Kolom

Politik LGBT

Freddy Nababan - detikNews
Senin, 29 Jan 2018 15:48 WIB
Foto: Dok. REUTERS/Leonhard Foeger
Jakarta -

Tidak hanya SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), barangkali isu seputar LGBT (lesbian, gay, bisexual, dan transgender) bakal menjadi "kecap" jualan laris-manis para politisi di panggung politik lokal dan nasional. Kenapa begitu? Karena kedua isu ini masih "seksi" dan layak jual.

Perihal LGBT, adalah Zulkifli Hasan, Ketua MPR merangkap Ketua Umum PAN yang punya cerita polemik ini. Dalam paparan sosialisasi pilar kebangsaan di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (20/1), ia mengatakan ada lima (5) fraksi di DPR yang "diam" saja alias tidak mengatakan penolakan terhadap isu ini, yang katanya ramai dibicarakan berbarengan dengan pembahasan Undang-undang Pornografi di DPR.

Sontak banyak pihak, terutama fraksi-fraksi di parlemen yang diasosiasikan mendukung LGBT, termasuk Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mempertanyakannya sebab materi tersebut tidak ada dibahas secara spesifik.

Dari sudut pandang ini dapat dipersepsikan bahwa Ketua MPR seolah-olah sedang berkampanye memposisikan fraksinya berada di baris depan penolak LGBT, dan fraksi lainnya itu --yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri-- penyokongnya.

Karena ia tidak secara langsung menyebutkan identitas atau ciri-ciri fraksi (baca: partai) yang dimaksud, maka bola liar pun menggelinding ke mana-mana. Ada yang bilang ini adalah kampanye terselubung, test the water, lanjutan politik identitas, curi start, dan lain sebagainya.

Bahkan, asumsi saya, pidato yang dibumbui isu LGBT itu adalah ajang "pemanasan" Pilkada 2018, Pileg, dan Pilpres 2019 versi PAN, dan mungkin juga partai-partai lain yang beriringan dengannya di Pilkada DKI 2017 lalu, terlepas di beberapa daerah mereka bergandengan tangan dalam perhelatan Pilkada 2018 ini. Begitulah politik. Dia memang "abu-abu" dalam kepentingan, tidak bisa diharapkan "hitam-putih" dalam realisasinya.

Abu-abu

Karena politik itu abu-abu alias praktis dan pragmatis dalam kepentingannya, maka boleh jadi banyak pihak yang memanfaatkan situasi ini. Tak terkecuali kaum pendukung LGBT dimaksud. Karena merasa punya kepentingan untuk meloloskan hasrat kepentingan pribadi dan komunitasnya, tentu saja mereka akan mendalilkan banyak argumen untuk meraih tujuan mereka berupa legalisasi keberadaan mereka secara hukum.

Untuk masuk, mereka akan mendekati fraksi-fraksi sekuler alias tidak berbasis agama, dan biasanya menggunakan basis hak asasi manusia dalam pendekatannya. Dan, bisa jadi, mereka juga akan melakukan penetrasi melalui agama.

Melalui ide hak asasi manusia tentu mereka umumnya selalu bilang bahwa orientasi seks itu adalah hak dasar/bawaan lahir dan masalah pribadi. Ada yang merasa sedari lahir ada dualisme diri dalam hidupnya: fisik laki-laki tetapi hati dan perasaan perempuan, dan sebaliknya. Mereka mungkin akan bilang, "Kalau politik saja abu-abu, kenapa kami tidak boleh 'jelas'?"

Dari sudut pandang rohani dan spiritual, tentu jelas bahwa semua agama melarang praktik-praktik hubungan sejenis. Tapi akan lain ceritanya apabila mereka merujuk apa yang disampaikan oleh Mun'im Sirry dalam artikelnya Ulama-ulama Homoseksual, di mana ada cukup banyak "ulama" zaman dulu yang "mengidap" disorientasi seksual ini.

Apa kira-kira yang akan dijawab oleh anggota dewan yang terhormat jika mereka mengajukan bukti-bukti tempo dulu itu, sembari berkata, "Kok ulama-ulama bisa homo, ya?" Tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan seputar "ulama" homoseksual itu, bukan?

Akan tetapi karena mayoritas bangsa Indonesia masih dianggap pemeluk agama yang konservatif, yang patuh terhadap ulama-ulama heteroseksual zaman sekarang, tentu argumen-argumen mereka akan dengan mudah dipatahkan dengan jalan aksi massa. Ya, aksi massa. Bukan dengan pendekatan hati ke hati. Karena memang masih begitulah pendekatan efektif di negeri ini.

Pertarungan

Tapi, biarlah itu menjadi ranah para pemimpin agama. Apapun agamanya. Mari kita kembali ke fokus bahasan politik LGBT.

Sebagaimana saya ungkapkan di awal, karena politik itu abu-abu, kadang dihaluskan dengan istilah dinamis, maka apapun bisa terjadi. Dan sulit untuk diprediksi. Karena isu ini sudah telanjur dihembuskan, maka saya berpikir ianya akan "digoreng" kembali dan bisa berubah menjadi "bom waktu" yang setiap saat bisa meledak.

Alasannya sederhana, tak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Karena usulan audiensi pembahasan masalah LGBT sudah sempat disampaikan oleh LSM asing ke DPR, walaupun ditolak, maka hal ini akan dimanfaatkan oleh politisi-politisi lain yang menangkap peluang baik di balik usulan tersebut.

Buktinya jelas, walaupun dibantah politisi PAN yang lain, Ketum PAN sudah melempar isu hangat ke publik. Dia sudah sempat berputar-putar dan direspons di ruang-ruang khalayak ramai, tidak hanya di dunia nyata, juga di dunia maya.

Pertanyaannya, siapakah yang akan berhasil memenangkan pertarungan isu politik LGBT ini, lima fraksi yang "diam", atau lima fraksi yang "berisik"?

Freddy Nababan alumnus CULS (Ceko), pengamat sosial kemasyarakatan, pengajar, dan aktivis Toba Writers Forum (TWF)

(mmu/mmu)