.webp)
Sebuah pentas musik kontemporer bertajuk Sagu (Da') vs Sawit karya Septina Rosalina Layan digelar pada 6–7 Juni 2017 di Waena, Jayapura, Papua. Karya peraih Hibah Cipta Perempuan 2017 ini adalah refleksi atas keprihatinannya terhadap semakin langkanya sagu sebagai makanan pokok di Papua akibat kian meluasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Padahal, tanah Papua sangat cocok untuk pembudidayaan tanaman sagu. Menurut pakar sagu Nadirman Haska, dari total 2,2 juta ha lahan sagu dunia, 1,4 juta ha di antaranya berada di Indonesia. Papua sendiri memiliki lahan sagu seluas 1,2 juta ha. Artinya, 90 % potensi sagu nasional tersimpan di Papua atau menyimpan hampir 50 % potensi sagu dunia. Namun, dari luas lahan sagu yang ada di Papua itu sendiri, justru baru sekitar 5 % saja dimanfaatkan oleh masyarakat Papua.
Itu baru sagu. Alih fungsi lahan pangan lokal menjadi lahan-lahan padi pun membuat pelik masalah. Masyarakat Papua yang dalam sejarah dan tradisi konsumsi pangannya sangat bergantung pada ubi dan sagu, mulai terbiasa mengkonsumsi nasi seiring dengan kebijakan pangan pemerintah yang berorientasi pada beras. Ancaman nyata beras terhadap pangan lokal di Papua mulai tampak sejak dasawarsa 1970-an ketika rezim Orde Baru mulai menggulirkan program Swasembada Beras. Puncaknya terjadi pada akhir 1990-an, ketika beras telah menjadi konsumsi pokok masyarakat Papua, bukan hanya mereka yang bermukim di perkotaan melainkan juga di pedalaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wajar jika pada 10 Mei 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menyatakan bahwa wilayah Papua tidak cocok untuk pengembangan tanaman semusim seperti padi. Sebaliknya, yang cocok adalah tanaman perkebunan dengan masa tanam panjang. Namun pernyataannya justru bertolak-belakang dengan kebijakan pangan Presiden Joko Widodo sendiri yang pada Mei 2015 mendukung konversi lahan seluas 1,2 juta ha untuk program The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).
MIFEE merupakan kelanjutan dari program Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) yang dimulai pada 2006 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang terjadi dari pelaksanaan program MIRE dan MIFEE tak lebih membuahkan hilangnya kawasan hutan, ekosistem, potensi pangan lokal, serta tersingkirnya penduduk lokal dari tanahnya sendiri. Inilah salah satu akar dari cikal-bakal pergeseran konsumsi pangan lokal yang dalam jangka panjang bakal mengikis memori kolektif masyarakat Papua terhadap kekayaan potensi pangan lokalnya.
Lantas, apakah dalam jangka pendek program-program pangan pemerintah telah memenuhi kesejahteraan fisik masyarakat Papua sendiri? Kesejahteraan tak bisa dipukul rata, bahkan tak seluruh berbuah baik ketika terjadi kasus kelaparan dan gizi buruk massal di Asmat yang ramai diberitakan media beberapa pekan terakhir. Kementerian Sosial mencatat, sejak September 2017 hingga Januari 2018 ada 63 anak meninggal akibat campak dan gizi buruk, 393 jiwa menjalani rawat jalan, dan 175 menjalani rawat inap. Meski sudah mulai terjadi sejak September tahun lalu, peristiwanya baru ramai diberitakan sekarang. Artinya, ada kasus-kasus kelaparan tersembunyi di Bumi Cendrawasih yang tidak/belum diketahui. Ironisnya, meski terhitung banyak jumlah korban, tapi sebagai sebuah isu nasional, peristiwanya lekas terlupakan.
Ini mengingatkan saya pada bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo di kaki Pegunungan Jayawijaya pada 2009 silam –yang juga terlupakan. Dalam investigasi Tempo 15 November 2009 bertajuk Ada Apa dengan Langda, tercatat sejak Januari hingga Agustus 2009, ada 92 orang meninggal karena kelaparan. Ternyata bukan hanya di tahun itu. Pada 2005 bencana kelaparan sudah terjadi di Yahukimo. Tercatat ada 55 jiwa yang meregang nyawa akibat kelaparan saat itu. Bahkan pada dasawarsa 1980-an hingga 1990-an kelaparan-kelaparan tersembunyi di Yahukimo sudah terjadi. Pada Maret–Agustus 1984 bencana kelaparan memakan korban 232 orang, 84 jiwa (Juni 1986), 142 jiwa (Februari 1992), dan 75 jiwa (September 1997).
Kelaparan dan gizi buruk seperti pernah terjadi di Yahukimo dan kemudian Asmat adalah bukti dari ketiadaan edukasi dan pendampingan dalam menjaga tradisi budidaya dan konsumsi pangan lokal. Ditambah pula dengan mulai masuknya produk-produk makanan instan ke Papua lambat laun semakin mengikis memori dan kebiasaan konsumsi kolektif masyarakat terhadap potensi pangan lokalnya. Padahal pangan lokal sejatinya adalah bagian dari identitas pokok setiap kebudayaan manusia di mana pun. Pupusnya tradisi budidaya dan kebiasaan konsumsi pangan lokal dapat berandil pula dalam memupus jatidiri generasi suatu bangsa atau suku bangsa.
Beruntung masih ada aktivis-aktivis pangan Papua seperti "Jungle Chef" Charles Toto yang tak lelah bergerilya menjaga dan menyadarkan masyarakat Papua supaya bangga untuk membudidayakan dan mengkonsumsi pangan lokalnya. Dan, semangat gerilya mereka akan semakin bergaung jika didukung oleh empat pilar keamanan pangan yang menurut Biesalki (2013) dapat mengatasi bencana kelaparan dan malnutrisi, yaitu: ketersediaan bahan makanan, akses ke bahan makanan, kualitas bahan makanan bergizi, dan harga yang terjangkau.
Kenyataannya keempat pilar di atas sejauh ini sulit terpenuhi di Papua. Tak heran kelaparan-kelaparan tersembunyi terjadi dan banyak memakan korban jiwa. Tapi ini bukan semata soal urusan perut belaka. Lebih dalam dari itu, ini soal bagaimana menjaga kelestarian pangan lokal demi menjaga masa depan generasi penerus dari ancaman kelaparan-kelaparan tersembunyi.
Fadly Rahman sejawawan makanan, penulis buku Jejak Rasa Nusantara: Sejarah Makanan Indonesia (2016)
(mmu/mmu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
