri seperti ini? Mari buka hati terhadap bisikan Tuhan di hati. Mari buka telinga mendengarkan suara Tuhan dalam pilihan rakyat. Tuhan telah merencanakan mengutus pemimpin yang dikehendaki-Nya untuk kita.

Jangan biarkan tangan-tangan setan bekerja dan membunuh suara Tuhan dalam hati para penyelenggara kontestasi. Semoga mereka tetap percaya ada Tuhan di hati mereka. Juga percaya 'membunuh Tuhan di hati' sama artinya membunuh masa depan mereka sendiri, dan membunuh masa depan jutaan rakyat. Juga menjadi pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Spiritualitas

Nilai kalau diukur dengan uang kita sebut harga. Maka harga adalah nilai yang dapat ditukar dengan sejumlah uang alias 'dijualbelikan'. Sesuatu yang bernilai dan dapat 'dijual-beli' sudah tentu berupa materi atau sejajar dengan barang dagangan. Itu berarti kekayaan makna yang tersimpan dalam sesuatu yang bernilai itu tak lagi kelihatan kecuali nilai ekonomis. Politik uang membuat kesakralan nilai politik pudar.

Politik disejajarkan dengan barang yang dapat dijualbeli dan bernilai ekonomis. Kekuasaan yang diraih melalui politik uang bakal kehilangan roh dan hakikatnya yang spiritual yakni mengupayakan kebaikan bersama, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kemanusiaan. Praktik 'money politic' mereduksi makna kesucian dari politik. Hal ini menyebabkan politik dinilai kotor karena mengabaikan etika dan moralitas.

Kolusi dan nepotisme terutama antara yang berkuasa dengan yang empunya 'kapital' adalah wajah lain dari politik minus etika. Rakyat dalam praktik politik seperti ini cuma dihargai, diperhatikan sejauh dapat mendatangkan kapital atau keuntungan ekonomi. Rakyat miskin diperlakukan ibarat barang yang martabatnya bisa dibarter untuk tujuan investasi ekonomi.

Sang penguasa lupa bahwa kursi kekuasaan itu adalah 'rezeki' yang diperolehnya dari suara-suara rakyat miskin yang memberi dari kekurangan karena ingin hidup layak sebagai rakyat yang bermartabat. Paradoksnya, kursi kekuasaan yang kehilangan roh/spirit "kesucian" itu dalam kenyataannya dipestakan oleh rakyat. Dengan bangga rakyat menyebutnya pesta demokrasi. Seakan pesta itu sepenuhnya mewujudkan kehendak mereka.

Padahal, rakyat cuma dijadikan simbol. Partailah yang mengatasnamakan rakyat untuk mewujudkan kepentingan partai. Tanpa disadari yang disyukuri adalah kekuatan uang dan para pemilik modal. Sebab tanpa berkolusi dan bergaining dengan yang empunya kapital, tidak ada jaminan bisa rayakan pesta demokrasi atau melenggang ke puncak kekuasaan. Tidak akan terjadi pesta kemenangan.

Sistem kita telah memberikan kewenangan yang luar biasa pada partai untuk bertindak atas nama kepentingan rakyat. Sebuah kepercayaan dan tugas mulia yang seharusnya digunakan secara bertanggung jawab, yakni untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini mengandaikan para politisi mempraktikkan politik hati nurani. Persis dalam politik hati nurani ini makna spiritual dari politik yang melayani nilai dan kemanusiaan mencapai kepenuhannya.

Kemarahan Rakyat

Di negeri kita ini misalnya, rakyatnya tidak aman karena ada orang kaya yang dibiarkan leluasa untuk apa saja. Sepertinya rakyat hanya bisa mengadu, semoga pemerintah segera menoleh kekelaman ini. Mungkin dengan itu, situasi negeri itu menjadi damai, karena menjadi jelas dan terang siapa penjahat dan siapa pejuang kebenaran.

Rakyat negeri itu tak berdaya sebab uang dibarter dengan kuasa. Rakyat jelata tak punya uang maka kebenaran tak ada pada mereka. Tapi, sampai kapan mereka bertahan menyaksikan keangkuhan kekuasaan dan perlakuan tidak adil serta diskriminasi? Bukankah mereka yang empunya tanah tumpah darah?

Jadi ingat para pejuang teologi pembebasan di Amerika Latin yang alergi dengan kata pembangunan. Bagi mereka pembangunan adalah sarana bagi yang berkuasa untuk menindas rakyat. Diinspirasi oleh semangat pembebasan ini rakyat lalu angkat senjata memerangi pembesarnya yang menyandang atribut pelindung rakyat tapi dalam kenyataannya bekerja sama dengan yang punya uang untuk memangsa rakyatnya.

Ya, kalau suatu saat mereka marah, jangan terkejut; jangan membiarkan rakyat yang marah itu dikriminalisasi. Rakyat sudah muak dengan ulah penjajahan yang menimpa anak tanah air atas nama kekuasaan. Sebelum adanya negara ini masyarakat hidup damai saling menghargai tunduk di bawah kebijakan kearifan lokal. Kemerdekaan memberikan negara kuasa untuk menyejahterakan rakyat. Tapi, justru di era kemerdekaan masyarakat malah merasa tidak nyaman.

Mereka ingin merdeka lagi di tengah udara kemerdekaan. Mereka ingin kembali pada kearifan budayanya yang lebih menjamin kedamaian. Bagi mereka kemerdekaan hanya memberikan kebebasan bagi yang berkuasa untuk bertindak sewenang-wenang, menangkap, dan memenjarakan yang melawan kroni-kroni penguasa.

Damianus Febrianto Edo Studi Komunikasi, Jurnalistik, IISIP Jakarta, generasi milenial dan aktif menulis literasi media


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed