DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 03 Januari 2018, 15:02 WIB

Kolom

Koalisi Pilkada 2018 untuk Pilpres 2019

Didik Supriyanto - detikNews
Koalisi Pilkada 2018 untuk Pilpres 2019 Ilustrasi: Tim Infografis/detikcom
Jakarta - Selamat tahun baru 2018, selamat datang di tahun politik. Inilah tahun yang menegangkan bagi politisi, mungkin juga meresahkan buat rakyat banyak. Meskipun pemilu legislatif dan pemilu presiden baru digelar tahun depan, 2019, tetapi tahun ini layak disebut tahun politik.

Pada 2018 ini digelar pilkada serentak di 171 daerah: 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Itu sama dengan 36% jumlah provinsi dan kabupaten/kota. Pilkada di tujuh provinsi besar akan menyedot perhatian: Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel. Jumlah penduduk tujuh provinsi itu 159 juta, atau 61% jumlah penduduk Indonesia.

Pilkada 2018 ini serasa Pilpres 2019. Suasana itu sudah diawali oleh Pilkada DKI Jakarta 2017, lalu akan menguat pada tahun ini, khususnya di tiga provinsi terbesar: Jabar, Jateng, dan Jatim. Sebab, menang pilkada di tiga provinsi tersebut berarti sudah separuh jalan memenangkan pilpres tahun berikutnya.

Hari pemungutan suara Pilkada 2018 jatuh pada 27 Juni 2018. Tahapan pelaksanaan Pilkada 2018 dimulai dari pendaftaran pemilih (November 2017), pendaftaran calon (Januari 2018), kampanye (Februari 2018), serta pemungutan dan penghitungan suara (Juni 2018).

Pada 2018 ini titik-titik krusial Pemilu 2019 akan terjadi. Berbeda dengan sebelumnya, di mana pemilu legislatif diselenggarakan lebih dahulu (April) lalu disusul pemilu presiden (Juli); pada Pemilu 2019 nanti, pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan berbarengan alias serentak. Hari H pemilihan jatuh pada 17 April 2019.

Meski masih 16 bulan lagi, tapi tahapan Pemilu 2019 sudah bergulir. Mulai dari pendaftaran partai politik peserta pemilu (September 2017), pendaftaran pemilih (Desember 2017), pendaftaran calon anggota legislatif (Maret 2018) dan pendaftaran calon presiden (Agustus 2018), kampanye (September 2018), lalu pemungutan dan penghitungan suara (April 2019).

Jika membandingkan jadwal Pilkada 2018 dengan jadwal Pemilu 2019, maka tampak tahapan pelaksanaan pilkada dan pemilu berjalan beriringan dan berkelindan.

Sejak awal Desember 2017 hingga 10 Januari 2018, pimpinan partai politik sibuk membangun koalisi pengusung pasangan calon kepala daerah. Dalam menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pimpinan partai politik jelas mempertimbangkan kepentingan politik untuk pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019.

Dengan asumsi bahwa koalisi Pilkada 2018 akan bertahan atau setidaknya memengaruhi pembentukan koalisi pengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, maka pembentukan koalisi pengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di beberapa provinsi besar dalam Pilkada 2018 menjadi gampang-gampang susah.

Di Jawa Timur, PKB dan PDIP dengan cepat berhasil membentuk koalisi untuk mengusung pasangan calon Saifullah Yusuf (PKB) dan Azwar Anas (PDIP). Pertimbangannya bukan semata-mata dua partai politik besar bergabung sehingga lebih mudah meraih kemenangan, tetapi juga untuk memuluskan jalan Muhaiman Iskandar (PKB) untuk menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2019, berpasangan dengan Jokowi (PDIP).

Partai Demokrat dan Partai Golkar mengimbangi pasangan Saifullah-Anas dengan mengajukan pemain lama, Khofifah Indar Parawansa. Untuk mengambil hati pemilih PDIP, Partai Demokrat mengambil Bupati Trenggalek Emil Dardak (PDIP) sebagai calon wakil gubernur. Tetapi menyusul terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, nasib pasangan Khofifah-Dardak bisa berantakan.

Demi koalisi Pilpres 2019, Airlangga jelas mempertimbangakan perasaan PDIP yang dikhianati kadernya. Partai Golkar bisa saja tetap berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung Khofifah, tetapi dengan syarat calon wakil gubernurnya bukan Dardak. Kemungkinan lain, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PPP merapat ke Partai Demokrat untuk mengusung Khofifah-Dhardak, sedangkan Partai Golkar bergabung dengan PKB dan PDIP.

Di Jawa Barat, situasinya menjadi rumit setelah Setya Novanto terguling dari kursi ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya, Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Nasdem, PPP, dan PKB seakan menjadi calon kuat setelah Partai Golkar bergabung. Tiba-tiba Airlangga menarik dukungan tersebut sehingga kini situasinya dikendalikan oleh PDIP dan Partai Golkar.

Kemungkinan PDIP dan Partai Golkar akan mengajukan Dedi Mulyadi (Partai Golkar) sebagai calon gubernur, dan PDIP bersedia mencarikan calon wakil gubernur. Ridwan Kamil terancam tidak bisa maju jika PKB dan PPP mencabut dukungan. Ingat, PKB dan PPP juga berkepentingan menjaga kebersamaan mereka dengan PDIP dan Jokowi. Sementara, di bawah arahan Prabowo Subianto, Partai Gerindra, PKS, dan PAN sepakat mengajukan Sudrajat.

Sementara di Jawa Tengah, PDIP yang dapat mengajukan pasangan calon sendiri, seperti mengulur-ulur waktu penetapan pasangan calon. Sejauh ini DPP PDIP memberi sinyal akan mencalonkan kembali Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Tetapi siapa pasangannya, belum jelas. PDIP bisa memilih kadernya sendiri untuk calon wakil gubernur, tetapi bukan tidak mungkin akan mengambil calon dari partai politik lain.

Itulah sebabnya PKB tidak segera menerima tawaran koalisi Partai Gerindara, PKS, dan PAN untuk menempatkan Gus Yusuf (Ketua PKB Jateng) menjadi calon wakil gubernur mendampingi Sudirman Said. PKB yang memiliki calon gubernur Marwan Jafar tidak mau tergesa-gesa, mengingat Partai Golkar juga berminat berkoalisi dengan PKB untuk mendapatkan tiket calon wakil gubernur. Partai Demokrat bisa saja bergabung di kubu ini.

Tik tak atau zig zag partai politik dalam membangun koalisi pilkada memang menarik diikuti. Para politisi pun menikmati parmainan ini. Rakyat memang sudah terbiasa jadi penonton berbagai manuver politik. Namun, di bawah sadarnya mereka merekam bahwa politik tak lebih dari sekadar permainan: memburu kemenangan, mengabaikan kebijakan. Maka jangan salahkan rakyat kalau mereka semakin tidak percaya dengan partai politik.

Didik Supriyanto kolumnis, peminat ilmu pemilu


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed